Kamis, 12 November 2026, Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Agendanya satu: kasus dugaan penyadapan ilegal Kapolri yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lain sebagai tersangka. Rapat ini bukan sekadar formalitas. DPR ingin tahu siapa dalang di balik penyadapan itu, apa motifnya, dan bagaimana sistem intersepsi resmi Polri bisa dipakai tanpa prosedur yang sah.
Kasus ini meledak pada awal November 2026. Bareskrim Polri mengumumkan empat tersangka, tiga di antaranya sudah ditahan di Mako Brimob. Sasarannya diduga mencapai sekitar 6.000 nomor telepon — termasuk nomor milik Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Komisi III sendiri. Artikel ini merangkai apa yang sudah diketahui, siapa saja yang terseret, dan pertanyaan apa yang menanti Kapolri di ruang rapat hari ini.
Empat tersangka, dua kali pengumuman
Pada Selasa, 3 November 2026, Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka pertama dalam konferensi pers di Bareskrim: Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri; Ahrie Sonta Nasution (AS), Kepala Divisi Hukum Polri; dan Eko Hadi Santoso (EH), Irjen yang menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Dua hari kemudian, Kamis, 5 November 2026, Direktur Tindak Pidana Siber Brigjen Suhermanto mengumumkan tersangka keempat: Slamet Uliandi (SU), Irjen. Tiga tersangka pertama — Listyo, Ahrie, dan Eko — sudah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Listyo sendiri sebelumnya telah diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan melalui Keputusan Presiden.
Keempatnya disangkakan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — pasal-pasal yang menyangkut penyadapan tanpa hak, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Bagaimana dugaan penyadapan itu bekerja?
Menurut keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) — sistem intersepsi resmi Polri — tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa didasarkan pada kebutuhan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Dengan kata lain, alat yang seharusnya hanya dipakai untuk penegakan hukum dengan prosedur ketat itu diduga dipakai di luar jalur. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut sekitar 6.000 objek menjadi sasaran dugaan penyadapan, termasuk Presiden Prabowo dan pimpinan Komisi III. Angka itu belum dikonfirmasi Bareskrim secara resmi, tetapi cukup menjelaskan mengapa kasus ini dianggap serius.
Kasus ini bermula dari laporan seorang petugas internal pada 30 Oktober 2026. Laporan itu memicu penyidikan yang bergerak cepat: dalam hitungan hari, tiga tersangka diumumkan, lalu satu tersangka tambahan. Pada 8 November 2026, Kapolri Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk mengusut perkara tersebut.
Apa yang akan ditanyakan DPR?
Rapat kerja ini dipimpin langsung Ketua Komisi III Habiburokhman, didampingi para Wakil Ketua Komisi III — Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni — serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam. Raker baru bisa digelar Kamis ini karena masa persidangan DPR baru dibuka kembali pada Selasa, 10 November 2026.
Habiburokhman sudah menegaskan fokusnya: membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut. Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni berharap tim khusus yang dibentuk Kapolri mampu mengungkap pihak yang menjadi dalang. Kapolri Suyudi sendiri menegaskan penanganan kasus ini merupakan proses hukum murni.
Di ruang rapat, setidaknya ada lima pertanyaan besar yang menanti jawaban. Pertama, siapa yang memerintahkan penyadapan dan siapa saja yang menjadi sasaran. Kedua, bagaimana nomor-nomor itu bisa masuk ke sistem LIMS tanpa verifikasi — siapa yang punya akses dan siapa yang mengawasi. Ketiga, apakah ada data yang dihapus untuk menutupi jejak, seperti yang disangkakan. Keempat, bagaimana pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat. Kelima, apa yang akan diubah Polri agar sistem intersepsi tidak bisa disalahgunakan lagi.
Kenapa kasus ini penting?
Alasannya bukan cuma soal empat jenderal. Penyadapan menyentuh inti kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Kalau sistem intersepsi — yang dirancang untuk memburu teroris, bandar narkoba, dan koruptor — bisa dipakai untuk mengintip percakapan presiden dan pejabat, maka yang dipertaruhkan adalah keamanan negara itu sendiri.
Kasus ini juga membuka persoalan lama yang belum pernah dibereskan: Indonesia belum punya undang-undang penyadapan yang komprehensif. Mahkamah Konstitusi sudah memerintahkan hal itu sejak 2010, lewat Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang membatalkan Pasal 31 ayat (4) UU ITE. Satu setengah dekade berlalu, aturan mainnya masih mengandalkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian.
DPR baru menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyadapan pada Desember 2026. Raker 12 November ini akan menjadi ujian: apakah DPR dan Kapolri hanya mengejar dalang, atau sekaligus membenahi tata kelola penyadapan yang selama ini dibiarkan berlubang. Untuk latar belakang penetapan tersangka Listyo Sigit, baca juga artikel kami sebelumnya.
FAQ
Kapan raker Komisi III dengan Kapolri digelar?
Kamis, 12 November 2026. Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan dihadiri pimpinan Komisi III serta Ketua MKD Nazarudin Dek Gam.
Siapa saja tersangka kasus penyadapan ilegal ini?
Empat orang: mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tiga tersangka pertama diumumkan 3 November 2026, tersangka keempat pada 5 November 2026.
Apa itu LIMS?
Lawful Interception Management System, sistem intersepsi resmi Polri untuk menyadap komunikasi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan yang sah. Dugaan dalam kasus ini, nomor telepon dimasukkan ke LIMS tanpa verifikasi dan tanpa dasar penyelidikan yang sah.
Berapa banyak nomor yang diduga disadap?
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut sekitar 6.000 objek, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Komisi III. Angka ini berasal dari keterangan Habiburokhman dan belum dikonfirmasi resmi oleh Bareskrim.
Apa pasal yang disangkakan kepada para tersangka?
Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 32 ayat (1) UU ITE, terkait dugaan penyadapan tanpa hak, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Sumber: E-Media DPR RI, Komisi III Segera Raker dengan Kapolri (9 November 2026); Media Sultra (10 November 2026); Investor Daily (9 November 2026); Kosong Satu (9 November 2026). Diakses 12 November 2026.



