Setelah 18 tahun tertunda, DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis, 19 November 2026, yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Sehari sebelumnya, Rabu, 18 November 2026, Komisi III DPR bersama pemerintah sudah menyepakati rancangan itu dalam pembicaraan tingkat I.
Di atas kertas, undang-undang ini adalah terobosan. Negara tidak lagi hanya memenjarakan pelaku kejahatan, tapi juga bisa mengambil hartanya, bahkan ketika pelaku kabur, meninggal dunia, atau belum dijatuhi putusan pidana. Namun pengesahan ini langsung menuai kritik keras. Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan menyebut undang-undang yang disahkan sebagai "RUU Perampasan Aset palsu". Persoalannya: sejumlah pasal yang dianggap paling penting justru tidak masuk.
Dua jalur merampas aset
Inti undang-undang ini adalah dua jalur perampasan. Jalur pertama adalah perampasan berdasarkan putusan pidana, mekanisme yang selama ini sudah dikenal. Jalur kedua adalah perampasan tanpa putusan pidana, dan inilah yang disebut terobosan baru.
Melalui jalur kedua, negara bisa merampas aset yang diduga hasil kejahatan tanpa menunggu vonis terhadap pemiliknya. Syaratnya, nilai aset paling sedikit Rp1 miliar. Batas ini diatur dalam draf dan bisa diubah ke depan melalui Peraturan Pemerintah. Mekanisme ini yang membuat frasa "kabur pun hartamu tetap disita" beredar luas setelah pengesahan.
Perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana. Pelaku tetap bisa dipenjara sesuai aturan yang berlaku, termasuk ancaman pidana berat untuk korupsi. Undang-undang ini bersifat melengkapi, bukan menggantikan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Pencucian Uang.
Tujuh kelompok pidana yang dicakup
Ruang lingkup undang-undang ini tidak terbatas pada korupsi. Ada tujuh kelompok tindak pidana yang asetnya bisa dirampas: korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang memakai sarana teknologi informasi atau berdampak luas pada perekonomian masyarakat.
Kelompok terakhir inilah yang membuat undang-undang ini relevan bagi masyarakat umum. Penipuan investasi bodong dan perdagangan saham ilegal masuk dalam cakupannya. Menurut Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, yang juga Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, korban investasi bodong nantinya bisa mendapat ganti rugi dari hasil penjualan aset pelaku. Selama ini, korban semacam itu sering kali hanya bisa gigit jari setelah uangnya raib.
Undang-undang ini juga mengatur perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, supaya aset milik orang yang tidak terlibat kejahatan tidak ikut terseret. Pengawasan terhadap proses perampasan disebut akan dilakukan oleh badan independen.
Apa yang hilang dari draf awal
Kritik terbesar tertuju pada apa yang tidak ada di undang-undang ini. Ketentuan tentang illicit enrichment, peningkatan kekayaan secara tidak wajar yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi, tidak dimasukkan. Dalam draf awal, ketentuan itu sempat diatur di Pasal 5, dengan merujuk pada LHKPN, Laporan Pajak Penghasilan Pegawai, dan Surat Pajak Tahunan. Pasal itu dihapus dalam proses pembahasan.
Habiburokhman menjelaskan, ketentuan itu tidak diakomodasi karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia. Alasan kedua yang ia sebut adalah sifat undang-undang ini yang mengatur hukum acara perampasan aset, bukan aturan pemidanaan baru. Perbandingan regulasi sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, disebut jadi bahan pertimbangan.
ICW tidak menerima alasan itu. Lembaga itu menilai alasan HAM tidak tepat dan mencerminkan tebang pilih. Menurut ICW, KPK justru mengusulkan agar harta pejabat yang tidak dilaporkan dalam LHKPN bisa dirampas. Tanpa klausul illicit enrichment dan unexplained wealth, kata ICW, undang-undang ini tidak bisa merampas harta tidak wajar milik pejabat. Mantan Menkopolhukam Mahfud MD pun menilai RUU ini kehilangan substansinya jika tidak mengatur dua hal tersebut.
Di luar itu, ICW mencatat dua persoalan lain berdasarkan draf hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi tertanggal 16 November 2026. Pertama, undang-undang ini tidak berlaku surut, sehingga hasil korupsi dan kejahatan ekonomi sebelum aturan berlaku tidak bisa dijangkau. Pasal 72 dalam draf menyebut perampasan hanya bisa dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah UU diberlakukan. Kedua, naskah RUU, naskah akademik, dan daftar inventarisasi masalah disebut tidak pernah dibuka ke publik selama pembahasan.
Proses panjang 18 tahun
Angka 18 tahun bukan hiperbola. Gagasan perampasan aset sudah dibahas sejak lama dan berkali-kali tertahan di DPR. Habiburokhman menyebut undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, melainkan karena memang sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai. Pembahasan terakhir disebut mencakup 397 daftar inventarisasi masalah.
Panjangnya proses ini menjelaskan kenapa pengesahan tetap disambut sebagai capaian oleh banyak pihak, meski isinya dipersoalkan. Indonesia akhirnya punya payung hukum khusus untuk merampas aset hasil kejahatan tanpa putusan pidana, sesuatu yang selama ini hanya bisa dilakukan lewat jalur yang lebih panjang dan sering mentok.
Tapi panjangnya proses juga menjelaskan kekecewaan para pengkritik. Setelah menunggu hampir dua dekade, hasil akhirnya justru memangkas ketentuan yang mereka anggap sebagai gigi dari undang-undang ini.
Apa artinya buat masyarakat
Buat masyarakat umum, dampak paling nyata ada pada korban penipuan dan investasi bodong. Jika aparat berhasil menyita dan melelang aset pelaku, ada jalur hukum untuk mengembalikan sebagian kerugian korban. Ini perubahan nyata dibanding kondisi sebelumnya, ketika korban sering kali tidak mendapat apa-apa meski pelakunya dipenjara.
Buat pemberantasan korupsi, gambarannya lebih rumit. Undang-undang ini memberi alat baru untuk mengejar aset hasil korupsi, tapi tanpa klausul harta tidak wajar, penegak hukum tetap harus membuktikan kaitan aset dengan tindak pidana tertentu. Harta pejabat yang tiba-tiba membengkak tanpa penjelasan, selama tidak terbukti berasal dari kejahatan tertentu, berada di luar jangkauan aturan ini.
Yang juga perlu dicatat, sampai berita ini ditulis, naskah resmi undang-undang yang berisi 74 pasal tersebut belum diunggah secara resmi di laman DPR. Rincian pasal yang beredar sejauh ini disusun dari draf terakhir 16 November 2026 serta penjelasan resmi Komisi III DPR dan Wakil Menteri Hukum pada 18 sampai 19 November 2026. Artinya, detail teknis masih bisa bergeser begitu naskah resmi terbit.
FAQ seputar UU Perampasan Aset
Kapan UU Perampasan Aset disahkan?
DPR mengesahkannya pada Kamis, 19 November 2026, dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
Apakah aset bisa dirampas tanpa putusan pengadilan pidana?
Bisa, melalui jalur perampasan tanpa putusan pidana, dengan syarat nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.
Apakah koruptor benar-benar dimiskinkan oleh UU ini?
Tidak sepenuhnya. Ketentuan pemiskinan koruptor dan illicit enrichment tidak masuk dalam undang-undang yang disahkan, dan itu yang dikritik ICW serta Mahfud MD.
Apakah UU ini berlaku surut?
Tidak. Berdasarkan draf yang beredar, perampasan hanya berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan setelah UU diberlakukan.
Apakah korban investasi bodong bisa dapat ganti rugi?
Ya, menurut penjelasan Ketua Komisi III DPR, korban bisa mendapat ganti rugi dari hasil penjualan aset pelaku.
Sumber: Indowarta, Info Blitar, WartaKita, Utusan News. Baca juga: RUU Perampasan Aset, Korban Didahulukan dan RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna.



