Tanggal 10 November 2026 tinggal menghitung hari, dan dua titik di peta Indonesia sama-sama bersiap turun ke jalan. Di Jakarta, aliansi mahasiswa memberi tenggat sampai bulan ini untuk lima tuntutan mereka. Di Riau, sekitar 10 ribu massa direncanakan mengepung kantor Pertamina Hulu Rokan dengan lima tuntutan yang berbeda, tapi sama-sama menyasar pemerintah pusat.
Hari Pahlawan tahun ini tampaknya tidak akan sekadar upacara dan tabur bunga. Aksi 10 November 2026 disiapkan sebagai panggung konsolidasi gerakan sipil, dari ibu kota sampai daerah penghasil migas.
Jakarta: mahasiswa beri tenggat sampai November
Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) turun ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 28 Oktober 2026. Mereka membawa lima tuntutan sebagai evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kelima tuntutan itu: menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan serta menindak korporasi yang bertanggung jawab; mengelola APBN agar lebih berpihak kepada rakyat; menurunkan biaya pendidikan, memeratakan akses layanan dasar, dan menyediakan lapangan kerja berkualitas; menghentikan penyalahgunaan hukum serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan memulihkan kebebasan berpendapat, menegakkan keadilan atas pelanggaran HAM, serta menghentikan militerisasi ruang sipil.
Perwakilan Komite Sadar, Nur Maajid Taufiqurrahman, mengatakan pihaknya mengawasi tindak lanjut pemerintah dan memberi tenggat sampai November untuk merespons. Bentuk aksi lanjutan belum dipastikan, tapi ia menegaskan Komite Sadar akan menyampaikan pernyataan sikap atau langkah lain bila tenggat itu lewat tanpa jawaban.
Aksi 28 Oktober itu sendiri merupakan lanjutan dari demonstrasi 20 Oktober 2026, ketika BEM UI sudah memperingatkan akan ada aksi lebih besar bila pemerintah tidak merespons. Baca juga: Demo 20 Oktober 2026: 5 Tuntutan Mahasiswa ke Prabowo-Gibran.
Seruan damai dari aktivis mahasiswa
Di tengah konsolidasi itu, aktivis mahasiswa bernama Fadli menyerukan agar penyampaian aspirasi pada 10 November tetap damai. Dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (4/11/2026), ia mengajak seluruh elemen — mahasiswa, buruh, petani, dan kaum miskin kota — bersatu dalam gagasan dan tertib dalam barisan.
"Pahlawan masa kini adalah mereka yang berani bersuara kritis untuk masa depan bangsa, namun tetap berdiri paling depan dalam menjaga kedamaian dan keutuhan warga," ujar Fadli.
Ia mengingatkan, kebebasan berpendapat dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hak itu, katanya, harus dipakai secara bertanggung jawab: jangan sampai perjuangan buruh dan petani menuntut hak justru ternoda aksi pengrusakan atau bentrokan.
Riau: 10 ribu massa siap ke kantor PHR
Sementara itu di Pekanbaru, Presidium Perjuangan Rakyat Riau mematangkan rencana aksi besar pada 10 November 2026. Presidium ini diinisiasi Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Riau, Kepri, dan Sumut bersama Gerakan Masyarakat Adat (GEMA) Melayu Riau, dan sudah dua kali menggelar pertemuan persiapan — Selasa (3/11) dan Kamis (5/11) — di Rumah Besar Perjuangan Rakyat Riau.
Sekitar 10 ribu massa direncanakan turun. Aksi dipusatkan di dua lokasi: pintu masuk kawasan Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan Kota Duri, Kabupaten Bengkalis. Ketua Panitia Aksi 10 November, Said Lukman, menegaskan aksi ini merupakan aksi kemanusiaan, bukan aksi anarkis.
Lima tuntutan yang dibawa: pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas sebesar 70 persen untuk rakyat Riau; DBH sawit 70 persen; pengembalian lahan sitaan negara oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kepada masyarakat adat dan masyarakat tempatan; realisasi kebun plasma 20 persen oleh setiap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU); dan pelaksanaan Peraturan Daerah yang mewajibkan 60 persen penyerapan tenaga kerja lokal di seluruh perusahaan di Riau.
"Tidak akan ada yang ke Jakarta, orang Jakarta kita minta datang ke Riau," kata perwakilan presidium, Ismail, menegaskan aksi ini berpusat di daerah — meski tuntutannya ditujukan ke pemerintah pusat.
Aksi buruh 6 November diundur
Satu agenda yang semula dijadwalkan sebelum 10 November justru bergeser. Koalisi Besar Pejuang Buruh Indonesia (KBPBI) memutuskan mengundur aksi yang sedianya digelar Jumat, 6 November 2026, sampai batas waktu yang ditentukan kemudian.
Keputusan itu diambil dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Presiden PPMI/KBMI Daeng Wahidin dan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat mendesak Presiden Prabowo segera menandatangani dan merilis Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan DPR pada 6 Oktober 2026, tapi naskahnya belum dipublikasikan. Baca juga: Buruh Desak Naskah UU Ketenagakerjaan Baru Segera Dirilis.
Dengan mundurnya aksi buruh, perhatian kini tertuju penuh ke 10 November: apakah konsolidasi mahasiswa di Jakarta dan massa di Riau benar-benar bertemu dalam satu gelombang, atau berjalan sendiri-sendiri di daerah masing-masing.
Yang perlu diperhatikan
Sampai artikel ini ditulis, belum ada pengumuman resmi soal titik kumpul dan rute aksi di Jakarta pada 10 November, maupun rekayasa lalu lintas dari Polda Metro Jaya. Warga yang beraktivitas di ibu kota pada hari itu sebaiknya memantau pengumuman resmi kepolisian dan pemerintah daerah.
Yang jelas, dua gerakan ini membawa pesan yang sama dari arah berbeda: pemerintah diminta menjawab tuntutan sebelum tenggat November habis. Hari Pahlawan 2026 akan menjadi ujian apakah jawaban itu datang — atau jalanan yang berbicara.
FAQ
Kapan aksi 10 November 2026 digelar?
Pada Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Mahasiswa di Jakarta dan massa di Riau sama-sama menyiapkan aksi pada tanggal tersebut.
Apa tuntutan mahasiswa di Jakarta?
Lima tuntutan: status bencana nasional untuk karhutla, APBN berpihak ke rakyat, biaya pendidikan turun dan lapangan kerja berkualitas, hentikan penyalahgunaan hukum dan KKN, serta pulihkan kebebasan berpendapat dan HAM.
Apa tuntutan massa di Riau?
DBH migas dan sawit 70 persen untuk rakyat Riau, pengembalian lahan sitaan Satgas PKH, kebun plasma 20 persen, dan penyerapan tenaga kerja lokal 60 persen.
Apakah aksi buruh 6 November jadi digelar?
Tidak. KBPBI mengundur aksi 6 November 2026 sampai batas waktu yang ditentukan kemudian, sambil mendesak UU Perlindungan Ketenagakerjaan segera dirilis.
Sumber: Kabar Kampus (4 November 2026), Sorot News (5 November 2026), Sebalik.com (3 November 2026), Khazanah Riau (5 November 2026), Suara PPMI (5 November 2026). Artikel ini dipublikasikan 6 November 2026.
