Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) menggelar aksi damai di kawasan PT BYD Auto Indonesia, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu, 28 Oktober 2026. Aksi tersebut menyoroti satu persoalan yang terasa sangat dekat bagi warga setempat: ketika pabrik besar datang ke daerah mereka, seberapa besar warga lokal benar-benar mendapat pekerjaan?
Sehari sebelumnya, Selasa, 27 Oktober 2026, FMSB juga menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Subang dengan tuntutan serupa, ditambah permintaan evaluasi perizinan PT Cholyfour Mitra Mandiri (PT CMM). Rangkaian dua aksi ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan ledakan sesaat, melainkan tuntutan yang disampaikan lewat jalur damai dan berlapis.
Apa yang dituntut warga?
Ketua FMSB Iqbal Maulana meminta PT BYD Auto Indonesia beserta mitra dan vendornya memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Subang. Ia juga mendorong perusahaan membuka informasi rekrutmen secara transparan, mulai dari lowongan, persyaratan, hingga mekanisme seleksi.
"Penyerapan tenaga kerja lokal harus dilakukan secara signifikan. Masyarakat Kabupaten Subang harus mendapatkan prioritas dan kesempatan yang layak untuk bekerja di daerahnya sendiri. Kami juga meminta PT BYD Auto Indonesia beserta seluruh mitra dan vendor membuka proses rekrutmen secara transparan," kata Iqbal.
Dalam aksi di kawasan pabrik, pengamat sosial Subang Megi Akbar Setiawan yang turut hadir menyampaikan nada yang sama, tetapi dengan penekanan berbeda: FMSB datang bukan untuk menghambat investasi, melainkan untuk berkomunikasi dan mencari solusi. "Harapan masyarakat itu ingin bagaimana caranya bisa bekerja di salah satu ikon baru Kabupaten Subang, yaitu BYD. Kami datang bukan untuk menghambat investasi, tetapi ingin berkomunikasi dan mencari solusi agar tenaga kerja lokal bisa terserap," ujarnya.
Dua sisi persoalan yang harus dibaca bersamaan
Persoalan ini punya dua sisi yang sama-sama nyata. Dari sisi warga, kehadiran industri besar mengubah wajah daerah: sawah dan kebun berganti bangunan industri, biaya hidup ikut bergerak, dan wajar bila warga berharap perubahan itu dibayar dengan lapangan kerja. Seorang orator dalam aksi itu bahkan menyebut Subang hari ini seperti Karawang lima belas tahun lalu dan Bekasi dua puluh tahun lalu.
Dari sisi perusahaan, kebutuhan kompetensi tidak bisa diabaikan. Megi Akbar sendiri mengakui, jika perusahaan menilai sebagian pelamar dari Subang belum memenuhi kualifikasi, kondisi itu seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama untuk menyiapkan program peningkatan keterampilan, bukan alasan untuk menutup pintu.
Titik temu keduanya adalah program yang konkret: pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pabrik, informasi lowongan yang mudah diakses warga, dan proses seleksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Megi mengapresiasi aplikasi Nyari Gawe dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai sarana informasi lowongan, tetapi menilai platform itu perlu diikuti langkah yang lebih konkret agar warga benar-benar bisa mengakses peluang kerja di perusahaan yang beroperasi di Subang.
Apa yang perlu ditindaklanjuti?
1. Dialog tiga pihak. Perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu duduk bersama dengan agenda yang terukur: kuota, jenis posisi, dan jadwal rekrutmen.
2. Transparansi rekrutmen. Lowongan, syarat, dan hasil seleksi yang terbuka akan memangkas kecurigaan yang selama ini memicu aksi.
3. Pelatihan berbasis kebutuhan. Program peningkatan keterampilan yang dirancang bersama perusahaan memberi warga jalur nyata menuju kualifikasi yang diminta, bukan sekadar janji.
Aksi di Subang ini berlangsung tertib dan kondusif, dengan pengamanan aparat kepolisian di sekitar lokasi. Nada damai itu penting: ia membuat tuntutan lebih mudah didengar dan lebih sulit diabaikan.
FAQ: Aksi warga Subang di BYD
Siapa yang menggelar aksi?
Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB), dengan aksi di depan Pemkab Subang pada 27 Oktober 2026 dan di kawasan PT BYD Auto Indonesia pada 28 Oktober 2026.
Apa tuntutan utamanya?
Penyerapan tenaga kerja lokal yang signifikan dan proses rekrutmen yang transparan dari PT BYD Auto Indonesia beserta mitra dan vendornya.
Apakah aksi itu menolak investasi?
Tidak. Perwakilan FMSB menegaskan mereka datang untuk berkomunikasi dan mencari solusi, bukan menghambat investasi.
Investasi besar selalu membawa janji kesejahteraan, tetapi janji itu baru nyata ketika warga di sekitar pabrik bisa menyebut nama mereka di daftar karyawan. Subang kini menunggu apakah dialog yang diminta warga akan berbuah meja perundingan atau sekadar gema aksi. Baca juga: jadwal magang nasional batch 3 yang dibuka 31 Oktober 2026.
Sumber: Pasundan Ekspres, "Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM" (Oktober 2026), pasundanekspres.id; InfoNasionalNews, "Pengamat Sosial Subang Megi Akbar: Kehadiran BYD Harus Jadi Peluang Kerja Warga Lokal" (Oktober 2026), infonasionalnews.my.id.
