Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Pertemuan yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku sektor keuangan itu membawa dua kabar utama: capaian akses keuangan yang sudah melampaui target, dan janji aliran dana ke daerah yang lebih besar tahun depan.
TPAKD sendiri mungkin terdengar seperti singkatan birokrasi biasa. Padahal, tim inilah yang selama ini bekerja di balik layar agar warga di kabupaten dan kota bisa mengakses rekening bank, kredit usaha, dan layanan keuangan lain — bukan hanya warga Jakarta.
552 tim di seluruh Indonesia, inklusi tembus 93 persen
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi melaporkan bahwa saat ini sudah terbentuk 552 TPAKD di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program ini mendukung Asta Cita pemerintah, terutama pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.
Angka yang paling menonjol adalah hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan OJK bersama BPS dan LPS: tingkat literasi keuangan 2026 mencapai 69 persen, sementara inklusi keuangan sudah melampaui 93 persen — melewati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029, tiga tahun lebih cepat.
Prabowo juga menyoroti capaian penyaluran kredit kepada masyarakat yang mencapai sekitar Rp64 triliun dan dinikmati sekitar dua juta orang. Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi harus tercermin pada kesejahteraan keluarga dan daya beli, bukan hanya angka makro.
Janji dana daerah lebih besar dan pembiayaan Rp400 triliun
Dalam pidatonya, Prabowo meminta para gubernur dan bupati tidak khawatir soal penyaluran dana dari pusat. Ia berjanji alokasi anggaran yang disalurkan ke provinsi dan kabupaten pada tahun mendatang akan jauh lebih besar dibanding periode sebelumnya, dan pemerintah menyiapkan pembiayaan sekitar Rp400 triliun tahun depan yang ditujukan untuk petani, nelayan, masyarakat desa, warga daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat kota berpenghasilan rendah.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan harapan agar pemerintah daerah yang berprestasi memperluas akses keuangan masyarakat mendapat insentif. Namun, besaran dana tambahan dan mekanisme pelaksanaannya belum dirinci dalam materi yang beredar.
Catatan kritis: anggaran bukan satu-satunya ukuran
Janji itu langsung mendapat tanggapan. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) selama ini menekan kemampuan pemerintah daerah menjalankan layanan publik dan program pembangunan. Menurutnya, besarnya anggaran dari pusat tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur — yang penting adalah apakah dana itu benar-benar sampai dan dipakai efektif di daerah.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK), yang bertugas memperkuat strategi nasional peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
Siapa saja yang hadir
Selain Prabowo, rakornas dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menko PMK Sugiono, serta sejumlah gubernur, termasuk Pramono Anung (Jakarta), Ahmad Luthfi (Jawa Tengah), Sherly Tjoanda (Maluku Utara), dan Mahyeldi Ansharullah (Sumatera Barat).
FAQ: Rakornas TPAKD 2026
Apa itu TPAKD?
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah: tim di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, serta mendorong pembiayaan produktif sesuai potensi daerah.
Berapa jumlah TPAKD saat ini?
552 tim di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, menurut laporan OJK pada Rakornas TPAKD 2026.
Apa capaian literasi dan inklusi keuangannya?
Literasi keuangan 69 persen dan inklusi keuangan di atas 93 persen pada 2026, melampaui target RPJMN 93 persen pada 2029.
Sumber: Sekretariat Kabinet RI; laporan detikcom yang dikutip Jawawa; Kabar Bursa. Artikel ini merangkum pernyataan resmi yang disampaikan dalam rakornas; rincian teknis penyaluran dana tambahan belum diumumkan pemerintah.
