Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyiapkan cara baru untuk mendengar Jakarta: datang langsung ke kecamatan. Mulai pekan pertama November 2026, ia akan menggelar rapat secara bergilir di 44 kecamatan, tiga kecamatan setiap pekan, hingga seluruh wilayah terjangkau.
Formatnya dibalik dari rapat biasa. Bukan lurah dan camat yang dipanggil ke Balai Kota, melainkan gubernur yang datang ke kecamatan. Camat bertindak sebagai tuan rumah sekaligus pemapar utama, didampingi seluruh lurah di wilayahnya, wali kota atau bupati, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta empat asisten gubernur.
Keluhan yang Sering Sampai Terlambat
Alasan Pramono lugas. Jakarta punya 44 kecamatan dan 267 kelurahan, dengan hierarki yang panjang. Persoalan di bawah kerap sampai ke gubernur dalam keadaan sudah lewat.
"Jakarta ini punya 44 kecamatan, 267 kelurahan. Sering kali karena hierarki yang begitu panjang, persoalan di bawah itu sampai ke gubernur terlambat dan persoalannya sudah lewat," kata Pramono saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026), seperti dikutip sejumlah media.
Lurah mendapat sorotan khusus dalam rencana ini. Menurut Pramono, lurah adalah ujung terbawah pemerintahan, tempat sebagian besar perizinan dan peraturan bersentuhan langsung dengan warga. Karena itu pula ia mengaitkan rencana ini dengan menurunnya laporan yang masuk lewat aplikasi JAKI: data di layar belum tentu menggambarkan keadaan di lapangan.
Apa yang Akan Dibahas di Tiap Kecamatan
Setiap rapat akan menggali tiga hal: permasalahan yang ada di kecamatan, hambatan yang menghalangi penyelesaian, dan keputusan yang perlu diambil. Pramono menegaskan forum itu bukan sekadar pencatatan.
"Permasalahan yang ada di kecamatan, apa yang jadi hambatan, apa yang menjadi problem, serta apa yang harus diputuskan, akan kita gali dan dalami bersama," ujarnya saat menyerahkan penghargaan Benyamin Sueb Award (BSA) 2026 di tempat yang sama.
Ia menyebut rapat di kecamatan ini ingin dijadikan tradisi baru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rapat akan dipimpinnya bersama Sekretaris Daerah, sehingga keputusan yang menyangkut lintas OPD bisa dibahas di tempat, bukan dilempar lewat surat-menyurat.
Ujiannya Bukan di Rapat Perdana
Gagasan ini akan diuji bukan pada rapat pertama, melainkan pada rapat kesepuluh, kedua puluh, dan seterusnya. Dengan ritme tiga kecamatan per pekan, menyapu 44 kecamatan membutuhkan waktu sekitar 15 pekan. Konsistensi menghadiri, menindaklanjuti, dan membuka hasilnya ke publik akan menentukan apakah tradisi baru ini benar-benar mengubah cara kerja, atau hanya memindahkan lokasi rapat.
Ada pula pekerjaan rumah yang menyertainya. Dalam kesempatan yang sama, Pramono menargetkan seluruh 267 kelurahan mengikuti BSA pada 2027, naik dari 52 kelurahan pada 2026 dan 27 kelurahan pada 2025. Ia juga menyebut jumlah RW kumuh di Jakarta turun dari 445 pada 2017 menjadi 211 pada 2026. Angka-angka itu, pada akhirnya, akan lebih meyakinkan bila warga di kecamatan yang dikunjungi merasakan sendiri perubahannya.
Bagi warga, kabar ini membuka satu saluran baru: persoalan wilayah mereka berkesempatan dipaparkan langsung oleh camatnya di hadapan gubernur. Apakah saluran itu efektif, jawabannya baru terlihat setelah rapat-rapat pertama menghasilkan keputusan yang bisa dilacak.
FAQ
Kapan rapat kecamatan ini dimulai?
Pekan pertama November 2026, dengan target tiga kecamatan setiap pekan.
Siapa saja yang hadir dalam rapat?
Gubernur dan Sekretaris Daerah, camat sebagai pemapar, seluruh lurah, wali kota atau bupati, OPD terkait, dan empat asisten gubernur.
Kenapa rapat digelar di kecamatan, bukan di Balai Kota?
Menurut Pramono, hierarki yang panjang membuat persoalan wilayah sering sampai terlambat ke gubernur. Rapat di lokasi diharapkan memangkas jarak itu.
Berapa kecamatan dan kelurahan di Jakarta?
44 kecamatan dan 267 kelurahan.
Sumber: InvestorTrust, Kabar Jakarta, NewsHive (mengutip ANTARA), 30-31 Oktober 2026.
