Dua tahun bukan waktu yang panjang untuk mengubah struktur ekonomi sebuah negara. Tapi menurut lembaga kajian Visi Indonesia, dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah cukup untuk melihat arahnya: fondasi kemandirian ekonomi mulai diletakkan, terutama lewat ketahanan pangan, hilirisasi industri, investasi, dan pembangunan sumber daya manusia.
Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, di Jakarta, Sabtu 31 Oktober 2026. Pesannya bernada menahan diri: evaluasi dua tahun pemerintahan tidak semestinya hanya berisi daftar persoalan yang belum selesai. Yang juga perlu ditimbang adalah apa yang sedang dibangun, dan apakah kebijakan hari ini membentuk kapasitas ekonomi lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Investasi Hampir Rp4.000 Triliun, Lebih dari Separuh di Luar Jawa
Angka yang paling sering dikutip dari evaluasi ini datang dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Realisasi investasi dari Oktober 2024 hingga September 2026 mencapai Rp3.923,2 triliun dan menyerap 5.485.944 tenaga kerja. Wilayah di luar Pulau Jawa menyumbang 51,8 persen atau sekitar Rp2.031 triliun, sementara Pulau Jawa 48,2 persen.
Bagi Rusdiansyah, komposisi itu penting. Dominasi investasi di luar Jawa menunjukkan agenda Indonesia-sentris mulai mendapat pijakan, bukan sekadar jargon pemerataan. Namun ia memberi catatan yang tidak kalah penting: keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai modal yang masuk. Pemerintah harus memastikan investasi itu menghasilkan pekerjaan berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberi nilai tambah bagi daerah tempat modal itu mendarat.
Pangan: Dari Mengamankan Pasokan ke Memperkuat Produksi
Di sektor pangan, pergeseran yang disorot adalah perubahan pendekatan: dari sekadar mengamankan pasokan menjadi memperkuat produksi dalam negeri. Proyeksi neraca pangan 2026 menunjukkan produksi delapan komoditas strategis, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit, mencapai 72,91 juta ton, di atas kebutuhan nasional 68,22 juta ton. Stok beras pemerintah per Oktober 2026 tercatat 4,56 juta ton.
Dua kebijakan pendukung disebut dalam evaluasi ini: harga pupuk subsidi diturunkan 20 persen dan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah disesuaikan untuk menjaga pendapatan petani. Tapi Rusdiansyah mengingatkan, kemandirian pangan tidak bisa dibuktikan hanya lewat stok. Ukurannya adalah produktivitas yang naik, distribusi yang efisien, harga yang stabil, dan kesejahteraan petani yang benar-benar membaik.
Hilirisasi dan Danantara: Berhenti Jadi Pemasok Bahan Mentah
Transformasi industri menjadi sorotan ketiga. Danantara diarahkan mengoptimalkan aset dan investasi negara agar sumber daya alam menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Hingga Oktober 2026, Danantara mencatat komitmen Rp225 triliun untuk 26 proyek hilirisasi di pertambangan, energi, hingga pertanian.
Kalimat kuncinya lugas: Indonesia tidak boleh terus-menerus hanya menjadi pemasok bahan mentah. Sumber daya alam harus diolah di dalam negeri. Di sinilah agenda hilirisasi bertemu dengan agenda investasi: modal masuk, pabrik pengolahan dibangun, dan rantai nilai yang selama ini dinikmati negara lain mulai dipindahkan ke dalam negeri.
Infrastruktur, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis
Fondasi lain yang dicatat adalah infrastruktur dan SDM. Irigasi menjangkau lebih dari 9.000 kilometer, dibangun 3.500 jembatan, dan ditangani 2.228 kilometer jalan daerah. Sebanyak 265 Sekolah Rakyat beroperasi di 131 kabupaten/kota untuk lebih dari 45.000 anak, ditambah renovasi hampir 90.000 sekolah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditempatkan dalam bingkai yang sama: bukan sekadar bantuan pangan, melainkan investasi SDM yang sekaligus menggerakkan ekonomi lokal lewat petani, nelayan, koperasi, dan UMKM. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, diplomasi Prabowo dinilai penting untuk memperluas kemitraan perdagangan dan investasi, dengan tetap berpijak pada politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional.
Yang Masih Jadi Ujian: Konsistensi dan Pemerataan
Evaluasi ini bukan pujian tanpa catatan. Penutupnya justru berupa peringatan: fondasi kemandirian pangan, energi, industrialisasi, hingga gizi dan pendidikan sudah mulai diletakkan, tapi tantangan berikutnya adalah konsistensi pelaksanaan dan pemerataan manfaat agar dirasakan seluruh rakyat.
Itulah ujian sesungguhnya dari dua tahun pertama ini. Fondasi yang bagus tidak otomatis menjadi rumah yang layak huni. Apakah investasi Rp3.923 triliun itu berubah menjadi upah yang lebih baik, apakah surplus pangan itu berubah menjadi harga yang stabil di pasar, dan apakah 26 proyek hilirisasi itu berubah menjadi lapangan kerja di daerah, baru akan terjawab pada tahun-tahun berikutnya.
FAQ
Siapa yang menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini?
Lembaga kajian Visi Indonesia, melalui Direktur Eksekutifnya Rusdiansyah, dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu 31 Oktober 2026.
Berapa realisasi investasi Oktober 2024 hingga September 2026?
Rp3.923,2 triliun dengan serapan 5.485.944 tenaga kerja, menurut data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dikutip Visi Indonesia. Sebanyak 51,8 persen investasi masuk ke luar Pulau Jawa.
Apakah produksi pangan 2026 surplus?
Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026, produksi delapan komoditas strategis mencapai 72,91 juta ton, di atas kebutuhan nasional 68,22 juta ton. Stok beras pemerintah per Oktober 2026 tercatat 4,56 juta ton.
Apa peran Danantara dalam evaluasi ini?
Danantara diarahkan mengoptimalkan aset dan investasi negara untuk hilirisasi, dengan komitmen Rp225 triliun untuk 26 proyek hingga Oktober 2026.
Sumber: Batam Times (31 Oktober 2026), mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Visi Indonesia Rusdiansyah dan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Tautan: batamtimes.co. Artikel ini disusun ulang dengan sudut pandang redaksi Klik Fakta; angka dan kutipan mengikuti sumber tersebut.
