Rabu malam, 11 November 2026, kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebar cepat. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar itu kepada wartawan. Belum ada pernyataan resmi Istana. Dan Kamis pagi ini, 12 November 2026, DPR menggelar rapat paripurna yang agendanya menyangkut nasib Gibran. Semua bermula dari satu putusan: ijazah Gibran dibatalkan MA lewat kasasi Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam sepekan terakhir, rentetan peristiwa itu bergerak sangat cepat. Ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, ada niat mundur yang disampaikan ke Presiden, ada usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota DPR, dan ada surat pengunduran diri yang kabarnya sudah diserahkan di Lanud Halim Perdanakusuma. Artikel ini merangkai semuanya dalam satu kronologi, sekaligus memisahkan mana yang sudah terkonfirmasi dan mana yang masih berupa klaim.
Kronologi: dari putusan pengadilan sampai paripurna
Awal Oktober 2026 — Putusan MK. Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan tamat SMA. Putusan ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perkara di Mahkamah Agung.
30 Oktober 2026 — MA mengabulkan kasasi. Majelis hakim agung memutus kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan H. M. Subhan Palal. MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan menyatakan Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tertanggal 6 Agustus 2019, tidak sah dan batal demi hukum. MA juga mewajibkan Kemendikdasmen mencabut surat tersebut.
Alasan majelis: dokumen yang menjadi dasar penyetaraan — certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades — hanya menerangkan kehadiran dan nilai, bukan bukti Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu. MA menilai penerbitan surat itu melanggar asas kecermatan formal. Salinan lengkap putusan ini baru diunggah pada Selasa, 10 November 2026, dan sejak itulah polemiknya meledak ke ruang publik.
Selasa, 10 November 2026 — Gibran bertemu Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan selama sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan itu, kata Prasetyo, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang. Prabowo disebut tidak menolak niat tersebut.
Rabu, 11 November 2026 — HMP diterima pimpinan DPR. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait dugaan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Usulan diterima Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, lalu dijadwalkan dibacakan dalam rapat paripurna Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIB.
Rabu sore, 11 November 2026 — Surat mundur diserahkan di Halim. Budi Arie Setiadi membenarkan Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, seusai Prabowo kembali dari kunjungan kerja ke Aceh. "Betul (Gibran mundur)," kata Budi saat dikonfirmasi wartawan. Hingga Rabu malam, Istana belum mengeluarkan pernyataan resmi, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut belum ada informasi resmi mengenai pengunduran diri itu.
Rabu malam, 11 November 2026 — Istana Wapres ramai, jumpa pers batal. Jumpa pers yang dinantikan wartawan di Istana Wakil Presiden urung digelar. Kompas melaporkan Gibran terlihat berlari keluar dari kompleks istana menuju Jalan Kebon Sirih sekitar pukul 19.00 WIB. Sejumlah media juga melaporkan suasana kompleks Istana Wapres yang ramai dan emosional pada malam itu. Suasana itu sendiri bukan bukti resmi apa pun — tetapi menjelaskan mengapa kabar ini begitu cepat menyebar.
Apa sebenarnya yang diputuskan MA?
Penting untuk diluruskan: MA tidak memakzulkan Gibran dan tidak menyatakan Gibran berhenti sebagai Wakil Presiden. Yang dibatalkan MA adalah surat keterangan penyetaraan pendidikannya — dokumen administratif yang menjadi salah satu dasar pencalonannya pada Pemilu 2024.
Namun dampak hukumnya tidak kecil. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap membuat Gibran tidak punya jalur hukum untuk membuktikan kembali keabsahan surat itu. "Batal demi hukum itu sudah paripurna. Artinya, dalam hukum batal demi hukum itu berarti surat keterangan tersebut dianggap tidak pernah ada dengan segala akibat hukumnya," kata Bivitri, Rabu (11/11/2026).
Di sisi lain, kubu Gibran menilai putusan MA tidak dapat dieksekusi sempurna karena perubahan keadaan hukum dan tidak berlaku retroaktif. Advokat Wakit Nurohman menanggapi klaim itu dan menilai kuasa hukum Gibran kurang cermat membaca konsekuensi putusan tersebut. Perdebatan ini masih berjalan, dan publik sebaiknya menunggu penjelasan resmi dari lembaga yang berwenang, bukan sekadar klaim salah satu pihak.
Angka 120 atau 129? Ini penjelasan resminya
Jumlah pengusul HMP berbeda-beda di media, dan perbedaan ini membingungkan. Versi resmi pimpinan DPR: 120 anggota dari delapan fraksi yang menandatangani dokumen usulan. Rinciannya: PKS 28, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, dan PAN 1. Totalnya pas 120, jauh di atas syarat minimal 25 anggota lintas fraksi.
Namun sejumlah media mencatat total 129, karena daftar nama PAN yang beredar memuat 10 nama, bukan 1. Saan Mustopa sendiri menegaskan angka 120 adalah hasil rekapitulasi dokumen yang sudah ditandatangani, dan nama-nama lain masih bisa menyusul. Sampai Rabu malam, DPR belum menerbitkan daftar nama resmi pengusul. Jadi, angka yang paling aman dipakai adalah 120 penandatangan — dengan catatan ada kemungkinan jumlahnya bertambah.
Apa yang terjadi di paripurna Kamis ini?
Rapat paripurna Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIB di Gedung Nusantara II bukanlah voting pemakzulan. Agenda pertamanya, sesuai undangan paripurna Nomor B/15796/LG.01.01/11/2026, adalah pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR. Paripurna akan memutuskan apakah usulan HMP diterima menjadi pendapat DPR — dan untuk itu dibutuhkan kehadiran minimal dua pertiga dari 580 anggota DPR, serta persetujuan minimal dua pertiga dari yang hadir.
Kalau diterima, DPR membentuk panitia khusus (pansus), lalu proses berlanjut ke Mahkamah Konstitusi dan akhirnya ke MPR. Artinya, jalan pemakzulan masih panjang dan melewati tiga lembaga. Kabar lain yang beredar, surat pengunduran diri Gibran direncanakan diserahkan kepada MPR pada Kamis pukul 10.00 WIB, tetapi hingga Rabu malam MPR belum mengonfirmasi jadwal maupun penerimaan surat tersebut.
Mundur atau tetap menjabat? Status Gibran malam ini
Sampai artikel ini ditulis, status formal Gibran masih menggantung. Budi Arie membenarkan penyerahan surat kepada Presiden, tetapi pengunduran diri seorang wakil presiden tidak serta-merta mengosongkan kursi. Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan pengunduran diri wakil presiden secara formal perlu disampaikan melalui surat tertulis kepada MPR.
Ketentuan konstitusinya jelas. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Selama belum ada kepastian hukum mengenai pemberhentian, Gibran masih harus diperlakukan sebagai wakil presiden yang sedang menjabat. Untuk latar belakang kabar niat mundurnya, baca juga artikel kami sebelumnya, dan untuk memahami mekanisme HMP, simak penjelasan Hak Menyatakan Pendapat DPR.
Yang sudah pasti dan yang masih klaim
Sudah terkonfirmasi: putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat penyetaraan; putusan MK yang tidak menemukan bukti ijazah setara SMA; pertemuan Gibran-Prabowo pada 10 November dan niat mundur yang disampaikan di sana; 120 anggota DPR mengajukan HMP dan paripurna dijadwalkan 12 November pukul 10.00 WIB.
Masih klaim atau belum terkonfirmasi resmi: penyerahan surat pengunduran diri di Halim — baru dibenarkan Budi Arie, belum ada pernyataan resmi Istana atau MPR; rencana penyerahan surat ke MPR pada Kamis pukul 10.00 WIB; dan jumlah pengusul 129 versus 120. Ketiganya perlu dikonfirmasi lembaga resmi sebelum dianggap fakta final.
Kamis pagi ini akan menentukan banyak hal. Paripurna DPR, kabar surat ke MPR, dan pernyataan resmi Istana adalah tiga hal yang paling ditunggu. Redaksi akan memperbarui artikel ini begitu ada perkembangan resmi.
FAQ
Apakah Gibran sudah resmi berhenti sebagai Wakil Presiden?
Belum. Hingga Rabu malam, belum ada pengumuman resmi dari Istana maupun MPR yang menyatakan jabatan Wakil Presiden kosong. Budi Arie membenarkan penyerahan surat kepada Presiden, tetapi proses formalnya masih harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan.
Apa isi putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026?
MA mengabulkan kasasi H. M. Subhan Palal dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum, karena tidak ditemukan bukti Gibran memiliki ijazah atau sertifikat luar negeri setara SMA. MA juga memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat tersebut.
Apakah putusan MA otomatis memakzulkan Gibran?
Tidak. MA tidak memakzulkan siapa pun. Putusan itu membatalkan dokumen administratif. Pemberhentian wakil presiden hanya bisa terjadi lewat mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945: DPR, Mahkamah Konstitusi, lalu MPR.
Berapa anggota DPR yang mengusulkan HMP?
Pimpinan DPR menyebut 120 anggota dari delapan fraksi yang menandatangani dokumen usulan. Sejumlah media mencatat 129 karena daftar nama PAN yang beredar memuat 10 nama. DPR belum menerbitkan daftar resmi pengusul.
Apa yang dibahas di paripurna 12 November 2026?
Agenda pertamanya adalah pengumuman usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Paripurna akan memutuskan apakah usulan HMP diterima menjadi pendapat DPR. Ini bukan voting pemakzulan.
Sumber: Detikcom via Lensahukum (10–11 November 2026); Infonasional (11 November 2026); Radarbaru (11 November 2026); Tagar.co (11 November 2026); GoNews (11 November 2026). Diakses 12 November 2026.



