Polemik soal ijazah Gibran Rakabuming Raka sudah berputar berbulan-bulan, tapi dua pekan terakhir mengubah segalanya. Mahkamah Konstitusi bicara, Mahkamah Agung memutus, massa turun ke Istana Wakil Presiden, dan DPR bersiap membuka masa sidang. Supaya tidak bingung membedakan mana putusan pengadilan, mana tuntutan demonstran, dan mana yang masih harus ditunggu, berikut kronologi lengkapnya dari awal sampai Senin, 9 November 2026.
2019: Surat penyetaraan diterbitkan
Semua berawal dari selembar dokumen. Pada 6 Agustus 2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri untuk Gibran Rakabuming Raka.
Gibran tercatat bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, pada 2002-2004. Surat penyetaraan inilah yang kemudian dipakai sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024. Selama bertahun-tahun dokumen itu tidak dipersoalkan secara hukum. Persoalan baru muncul ketika seorang warga bernama Subhan menggugat keabsahannya ke pengadilan.
19 Februari 2026: Gugatan ditolak PTUN
Subhan mengajukan gugatan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Ia mempersoalkan apakah riwayat pendidikan Gibran memenuhi syarat minimal tamat SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
PTUN Jakarta menolak gugatan itu pada 19 Februari 2026. Putusan tersebut kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta. Di titik ini, secara hukum, surat penyetaraan masih dinyatakan sah. Tapi perkara belum selesai, karena Subhan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
6 Oktober 2026: MK bicara soal bukti kelulusan
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA.
MK juga menjelaskan bahwa certificate of attendance yang dimiliki Gibran merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan bukti kelulusan. Pernyataan ini penting karena membedakan dua hal yang sering dicampuradukkan: pernah bersekolah di luar negeri tidak sama dengan memiliki ijazah yang disetarakan.
Namun MK juga menegaskan batasnya sendiri. Lewat perkara yang diperiksa saat itu, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Putusan MK soal bukti kelulusan tidak otomatis mencopot siapa pun dari jabatan.
30 Oktober 2026: MA membatalkan surat penyetaraan
Tiga pekan kemudian, giliran Mahkamah Agung memutus. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi Subhan dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Amar putusannya berbunyi: "Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya."
Artinya, MA membatalkan putusan PTUN dan PT TUN Jakarta, lalu mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan instansi terkait segera memusnahkan surat itu.
Majelis hakim kasasi diketuai Yulius, dengan anggota Hari Sugiharto, Maftuh Effendi, dan Michael Renaldy Zein. Putusan ini menjadi titik balik polemik, karena untuk pertama kalinya sebuah lembaga peradilan menyatakan dokumen penyetaraan itu tidak sah. Meski begitu, putusan MA berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan. Pembatalan dokumen administrasi tidak serta-merta berarti jabatan wakil presiden otomatis berakhir.
7 November 2026: KPU menyatakan tidak ada evaluasi internal
Sehari setelah putusan MA ramai diberitakan, perhatian beralih ke Komisi Pemilihan Umum. Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan tidak ada evaluasi internal terkait pencalonan Gibran setelah MA membatalkan surat penyetaraan ijazahnya.
"Nggak ada, nggak ada evaluasi internal. KPU sudah menjalankan sesuai dengan aturan," kata Afifuddin di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 November 2026. Ia juga mengaku KPU belum menerima salinan lengkap putusan MA, sehingga belum bisa berkomentar lebih jauh. Sikap yang sama disampaikan KPU soal kemungkinan gugatan baru: KPU menyatakan siap memberikan penjelasan di persidangan apabila muncul gugatan terkait surat penyetaraan tersebut.
9 November 2026: Massa geruduk Istana Wapres
Pada Senin, 9 November 2026, sekitar pukul 14.12 WIB, massa dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar aksi di depan Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka tiba dengan berjalan kaki dan mobil komando, membawa spanduk berisi tuntutan terhadap Wakil Presiden Gibran.
Koordinator ARM Ahmad Khozinudin mengatakan tuntutan itu disandarkan pada putusan MK dan MA soal dokumen pendidikan Gibran. Massa mendesak Gibran meninggalkan kompleks istana serta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, atau menghadapi pemakzulan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres) Al Muktabar menemui massa di depan gerbang dan menawarkan agar perwakilan demonstran masuk ke dalam kompleks Istana Wapres untuk berdialog. Gibran disebut telah mengarahkan agar gerbang dibuka dan tempat dialog disiapkan. Namun tawaran itu ditolak. Massa bersikeras meminta Gibran keluar menemui mereka di Jalan Kebon Sirih, bukan berdialog dengan utusan.
10 November 2026: DPR kembali bersidang
Selasa, 10 November 2026, menjadi tanggal penting berikutnya. Masa reses DPR berakhir dan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 dibuka. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan menindaklanjuti putusan MA mengenai ketidakabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran setelah masa sidang berjalan.
Menurut Dasco, pembahasan soal ini masih berlangsung secara informal di antara fraksi-fraksi DPR, dan sejumlah fraksi menginginkan pembahasan resmi melalui mekanisme yang berlaku. Namun DPR masih menunggu salinan resmi putusan MA sebelum menentukan langkah formal. "Ya, besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," kata Dasco.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran bisa dijalankan apabila seluruh persyaratan konstitusional sudah terpenuhi dan tidak ada lagi alternatif penyelesaian lain. Pernyataan itu penting karena menunjukkan pemakzulan bukan keputusan satu lembaga, melainkan proses bertahap yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Yang sudah pasti dan yang masih menggantung
Setelah merangkai seluruh tanggal di atas, ada tiga hal yang sudah pasti. Pertama, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah luar negeri Gibran yang setara SMA. Kedua, MA menyatakan surat penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, hingga 9 November 2026 belum ada keputusan resmi yang memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Yang masih menggantung juga ada tiga. Pertama, salinan lengkap putusan MA belum diterima DPR maupun KPU, sehingga langkah formal di kedua lembaga itu belum bisa diputuskan. Kedua, DPR baru akan membahas polemik ini setelah masa sidang berjalan, dan pembahasan antarfraksi sejauh ini masih informal. Ketiga, penilaian bahwa Gibran sudah tidak lagi legal menjabat adalah klaim pihak demonstran, bukan putusan pengadilan.
Yang paling menentukan dalam beberapa hari ke depan adalah salinan resmi putusan MA dan apa yang diputuskan DPR setelah masa sidang dibuka.
FAQ
Apa yang diputuskan MA soal ijazah Gibran?
MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 menyatakan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Apakah Gibran otomatis berhenti jadi Wapres?
Tidak. Pembatalan surat penyetaraan adalah putusan soal dokumen administrasi. Pemberhentian wakil presiden memerlukan proses konstitusional tersendiri dan hingga 9 November 2026 belum ada keputusan seperti itu.
Apa kata MK soal ijazah Gibran?
MK dalam putusan 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri setara SMA, dan menegaskan tidak dapat mendiskualifikasinya lewat perkara tersebut.
Kapan DPR membahas putusan MA ini?
Setelah masa sidang dibuka pada 10 November 2026. DPR masih menunggu salinan resmi putusan MA sebelum mengambil langkah formal.
Baca juga: TNI kerahkan pasukan di Jakarta jelang demo 10 November.
Sumber: Hibata.id; Sinar Berita; Info Klaten (mengutip Bloomberg Technoz, Kompas TV, detikcom); Samudra Fakta; Jurnal Lugas; Suara Garut; iNews; Kompas TV. Artikel ini ditulis pada 10 November 2026.



