RUU Perampasan Aset selangkah lagi menjadi undang-undang. Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati rancangan itu dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan, dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026. Seluruh fraksi menyatakan setuju.
Keputusan ini menutup pembahasan panjang yang sudah berjalan hampir setahun. Namun penting dicatat, RUU ini belum sah menjadi undang-undang. Ia masih harus melewati pembicaraan tingkat II di rapat paripurna yang jadwalnya belum ditetapkan. Artikel ini menjelaskan apa isi RUU tersebut, kenapa ia penting, dan apa yang masih harus dilewati sebelum berlaku.
Keputusan Bulat di Tingkat I
Rapat pengambilan keputusan tingkat I dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dan dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Hadir pula Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, Ketua Komisi III Habiburokhman, serta Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana. Pemerintah diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.
Agenda rapat mencakup laporan Panitia Kerja (Panja), pendapat akhir mini dari tiap fraksi, dan pandangan pemerintah. Setelah seluruh fraksi menyampaikan persetujuan, Dasco meminta konfirmasi kepada peserta rapat. "Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?" tanya Dasco. Peserta rapat menjawab setuju.
Naskah RUU yang telah disepakati kemudian ditandatangani oleh perwakilan fraksi dan pemerintah. Nama resmi rancangan ini adalah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, berubah dari nama sebelumnya yang lebih pendek.
87 Kali Rapat Dengar Pendapat Umum
Pembahasan RUU ini bukan proses yang singkat. Menurut Dasco, Komisi III menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, hingga organisasi. RDPU tersebut sudah digelar sejak September 2025.
Ketua Panja RUU Perampasan Aset yang juga Ketua Komisi III, Habiburokhman, menyampaikan bahwa RUU ini memuat 10 poin pengaturan krusial. Poin-poin itu merupakan hasil pembahasan mendalam terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terdiri dari 397 poin, mencakup 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
"Kami terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli demi memperkaya pembahasan dan mewujudkan RUU Perampasan Aset yang efektif," ujar Habiburokhman.
10 Poin Penting dalam RUU Perampasan Aset
Berikut sepuluh pokok pengaturan yang telah disepakati Komisi III DPR bersama pemerintah.
1. Judul, prinsip, dan asas hukum. Perampasan aset harus mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Ruang lingkup tindak pidana. Perampasan aset mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi dan berdampak luas, seperti investasi dan saham bodong.
3. Ancaman pidana. Ancaman pidana pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Prosedur dan kewenangan. RUU ini mengatur prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana secara jelas, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
5. Perlindungan pihak ketiga. Pihak ketiga yang beritikad baik mendapat jaminan perlindungan, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.
6. Pengembalian aset korban. RUU ini memastikan upaya optimal dalam pengembalian aset kepada korban tindak pidana dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.
7. Pengelolaan aset. Tugas dan kewenangan badan yang kompeten untuk mengelola aset hasil tindak pidana ditetapkan secara profesional dan akuntabel.
8. Pengawasan. Mekanisme perampasan dan pengelolaan aset diawasi oleh badan independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. RUU ini mengatur agar perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
10. Pemanfaatan teknologi. Teknologi dan sistem informasi diintegrasikan untuk pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.
Apa yang Berubah bagi Pemberantasan Korupsi
Inti dari RUU ini sederhana: negara ingin bisa merampas hasil kejahatan meski proses pidananya belum tuntas atau pelakunya tidak bisa diadili. Selama ini, penyitaan aset umumnya mengikuti putusan pidana. RUU ini membuka jalur perampasan aset tanpa putusan pidana, dengan prosedur yang diatur jelas dari penelusuran sampai pelaksanaan putusan pengadilan.
Dampaknya paling terasa pada kasus korupsi dan kejahatan ekonomi. Aset yang diduga hasil korupsi bisa ditelusuri, diblokir, dan disita lebih cepat, lalu dikelola oleh badan yang berwenang dan diawasi lembaga independen. Hasilnya juga diarahkan untuk dikembalikan kepada korban dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.
Ruang lingkupnya juga meluas ke kejahatan berbasis teknologi, seperti penipuan investasi dan saham bodong. Ini relevan dengan maraknya kasus penipuan daring yang merugikan banyak korban tetapi aset pelakunya sulit disentuh.
Yang Masih Harus Dilewati
Persetujuan tingkat I bukan garis finis. RUU ini masih harus dibahas dan disetujui pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR. Jadwal paripurna tersebut belum ditetapkan, meski Dasco menyebut akan digelar pada rapat paripurna terdekat. Dalam rapat paripurna sebelumnya, DPR menargetkan RUU ini rampung paling lambat 15 Desember 2026.
Di paripurna nanti, seluruh anggota DPR akan mengambil keputusan akhir. Jika disetujui, RUU resmi menjadi undang-undang. Jika muncul keberatan substansial, pembahasan bisa kembali berlarut.
Perhatian publik juga akan tertuju pada pelaksanaannya. Poin 9 RUU ini secara eksplisit mengatur pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Artinya, pembentuk undang-undang sadar bahwa kewenangan merampas aset tanpa putusan pidana adalah kewenangan besar yang rawan disalahgunakan. Pengawasan oleh badan independen dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik menjadi penyeimbang yang akan diuji begitu aturan ini berlaku.
DPR sendiri tengah membahas sejumlah RUU lain pada masa sidang ini. Klik Fakta sebelumnya membahas desakan agar DPR segera membahas RUU Penyadapan dalam artikel MUI desak RUU Penyadapan ke DPR. Dua RUU ini sama-sama menyangkut kewenangan aparat dan perlindungan warga, sehingga perdebatan soal pengawasannya kemungkinan akan terus berjalan beriringan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah RUU Perampasan Aset sudah sah menjadi undang-undang?
Belum. RUU ini baru disetujui pada tingkat I di Komisi III DPR pada 18 November 2026. Ia masih harus disahkan pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR.
Apa isi utama RUU Perampasan Aset?
RUU ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk prosedur perampasan tanpa putusan pidana, perlindungan pihak ketiga, pengelolaan aset oleh badan yang berwenang, dan pengawasan oleh badan independen.
Kapan RUU ini ditargetkan rampung?
DPR menargetkan RUU ini rampung paling lambat 15 Desember 2026. Jadwal rapat paripurna tingkat II belum ditetapkan saat keputusan tingkat I diambil.
Apakah aset bisa dirampas tanpa putusan pengadilan pidana?
RUU ini mengatur prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana, tetapi tetap melalui tahapan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. RUU ini juga memuat perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik dan larangan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.
Sumber
Sinergi Update, RUU Perampasan Aset Disetujui, Komisi III DPR Sepakati 10 Poin Penting. Diakses 18 November 2026.
Lensa Indo, RUU Perampasan Aset Disetujui Dibawa ke Paripurna, Seluruh Fraksi dan Pemerintah Sepakat. Diakses 18 November 2026.
Blitz News, Setelah 87 Kali RDPU, RUU Perampasan Aset Resmi Disetujui Komisi III. Diakses 18 November 2026.



