Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah dan DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Desakan itu disampaikan Senin, 16 November 2026, di tengah dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketua MUI Bidang Hukum Wahidudin Adam menyampaikan desakan tersebut dalam dialog kebangsaan yang digelar Komisi Hukum dan HAM MUI secara daring. Dialog itu mengangkat tema "Penyadapan Presiden: Antara Lawful Interception dan Masa Depan Ormas dan Negara Indonesia". Menurut Wahidudin, penyadapan tanpa prosedur dan otorisasi hukum yang sah berpotensi melanggar hukum dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Gedung DPR RI di Jakarta

Yang disorot MUI bukan hanya dugaan penyadapan terhadap Presiden. Wahidudin mempertanyakan dasar hukum tindakan penyadapan terhadap sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan, termasuk MUI sendiri, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. "Hal ini jelas akan membuat resah dan melanggar hukum," katanya dalam forum tersebut.

Kenapa MUI bicara sekarang

Desakan MUI tidak muncul di ruang kosong. Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret Listyo Sigit kini berproses di ranah hukum, dan Komisi III DPR sudah menggelar rapat dengar pendapat dengan Polri pada hari yang sama, Senin 16 November 2026. Dalam rapat itu, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Dedy Kusuma Bakti menyampaikan enam usulan pengendalian ketat untuk RUU Penyadapan.

Ahli psikologi forensik Reza Indragiri, yang juga hadir dalam dialog MUI, mengingatkan bahwa penyadapan terhadap kepala negara punya catatan panjang di Indonesia. Ia menyinggung dugaan penyadapan terhadap Presiden Soekarno pada 1965 yang dikaitkan dengan DN Aidit, serta penyadapan terhadap Presiden BJ Habibie dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjadi perhatian dalam hubungan Indonesia-Australia. Menurut Reza, rangkaian peristiwa itu menunjukkan perlunya kerangka hukum yang tegas, termasuk batasan, prosedur, dan mekanisme pertanggungjawaban. Ia bahkan menyebut perlunya langkah kontraintelijen bila ditemukan indikasi operasi intelijen ilegal.

Wahidudin menambahkan satu alasan yang sering luput dari perdebatan publik. Kebutuhan akan RUU Penyadapan bukan sekadar tuntutan perkembangan teknologi dan keamanan negara, tetapi juga amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyatakan pembatasan hak privasi melalui penyadapan harus memiliki landasan undang-undang. Sampai hari ini, landasan itu belum ada dalam satu undang-undang khusus.

Aturan penyadapan hari ini masih berserak

Indonesia sampai sekarang belum punya satu undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara menyeluruh. Aturannya tersebar di sedikitnya 16 undang-undang dan sejumlah peraturan internal lembaga. Pada dasarnya penyadapan dilarang. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi melarang setiap orang menyadap informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi, dan Undang-Undang ITE melarang intersepsi tanpa hak, kecuali untuk penegakan hukum atas permintaan aparat yang ditetapkan undang-undang.

Sejumlah lembaga memang diberi kewenangan menyadap, tetapi dengan syarat dan batas waktu yang berbeda-beda:

Polri. Tata cara penyadapan diatur Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Penyelidik mengajukan permintaan tertulis kepada Kabareskrim, yang kemudian meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah penyadapan dilakukan.

KPK. Berwenang menyadap dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi. Sejak putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 pada Mei 2021, KPK tidak lagi wajib meminta izin tertulis Dewan Pengawas sebelum menyadap.

BNN dan Polri dalam perkara narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi kewenangan menyadap setelah ada bukti permulaan yang cukup, dengan izin tertulis Ketua Pengadilan Negeri, paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali.

Perkara terorisme. Penyadapan harus berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama satu tahun.

Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat di Jakarta

BIN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara memberi BIN kewenangan menyadap sasaran terkait ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional, selama enam bulan.

Kejaksaan. Undang-Undang Kejaksaan hasil revisi 2021 memberi kejaksaan kewenangan menyadap, tetapi pelaksanaannya mengacu pada undang-undang khusus penyadapan yang hingga kini belum terbentuk.

Kondisi inilah yang membuat celah penyalahgunaan sulit ditutup. Penyadapan ilegal sendiri diancam pidana lewat Pasal 258 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Namun tanpa satu aturan payung, pengawasan terhadap siapa yang menyadap, atas izin siapa, dan untuk tujuan apa, tetap terpecah-pecah.

Enam rem yang diusulkan Polri

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR pada Senin 16 November 2026, Polri menyatakan mendukung pembentukan undang-undang khusus agar penyadapan punya dasar hukum, batas kewenangan, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Baintelkam Polri mengusulkan enam pengendalian.

Pertama, sasaran penyadapan harus dibatasi secara tegas, diarahkan untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri termasuk kejahatan berancaman tinggi. Kedua, ada larangan menggunakan penyadapan di luar tujuan yang ditentukan, termasuk untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Ketiga, pelaksanaan penyadapan harus berdasarkan perintah tertulis pimpinan dengan batas waktu yang jelas.

Keempat, seluruh aktivitas penggunaan perangkat penyadapan harus memiliki rekam jejak yang dapat diperiksa. Catatan itu tidak boleh diubah maupun dihapus, dan penggunaannya perlu diaudit secara berkala. Kelima, pengawasan internal dilakukan berlapis melalui pimpinan Baintelkam, inspektorat, dan Divisi Propam Polri. Keenam, pelanggar dikenai sanksi tegas, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat bila memenuhi ketentuan yang berlaku. Polri juga mendorong audit terhadap server dan perangkat penyadapan milik instansi penegak hukum.

Usulan itu masih menjadi bagian dari pembahasan rancangan undang-undang, bukan ketentuan hukum yang sudah berlaku. DPR kini menghadapi pekerjaan penting: merumuskan kewenangan penyadapan yang efektif untuk penegakan hukum, sekaligus menutup peluang penggunaannya untuk kepentingan yang melanggar hak warga negara. Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri bisa dibaca di Listyo Sigit tersangka penyadapan Prabowo dan raker Komisi III soal penyadapan ilegal.

Palu hakim, simbol hukum dan keadilan

Jalan RUU ke depan

Peluang pembenahan regulasi ini sebenarnya sudah terbuka. Badan Legislasi DPR memasukkan RUU Penyadapan ke dalam Prolegnas Prioritas 2026 pada 27 November 2025. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman pada 5 November 2026 menyampaikan pembahasan rancangan undang-undang tersebut diperkirakan dimulai sekitar Desember, setelah RUU Perampasan Aset selesai dibahas.

Artinya, desakan MUI datang tepat di ambang pintu pembahasan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah RUU Penyadapan dibutuhkan, hampir semua pihak, dari MUI, Polri, sampai DPR, sepakat soal itu. Pertanyaannya adalah seberapa kuat rem yang akan dipasang di dalamnya, dan siapa yang memegang kuncinya.

FAQ

Apa itu RUU Penyadapan?

Rancangan Undang-Undang yang akan mengatur penyadapan secara menyeluruh dalam satu aturan, termasuk siapa yang boleh menyadap, atas izin siapa, untuk tujuan apa, berapa lama, dan bagaimana pengawasannya.

Siapa saja yang boleh menyadap di Indonesia saat ini?

Polri, KPK, BNN, BIN, dan Kejaksaan, masing-masing dengan dasar hukum dan syarat izin yang berbeda. Aturannya tersebar di sedikitnya 16 undang-undang.

Kenapa MUI mendesak RUU Penyadapan dibahas segera?

MUI menilai penyadapan tanpa prosedur dan otorisasi hukum yang sah melanggar hukum dan menimbulkan keresahan, menyusul dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo serta tokoh MUI, NU, dan Muhammadiyah.

Kapan RUU Penyadapan dibahas DPR?

RUU Penyadapan masuk Prolegnas Prioritas 2026. Ketua Komisi III DPR memperkirakan pembahasan dimulai sekitar Desember 2026, setelah RUU Perampasan Aset selesai dibahas.

Sumber: SoloNews (solonews.id), IndonesiaLink (indonesialink.id), Lensa Hukum (lensahukum.co.id), AFU (afu.id). Diakses 17 November 2026.