Pengganti wakil presiden tidak ditunjuk langsung oleh Presiden, juga tidak dipilih lewat pemilu baru. Kursi yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka akan diisi MPR melalui sidang, dari dua nama yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Kamis, 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani langsung menyatakan jabatan wakil presiden kosong sejak Gibran menyatakan mundur, dan MPR punya waktu paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti definitif. Latar peristiwa ini diuraikan di artikel kronologi putusan MA soal ijazah Gibran.

Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bagaimana tepatnya kursi itu diisi, siapa berwenang atas apa, dan berapa lama setiap tahapannya? Jawabannya ada di UUD 1945 dan UU MD3.

Aturan utamanya: Pasal 8 ayat (2) UUD 1945

Landasan mekanisme ini adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Bunyinya: "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Satu kalimat itu membagi kewenangan dengan tegas: Presiden hanya mengusulkan dua nama, MPR yang memilih satu di antaranya. Presiden tidak bisa menunjuk pengganti secara sepihak.

Rinciannya dijabarkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 46 dan Pasal 47.

Lima tahap menuju wakil presiden baru

Pertama, MPR menyatakan kekosongan dan menyiapkan jadwal. Pimpinan MPR sudah menggelar rapat pada Kamis, 12 November 2026, dan rapat gabungan dijadwalkan Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB untuk menentukan jadwal sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan.

Kedua, MPR menyurati Presiden. Rapat gabungan juga akan menyepakati surat resmi MPR kepada Presiden Prabowo untuk mengajukan dua nama calon pengganti beserta dokumen persyaratannya. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden punya waktu 14 hari setelah surat resmi MPR diterbitkan.

Ketiga, tim verifikasi memeriksa berkas. Rapat gabungan akan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas calon wakil presiden yang diajukan Presiden. Calon pengganti harus memenuhi syarat yang sama, termasuk soal dokumen pendidikan.

Keempat dan kelima, tim ad hoc dan sidang pemilihan. Rapat gabungan membentuk tim ad hoc penyusun draf ketetapan MPR. Dalam sidang paripurna, anggota MPR memilih satu dari dua calon; calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden. Bila suara sama, pemilihan diulang satu kali. Bila tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon tersebut.

Soal tenggat 14 hari: ada dua rumusan yang perlu dibedakan

Soal tenggat 14 hari, ada dua patokan: Ketua MPR menyebut Presiden punya waktu 14 hari setelah surat resmi MPR diterbitkan, sementara Pasal 46 ayat (2) UU MD3 mengatur pengajuan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Keduanya tidak bertentangan, dan sidang pemilihan harus digelar paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.

Jangan keliru: mundur bukan dimakzulkan

Pengunduran diri Gibran sering dicampuradukkan dengan pemakzulan, padahal keduanya jalur yang berbeda. Pemakzulan diatur Pasal 7A dan 7B UUD 1945: presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.

Jalur pemakzulan itu panjang: DPR mengusulkan pendapat, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus apakah pelanggaran terbukti, lalu MPR memutuskan pemberhentian. HMP yang diusulkan 120 anggota DPR dari delapan fraksi pada 11 November 2026 adalah langkah awal jalur itu, bukan pemakzulan itu sendiri. Paripurna DPR yang sedianya membahas HMP pada Kamis, 12 November 2026, pukul 14.00 WIB akhirnya dibatalkan setelah Gibran mundur.

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta

Perbedaan ini penting. Pengunduran diri adalah keputusan atas permintaan sendiri, seperti tertulis dalam surat Gibran yang dibacakan Muzani. Pemakzulan adalah pemberhentian karena terbukti melanggar hukum. Keduanya berakhir di MPR, tetapi dari pintu yang berbeda.

Preseden 2001: satu-satunya wapres pilihan MPR di tengah masa jabatan

Indonesia pernah mengalami situasi serupa, dan hanya satu kali. Pada 23 Juli 2001, Megawati Sukarnoputri yang kala itu menjabat wakil presiden naik menjadi presiden setelah Abdurrahman Wahid diberhentikan MPR. Tiga hari kemudian, pada 26 Juli 2001, MPR memilih Hamzah Haz sebagai wakil presiden pengganti, dengan 340 suara berbanding 237 suara menentang menurut catatan CIA World Factbook 2002. Ia menjabat hingga 20 Oktober 2004.

Hamzah Haz tercatat sebagai satu-satunya wakil presiden yang dipilih di tengah masa jabatan. Bedanya, kekosongan 2001 terjadi karena wakil presiden naik menjadi presiden, sedangkan kekosongan 2026 terjadi karena pengunduran diri.

Apa yang ditunggu publik sekarang

Dua hal paling menentukan ada di depan: dua nama usulan Presiden Prabowo, dan jadwal sidang paripurna MPR yang ditetapkan dalam rapat gabungan Jumat, 13 November 2026.

Sementara itu, pemerintahan berjalan tanpa wakil presiden. Konstitusi tidak mengatur pelaksana tugas wakil presiden. Dua nama dari Presiden pada akhirnya menentukan siapa yang duduk di kursi nomor dua itu hingga 2029.

FAQ

Siapa yang memilih pengganti wakil presiden?

MPR memilih dari dua calon usulan Presiden (Pasal 8 ayat (2) UUD 1945). Presiden hanya mengusulkan, tidak menunjuk langsung.

Sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara

Berapa lama batas waktu pemilihan pengganti?

MPR wajib menggelar sidang pemilihan paling lambat 60 hari sejak kekosongan. Presiden mengajukan dua nama paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna (Pasal 46 UU MD3).

Apakah pengunduran diri Gibran sama dengan pemakzulan?

Tidak. Pengunduran diri adalah keputusan atas permintaan sendiri, sedangkan pemakzulan adalah pemberhentian oleh MPR atas usul DPR setelah MK menyatakan terbukti ada pelanggaran hukum (Pasal 7A dan 7B UUD 1945).

Sumber

Majalah Editor — Pergantian Wakil Presiden dan Batas Kewenangan Prabowo dalam Konstitusi

Acta Indonesia — Wakil Presiden Mundur, Bagaimana Mekanisme Penggantinya Menurut UUD 1945?

Periskop — Jika Gibran Mundur, Begini Mekanisme Pemilihan Wakil Presiden Pengganti

Holopis — MPR Gelar Rapat Gabungan Jumat, Bahas Empat Tahap Pengisian Kursi Wapres

Wikipedia — List of vice presidents of Indonesia