Petisi ijazah DPR menjadi salah satu topik paling ramai di media sosial Indonesia pada Sabtu, 14 November 2026. Sebuah petisi di Change.org yang mendesak seluruh anggota DPR RI membuka dan memverifikasi ijazah mereka telah mengumpulkan 15.783 tanda tangan hingga pukul 19.00 WIB, dan angkanya masih terus bertambah.
Petisi berjudul "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!" itu diinisiasi warganet bernama Farida Octavia pada 12 November 2026. Dalam waktu dua hari, dukungannya melesat dari sekitar 15.100 tanda tangan pada pukul 17.30 WIB menjadi 15.783 tanda tangan dua jam kemudian.
Kronologi: dari Polemik Ijazah Gibran ke Gerakan Petisi
Gelombang petisi ini tidak muncul dari ruang hampa. Ia adalah buntut langsung dari polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka yang memuncak pekan ini. Polemik soal surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran berakhir dengan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden — Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.
Di hari yang sama petisi Farida dibuat. Dan pemicunya bukan hanya satu orang: pantauan di Change.org pada Sabtu (14/11/2026) menemukan sedikitnya delapan petisi berbeda yang sama-sama mengangkat isu pemeriksaan rekam jejak pendidikan pejabat negara dan anggota dewan. Petisi Farida-lah yang paling besar dukungannya.
MPR sendiri sudah menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran pada Rabu, 2 Desember 2026. Detail kronologi polemik ini bisa dibaca di artikel kronologi pembatalan suket penyetaraan ijazah Gibran dan jadwal pemilihan Wapres pengganti oleh MPR.
Apa Isi Tuntutan Petisi Itu?
Petisi ini ditujukan kepada tiga lembaga sekaligus: pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Isinya tiga desakan konkret:
Pertama, pimpinan DPR RI diminta mewajibkan transparansi penuh atas rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR — mulai dari tingkat sekolah menengah hingga jenjang pendidikan tinggi dan gelar akademik — secara terbuka ke ruang publik.
Kedua, KPU RI dan kementerian terkait diminta memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen, dengan hasil yang bisa diakses masyarakat luas.
Ketiga, seluruh anggota DPR RI diminta secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat.
Argumen yang dipakai Farida sederhana: keterbukaan dokumen pendidikan adalah bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat. Bukan tuduhan terhadap siapa pun secara spesifik — melainkan permintaan agar standar yang sama berlaku untuk semua.
Bukan Hanya Petisi: Tantangan untuk 580 Anggota DPR
Desakan serupa juga datang dari luar platform petisi. Ketua Umum DPP Tapal Kuda Nusantara (TKN), Prasetyo Eko Karso, secara khusus menantang DPR RI untuk membuka dokumen pendidikan dan memverifikasi keabsahan ijazah seluruh 580 anggota DPR periode 2024–2029.
Petisi lain dengan tema senada, berjudul "Periksa semua ijazah anggota DPR RI" dan dibuat pada 13 November 2026, ikut meramaikan gelombang ini. Dalam narasi petisi itu, penggagasnya mengklaim sekitar 15 persen kasus penipuan yang dilaporkan ke KPK terkait dengan pemalsuan dokumen, termasuk ijazah palsu. Perlu dicatat: angka itu adalah klaim yang ditulis penggagas petisi, bukan data resmi KPK yang terverifikasi dalam pemberitaan ini.
Yang Perlu Diluruskan: Petisi Bukan Bukti Ijazah Palsu
Di tengah ramainya dukungan, ada satu hal yang penting diluruskan. Petisi ini adalah desakan publik — bukan bukti bahwa ada anggota DPR yang ijazahnya palsu. Tidak ada satu pun nama anggota DPR yang disebut dalam petisi sebagai pemilik ijazah bermasalah.
Jumlah tanda tangan pun bersifat dinamis dan akan terus berubah seiring waktu. Angka 15.783 adalah angka pada waktu pemantauan sumber, pukul 19.00 WIB, Sabtu 14 November 2026.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari DPR RI, KPU, maupun Kemendiktisaintek mengenai usulan pemeriksaan ulang ijazah seluruh anggota DPR. Partai-partai pemilik kursi di parlemen juga belum menyampaikan sikap resmi.
Apa yang Bisa Dilakukan Sebuah Petisi?
Secara hukum, petisi Change.org tidak mengikat lembaga negara. DPR tidak wajib menindaklanjuti petisi daring, dan KPU tidak bisa serta-merta menggelar verifikasi ulang hanya karena ada petisi. Namun dalam praktik politik Indonesia, petisi yang didukung puluhan ribu orang kerap menjadi tekanan opini yang sulit diabaikan — apalagi ketika isunya menyangkut integritas pejabat publik.
Yang bisa dilakukan petisi semacam ini adalah membuka ruang: memaksa isu ini masuk ke agenda pembicaraan parlemen, mendorong fraksi-fraksi bersikap, dan memberi alasan bagi media serta publik untuk terus bertanya. Selebihnya, keputusan tetap berada di tangan lembaga yang dituju.
FAQ
Apa isi petisi ijazah DPR yang viral itu?
Petisi "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!" mendesak pimpinan DPR mewajibkan seluruh anggota dewan membuka dokumen ijazah mereka, serta meminta KPU dan Kemendiktisaintek memfasilitasi verifikasi ulang secara independen dan transparan.
Berapa tanda tangan yang sudah terkumpul?
Hingga pukul 19.00 WIB, Sabtu 14 November 2026, petisi yang diinisiasi Farida Octavia itu mengumpulkan 15.783 tanda tangan di Change.org. Jumlahnya dinamis dan terus bertambah.
Siapa yang membuat petisi ini?
Petisi dibuat oleh warganet bernama Farida Octavia melalui Change.org pada 12 November 2026. Ada sedikitnya delapan petisi bertema serupa di platform yang sama.
Apakah petisi ini membuktikan ada ijazah palsu di DPR?
Tidak. Petisi ini adalah desakan publik agar ada transparansi dan verifikasi, bukan bukti adanya ijazah palsu. Tidak ada anggota DPR yang disebut namanya sebagai pemilik ijazah bermasalah.
Apakah DPR sudah menanggapi petisi ini?
Belum. Hingga 14 November 2026, belum ada tanggapan resmi dari DPR RI, KPU, maupun Kemendiktisaintek terkait usulan pemeriksaan ulang ijazah seluruh anggota DPR.
Sumber: Beritasatu.com (dikutip Berita Prioritas, 14 November 2026); Tribun Video (14 November 2026); Ketik.com (14 November 2026); Change.org — petisi "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!" (12 November 2026). Diakses 15 November 2026.



