Wapres pengganti Gibran sudah punya tanggal. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai hari pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden baru di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Keputusan itu diambil hanya sehari setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Tanggal ini penting karena memberi kepastian pada proses yang sebelumnya hanya dibatasi tenggat konstitusional 60 hari. MPR memilih bergerak cepat: dari kekosongan pada 12 November ke pelantikan pada 2 Desember, hanya 20 hari.

Kompleks Gedung MPR DPR di Senayan Jakarta dari udara

Kamis, 12 November 2026: surat mundur diserahkan

Semuanya bermula Kamis, 12 November 2026. Gibran mendatangi pimpinan MPR dan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta para wakil ketua berlangsung sekitar 20 menit.

Usai pertemuan, Muzani mengonfirmasi Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri. Surat pengunduran diri yang sama juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Sejak saat itu, MPR menyatakan jabatan wakil presiden kosong.

Gibran sendiri menegaskan keputusannya bersifat pribadi. "Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan," ujarnya, seperti dikutip sejumlah media.

Mekanisme pengisian kursi yang kosong ini sudah kami uraikan sebelumnya dalam artikel pengganti wakil presiden dipilih MPR, ini aturannya. Intinya: Presiden hanya mengusulkan dua nama, MPR yang memilih satu di antaranya.

Jumat, 13 November 2026: rapat gabungan menetapkan tanggal

Sehari kemudian, Jumat (13/11/2026), MPR menggelar rapat gabungan pimpinan MPR bersama seluruh fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan. Rapat membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran, termasuk jadwal persidangan, permintaan dua nama calon kepada Presiden, dan pembentukan tim yang bertugas mempersiapkan proses pemilihan.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan hasilnya dalam konferensi pers seusai rapat. "Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Desember 2026, di gedung Senayan ini," kata Muzani.

Rapat gabungan juga memutuskan pimpinan MPR menandatangani dan mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari itu juga. Isinya: Presiden diminta menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya.

Kubah hijau Gedung MPR DPR Senayan Jakarta

Rabu, 18 November 2026: tenggat dua nama dari Presiden

Tanggal berikutnya yang menentukan adalah 18 November 2026. Tata Tertib MPR mengatur Presiden harus menyampaikan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Dihitung mundur dari 2 Desember, batas itu jatuh pada Rabu, 18 November 2026.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menegaskan kewenangan mengusulkan calon berada di tangan Presiden, bukan partai politik pengusung pasangan calon pada pilpres sebelumnya. Penjelasan itu disampaikannya dalam diskusi publik di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026), merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Hingga Jumat sore, 13 November 2026, Presiden Prabowo belum mengumumkan dua nama calon pengganti. Di ruang publik, sejumlah nama memang mulai disebut-sebut, dari internal Gerindra maupun dari luar. Namun sampai pengumuman resmi keluar, semua itu masih spekulasi.

Rabu, 2 Desember 2026: pemilihan, pengesahan, pelantikan

Puncak rangkaian ini dijadwalkan Rabu, 2 Desember 2026. Dalam sidang paripurna, anggota MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Kandidat dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih melalui Ketetapan MPR, lalu dilantik pada hari yang sama.

Seluruh agenda itu tetap bergantung pada dua hal: Presiden menyerahkan dua nama tepat waktu, dan tim verifikasi MPR menyelesaikan pemeriksaan berkas calon sesuai jadwal. Rapat gabungan telah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas, termasuk soal dokumen pendidikan calon.

Dasar hukumnya berlapis. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi. Menurut Muzani, batas 60 hari itu jatuh pada 10 Januari 2027. Artinya, jadwal 2 Desember masih jauh di dalam batas konstitusional. Aturan rinciannya ada di Pasal 46 sampai 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Pasal 134 sampai 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Suasana sidang paripurna di ruang sidang DPR MPR Jakarta

Linimasa pengisian kursi wakil presiden

12 November 2026: Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan MPR; jabatan wakil presiden dinyatakan kosong.

13 November 2026: Rapat gabungan MPR menetapkan paripurna pada 2 Desember 2026; surat resmi ke Presiden dikirim; tim verifikasi dibentuk.

18 November 2026: Tenggat Presiden menyerahkan dua nama calon beserta dokumen persyaratan (paling lambat 14 hari sebelum paripurna).

2 Desember 2026: Sidang paripurna MPR: pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden terpilih.

10 Januari 2027: Batas maksimal 60 hari sejak kekosongan, sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Dengan linimasa ini, publik tidak perlu menebak-nebak lagi kapan kursi wakil presiden terisi. Yang masih ditunggu tinggal satu hal: dua nama dari Presiden. Begitu nama itu keluar, perhatian akan beralih ke rekam jejak dan kelayakan masing-masing calon — dan itu yang akan menentukan isi sidang 2 Desember nanti.

FAQ

Kapan wakil presiden pengganti Gibran dipilih dan dilantik?

Rabu, 2 Desember 2026, dalam sidang paripurna MPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Agendanya mencakup pemilihan, pengesahan, dan pelantikan calon terpilih.

Siapa yang mengajukan calon wakil presiden pengganti?

Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama kepada MPR, paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna, yakni 18 November 2026. MPR kemudian memilih satu dari dua calon tersebut.

Apa dasar hukum pengisian jabatan wakil presiden yang kosong?

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi. Aturan rinci ada di UU Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.

Apakah dua nama calon sudah diumumkan?

Belum. Hingga Jumat sore, 13 November 2026, Presiden belum mengumumkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

Sumber: Oase.id, "MPR Tetapkan 2 Desember 2026 untuk Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran" (13/11/2026), oase.id; JatimNet, "MPR Tetapkan Pemilihan Wapres Baru 2 Desember" (13/11/2026), jatimnet.com; Topik.id, "Jimly Asshiddiqie Sebut Presiden Berwenang Ajukan Dua Nama Calon Pengganti Gibran ke MPR RI" (13/11/2026), topik.id; Bacaan Ku Network, "MPR Tetapkan Paripurna Wapres Pengganti Gibran 2 Desember" (14/11/2026), bacaankunetwork.com. Artikel ini diterbitkan 14 November 2026.