Women's March Jakarta 2026 turun ke jalan pada Sabtu, 7 November 2026, dengan seruan "Negara Menindas, Kita Lawan!". Ratusan perempuan dari berbagai kelompok masyarakat sipil berkumpul di kawasan Simpang Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, lalu bergerak dalam long march menuju Patung Kuda dan Medan Merdeka Selatan.
Aksi tahun ini membawa sembilan tuntutan yang tidak hanya bicara soal kesetaraan perempuan, tapi juga menyentuh ekonomi, kebebasan sipil, lingkungan, dan pelayanan publik. Perjalanan massa sempat diwarnai ketegangan ketika polisi menghadang mereka di Thamrin. Berikut kronologi lengkapnya.
Kronologi Aksi, dari Sarinah sampai Medan Merdeka Selatan
Sekitar pukul 06.30 WIB, peserta mulai berkumpul di kawasan Simpang Sarinah, Jalan MH Thamrin. Massa yang terdiri dari berbagai kelompok perempuan dan masyarakat sipil bersiap melakukan long march menuju Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat.
Sekitar pukul 07.55-07.58 WIB, situasi menegang. Peserta yang bergerak dari arah Sarinah menuju Monumen Nasional berhadapan dengan barikade kepolisian di Jalan MH Thamrin. Sejumlah peserta berusaha melewati barikade agar bisa melanjutkan perjalanan, dan aksi saling dorong pun terjadi.
Dari atas mobil komando, seorang orator meminta tim advokasi dan pengacara maju untuk berkomunikasi dengan kepolisian. Sebagian peserta dilaporkan berhasil melewati barisan petugas dan melanjutkan pergerakan massa.
Siang hari, peserta akhirnya menyampaikan aspirasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan gedung BSI Tower, Jakarta Pusat. Ruas jalan di depan gedung tersebut ditutup selama kegiatan berlangsung. Massa membawa poster dan spanduk serta menyampaikan orasi melalui pengeras suara.
Sembilan Tuntutan Women's March Jakarta 2026
Berikut sembilan kelompok tuntutan yang dibacakan perwakilan Aliansi Women's March Jakarta 2026. Tuntutan ini merupakan aspirasi penyelenggara dan peserta aksi, sebagaimana dilaporkan sejumlah media.
1. Keadilan ekonomi dan perlindungan sosial universal. Peserta meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, memprioritaskan anggaran negara untuk pelayanan publik, serta memberikan pengakuan dan perlindungan kepada pekerja perawatan, buruh, dan pekerja migran.
2. Penghapusan kekerasan, diskriminasi, dan kriminalisasi berbasis gender. Tuntutan ini mencakup penghapusan diskriminasi berbasis seksualitas, disabilitas, agama, pekerjaan, identitas, dan status sosial, termasuk perlindungan bagi perempuan, kelompok LGBT/kwir, pekerja seks, orang dengan HIV (ODHIV), masyarakat adat, dan pembela HAM.
3. Perlindungan hak atas tubuh dan kesehatan. Peserta meminta jaminan layanan kesehatan reproduksi dan aborsi yang aman, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencegahan femisida, serta pemulihan bagi korban kekerasan seksual.
4. Penghentian kekerasan berbasis gender di ruang digital. Massa mendesak penghentian kekerasan berbasis gender online (KBGO), sekaligus melawan sensor dan represi digital, serta menjamin perlindungan data pribadi, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi.
5. Legislasi berbasis hak asasi manusia. Peserta meminta penyusunan peraturan dengan partisipasi masyarakat yang bermakna, terutama kelompok marginal yang terdampak kebijakan. Mereka juga menolak regulasi yang dinilai memperluas diskriminasi, kriminalisasi, dan pembatasan kebebasan, serta mendesak pengesahan sejumlah RUU, antara lain RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan RUU Keadilan Iklim.
6. Penghentian militerisasi ruang sipil. Tuntutan ini meliputi penghentian kriminalisasi terhadap pembela HAM, penarikan TNI dan Polri dari posisi sipil, serta pembentukan mekanisme perlindungan bagi pembela HAM.
7. Penghentian pendekatan kekerasan di Papua. Peserta mendesak dihentikannya kolonialisme dan pendekatan kekerasan serta militeristik terhadap rakyat Papua, dan mendorong perlindungan hak masyarakat setempat.
8. Keadilan ekologis. Massa meminta penghentian pembangunan yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat, serta menuntut kebijakan iklim dan pembangunan industri digital memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan.
9. Evaluasi kebijakan publik, termasuk program MBG. Peserta mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan publik yang dinilai membahayakan rakyat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta program tersebut dihentikan apabila keselamatan penerima tidak dapat dijamin, serta menuntut pemulihan dan restitusi penuh bagi seluruh korban.
Isu Lain yang Ikut Disuarakan
Selain sembilan tuntutan utama, sejumlah isu khusus turut muncul dalam orasi. Salah satunya adalah penolakan terhadap rencana pengenaan pajak atas pembalut. Peserta menilai produk menstruasi merupakan kebutuhan biologis perempuan, bukan barang gaya hidup yang layak dikenai pajak.
Kritik terhadap program MBG juga mengemuka dalam orasi peserta, termasuk soal keamanan pangan dan penggunaan anggarannya. Peserta meminta anggaran negara lebih diprioritaskan untuk pendidikan dan kebutuhan pelayanan publik.
Siapa di Balik Aksi Ini
Rencana aksi ini sudah diumumkan sejak beberapa hari sebelumnya. Konferensi pers terkait acara tersebut digelar di gedung Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Jakarta, Jakarta Selatan, pada Rabu, 4 November 2026.
Sejumlah kelompok tergabung dalam aliansi penyelenggara, antara lain Jakarta Feminist, Arus Pelangi, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Kolektif Buruh Perempuan, Satya Bumi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), SAFEnet, Perhimpunan Jiwa Sehat, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Sa Perempuan Papua, dan MBG Watch. Direktur Jakarta Feminist, Anindya Restuviani, menyebut aksi ini lahir dari keresahan masyarakat, terutama perempuan, atas kehidupan bernegara yang dinilai semakin pelik.
Soal pemberdayaan ekonomi perempuan, baca juga artikel Klik Fakta tentang kredit bagi perempuan prasejahtera.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Kapan Women's March Jakarta 2026 digelar?
Sabtu, 7 November 2026. Peserta berkumpul di Simpang Sarinah, Jalan MH Thamrin, sejak sekitar pukul 06.30 WIB, lalu bergerak menuju Patung Kuda dan Medan Merdeka Selatan.
Apa tema Women's March Jakarta 2026?
Tema aksi tahun ini adalah "Negara Menindas, Kita Lawan!", sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, terutama perempuan.
Apa saja sembilan tuntutan Women's March Jakarta 2026?
Sembilan tuntutan itu meliputi keadilan ekonomi dan perlindungan sosial, penghapusan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender, hak atas tubuh dan kesehatan, penghentian kekerasan berbasis gender di ruang digital, legislasi berbasis HAM, penghentian militerisasi ruang sipil, persoalan Papua, keadilan ekologis, dan evaluasi kebijakan publik termasuk program MBG.
Apakah aksi sempat ricuh?
Sekitar pukul 07.55-07.58 WIB, massa sempat saling dorong dengan polisi ketika dihadang barikade di Jalan MH Thamrin saat hendak menuju Monas. Setelah negosiasi lewat tim advokasi, massa melanjutkan aksi dan menyampaikan aspirasi di Medan Merdeka Selatan.
Sumber: Kabarindo24jam.com, "Women's March Jakarta 7 November 2026 Sempat Diwarnai Saling Dorong dengan Polisi, Ini Sembilan Tuntutan Massa", 7 November 2026; Cantika.com, "Aksi Women's March Jakarta 2026: Negara Harus Berpihak pada Hidup, Bukan Kekuasaan", 7 November 2026; Arasvara.id, "Women's March Jakarta 2026 Menyuarakan di Patung Kuda, Berikut 9 Tuntutan Utama", 7 November 2026; KalderaNews, "Women's March Jakarta 2026 Bawa 9 Tuntutan, Massa Sempat Terlibat Aksi Dorong", 7 November 2026; BabeIndonesia.com, "Women's March Jakarta 2026 Dorong Inklusivitas hingga Penerapan Pajak yang Arif", 7 November 2026. Diakses 7 November 2026.
