Nama Hak Menyatakan Pendapat DPR mendadak akrab di telinga publik setelah sejumlah anggota DPR menandatangani usulan penggunaannya untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di media sosial, istilah ini sering disamakan begitu saja dengan pemakzulan. Padahal keduanya tidak sama, dan jalurnya pun berbeda. Memahami HMP berarti memahami salah satu alat pengawasan terkuat yang dimiliki parlemen.
Secara sederhana, HMP adalah hak DPR untuk menyatakan sikap resmi atas suatu persoalan: bisa soal kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi atau hak angket, hingga dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden. Ia bukan sekadar pernyataan politik di media, melainkan mekanisme konstitusional yang prosedurnya diatur ketat oleh undang-undang.
Dasar hukum HMP
Payung konstitusionalnya ada di Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, yang memberikan DPR tiga hak kelembagaan: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketentuan itu dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
Pasal 79 ayat (1) UU MD3 merinci ketiga hak tersebut. Hak interpelasi adalah hak DPR meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting, strategis, dan berdampak luas. Hak angket adalah hak DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun HMP, menurut Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap dugaan presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Untuk kasus yang menyangkut dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden, ada payung tambahan: Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, yang mengatur pemberhentian presiden/wakil presiden. HMP menjadi pintu masuk dari rangkaian panjang itu, bukan vonisnya.
Tiga hak DPR, tiga fungsi berbeda
Banyak yang mencampuradukkan ketiganya. Padahal fungsinya berlapis. Interpelasi adalah bertanya: DPR meminta pemerintah menjelaskan kebijakannya. Angket adalah menyelidiki: DPR membentuk panitia untuk menggali fakta di lapangan. HMP adalah menyatakan sikap: DPR mengambil posisi resmi berdasarkan persoalan yang ada, termasuk hasil interpelasi atau angket sebelumnya.
Dalam praktik, ketiganya bisa berjalan berurutan. Sebuah kebijakan yang dipertanyakan lewat interpelasi, lalu diselidiki lewat angket, kemudian disikapi lewat HMP. Tapi HMP juga bisa diajukan langsung tanpa didahului keduanya, selama materi dan buktinya memenuhi syarat.
Syarat pengajuan: tidak bisa oleh segelintir orang
Usulan HMP tidak bisa diajukan sembarangan. Pasal 210 ayat (1) UU MD3 menetapkan usulan harus diajukan paling sedikit oleh 25 orang anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi. Pengajuan itu wajib disertai dokumen yang sekurang-kurangnya memuat materi dan alasan pengajuan pendapat, dan bila menyangkut dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, harus disertai materi serta bukti yang sah.
Angka 25 ini penting sebagai konteks berita terkini: laporan yang mengutip Detik menyebut lebih dari 25 anggota DPR telah menandatangani usulan HMP terkait polemik Gibran hingga Selasa, 10 November 2026. Artinya, ambang minimal pengajuan terpenuhi. Sejumlah laporan lain menyebut angka 50 anggota dari enam fraksi, namun angka tersebut belum terkonfirmasi sumber resmi DPR.
Prosedur HMP langkah demi langkah
Setelah memenuhi syarat pengajuan, usulan HMP masih harus menempuh jalan panjang. Pertama, usulan dibahas melalui mekanisme kelembagaan DPR, termasuk penjadwalan oleh Badan Musyawarah. Kedua, usulan baru menjadi HMP DPR apabila disetujui rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR, dengan keputusan yang disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir. Ambang dua pertiga ini yang membuat HMP tidak mudah lolos: ia butuh dukungan luas lintas fraksi, bukan sekadar suara mayoritas sederhana.
Ketiga, bila disetujui, DPR membentuk panitia khusus (pansus) yang melibatkan seluruh unsur fraksi. Pansus memiliki waktu paling lama 60 hari sejak pembentukannya untuk menyelesaikan tugas dan menyampaikan laporan kepada rapat paripurna. Keempat, rapat paripurna mengambil keputusan berdasarkan laporan tersebut. Bila usulan ditolak di paripurna, pengajuan dengan materi yang sama tidak dapat dilakukan kembali.
Kelima, tindak lanjutnya bergantung pada isi laporan. Bila laporan menyangkut kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa dan diterima, DPR menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. Bila laporan menyangkut dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan presiden/wakil presiden, DPR dapat meneruskan keputusan HMP kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh putusan. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, barulah DPR menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.
HMP bukan pemakzulan
Inilah kesalahpahaman yang paling sering muncul. HMP adalah pernyataan pendapat DPR. Pemakzulan, atau pemberhentian presiden/wakil presiden, adalah keputusan MPR yang hanya bisa diambil setelah MK memeriksa dan memutus bahwa pelanggaran terbukti. Di antara keduanya ada tiga lembaga yang harus sepakat dalam urutan yang ketat: DPR, MK, lalu MPR.
Seorang pakar hukum tata negara, Mohammad Fajrul Falaakh dari Universitas Gadjah Mada, pernah menekankan bahwa HMP dalam rangka pemakzulan harus memenuhi syarat kualitatif seperti dugaan pelanggaran pidana, dan DPR tidak boleh menyatakan terjadinya tindak pidana tertentu tanpa bukti sama sekali. Tanpa bukti yang sah, HMP berhenti sebagai pernyataan politik, bukan langkah hukum.
Contoh dalam sejarah Indonesia
HMP bukan barang baru. Pada masa Orde Lama, DPR-GR mengeluarkan pernyataan pendapat yang berujung pada penolakan Sidang Paripurna MPRS terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno, "Nawaksara", dan pencabutan kekuasaan pemerintahan dari Soekarno melalui Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Pada masa reformasi, pencopotan dua menteri oleh Presiden Abdurrahman Wahid sempat mendorong DPR mengeluarkan HMP yang berakhir pada peringatan kepada presiden.
Kasus yang sering dirujuk sebagai perbandingan adalah Bank Century pada 2009-2010. Saat itu rapat paripurna DPR dihadiri 95 persen anggota dan 325 anggota menyetujui kesimpulan versi C atas laporan Pansus Angket Century, berbanding 212 yang mendukung versi A. Namun sebagian besar anggota DPR menilai belum ada urgensi menggunakan HMP terkait kasus Century, sehingga laporan pansus itu tidak berlanjut menjadi HMP. Dan setelah reformasi, belum pernah ada pemakzulan presiden yang sampai tuntas melalui mekanisme Pasal 7A-7B UUD 1945.
Kaitannya dengan kasus Gibran saat ini
Usulan HMP terkait polemik ijazah Gibran, yang mulai ditandatangani pada 9 November 2026, masih berada di tahap awal. Ketua DPR Puan Maharani membenarkan DPR telah menerima laporan soal usulan tersebut, dan tindak lanjutnya baru akan dibahas setelah pembukaan masa sidang, dengan lebih dulu mendengarkan masukan fraksi dan komisi. Rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada 10 November 2026 tidak membahas pemakzulan, dan polemik ijazah Gibran tidak tercantum dalam 12 isu pengawasan yang disampaikan Puan dalam pidato pembukaannya.
Baca juga: Gibran sampaikan niat mundur, ini fakta yang terkonfirmasi dan Kronologi polemik ijazah Gibran dan aksi 9 November.
Jadi, usulan HMP atas Gibran saat ini berstatus ditampung, bukan disetujui. Perjalanan dari tanda tangan ke paripurna, dari pansus ke MK, lalu ke MPR, masih panjang dan penuh ambang yang sulit dilewati. Itulah yang membuat HMP lebih sering berfungsi sebagai instrumen tekanan politik ketimbang jalan pintas pemberhentian.
FAQ
Apa itu Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR?
HMP adalah hak DPR untuk menyampaikan pendapat resmi atas kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi atau hak angket, serta dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden. Dasarnya Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3.
Berapa anggota DPR yang dibutuhkan untuk mengusulkan HMP?
Paling sedikit 25 orang anggota DPR dari lebih dari satu fraksi, disertai dokumen berisi materi, alasan, dan bukti yang sah bila menyangkut dugaan pelanggaran hukum.
Apakah HMP sama dengan pemakzulan?
Tidak. HMP adalah pernyataan pendapat DPR. Pemakzulan adalah pemberhentian oleh MPR yang baru bisa dilakukan setelah MK memutus bahwa dugaan pelanggaran terbukti. HMP hanya satu tahap awal dari rangkaian itu.
Berapa lama pansus HMP bekerja?
Paling lama 60 hari sejak pembentukannya, setelah itu pansus wajib menyampaikan laporan kepada rapat paripurna DPR.
Apakah usulan HMP atas Gibran sudah disetujui DPR?
Belum. Hingga 10 November 2026, usulan itu baru ditampung. DPR akan mendengarkan masukan fraksi dan komisi terlebih dahulu, dan pengesahannya membutuhkan rapat paripurna dengan kehadiran dan persetujuan dua pertiga anggota.
Sumber: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7A, 7B, dan 20A; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana diubah UU Nomor 13 Tahun 2019, Pasal 79 dan 210; ICW, "Centurygate Pascaputusan MK" (17 Januari 2011, tulisan Mohammad Fajrul Falaakh, disalin dari Kompas); Repository Universitas Padjadjaran, "Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR sebagai Wujud Fungsi Pengawasan terhadap Presiden berdasarkan UUD 1945"; Jurnal Morality Vol. 10 No. 1 (Juni 2024), "Langkah Konstitusional dalam Impeachment Presiden di Indonesia"; Jakberita, "Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran Baru Ditampung DPR RI" (10 November 2026); Daulat Rakyat, "Perkembangan Hak Menyatakan Pendapat DPR RI, Instrumen Pengawasan yang Menguat Pasca Reformasi" (10 November 2026). Artikel ini disusun Redaksi Klik Fakta pada 11 November 2026.



