Kabar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden mendadak memenuhi linimasa pada Selasa, 10 November 2026. Istana akhirnya buka suara: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalimat "menyampaikan niat" dan "resmi mundur" adalah dua hal yang berbeda, dan di celah itulah spekulasi berkembang liar sepanjang hari.
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi. Menurut Prasetyo, di tengah pembicaraan itu Gibran menyatakan niat untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) soal dokumen pendidikannya. Sejauh ini, itulah yang terkonfirmasi. Selebihnya, banyak yang masih berupa tafsir.
Apa yang sudah terkonfirmasi
Pertama, pertemuan itu benar terjadi dan niat mundur benar disampaikan. Prasetyo menyampaikannya langsung dalam konferensi pers di Istana, dan pernyataannya dikutip sejumlah media nasional. Gibran sendiri, dalam keterangan terpisah, membenarkan bahwa Prabowo memberinya sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.
Kedua, Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat jalur hukum. "Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," kata Gibran. PTUN yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Gibran juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai kemungkinan peninjauan kembali atas perkara di MA.
Ketiga, Istana membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat Gibran. "Tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ujar Prasetyo. Artinya, yang terjadi adalah diskusi berisi saran-saran, bukan penolakan, dan bukan pula persetujuan resmi atas pengunduran diri.
Keempat, Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Pada hari yang sama, ia menghadiri upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan belum terjadi kekosongan jabatan. Menurut Yusril, pengunduran diri seorang wakil presiden memerlukan mekanisme konstitusional, bukan sekadar menyampaikan keinginan kepada presiden.
Yang belum terverifikasi: surat resmi dan keputusan akhir
Sampai Selasa malam, belum ada surat pengunduran diri resmi, belum ada pernyataan tertulis yang disampaikan ke MPR, dan belum ada pengumuman bahwa Prabowo menyetujui atau menolak pengunduran diri Gibran. Prasetyo juga tidak menjelaskan langkah berikutnya secara rinci, selain proses pembuktian dokumen di PTUN.
Ketua DPR Puan Maharani, yang berbicara sebelum konfirmasi Istana keluar, meminta publik tidak berspekulasi. "Ya, selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja," katanya seusai rapat paripurna DPR di Senayan. "Ya sekarang belum ada apa-apa, kita belum ada perintah apa. Mas Gibran masih wapres," ujarnya. Pernyataan Puan ini penting sebagai penanda waktu: saat ia berbicara, belum ada keterangan resmi dari Istana.
Beredar pula kabar bahwa Gibran akan mundur pada Selasa sore bila paripurna DPR menyetujui proses pemakzulan. Kabar itu berasal dari sumber di lingkungan pemerintahan yang identitasnya tidak diungkap, sehingga statusnya tetap desas-desus dan tidak dapat dijadikan pegangan. Rapat paripurna DPR pada 10 November sendiri beragenda pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, bukan pembahasan pemakzulan.
Kenapa isu ini muncul: polemik ijazah Gibran
Akar persoalannya adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang dipakai sebagai syarat pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024. MA, dalam putusan kasasi yang diunggah pada 30 Oktober 2026, menyatakan surat keterangan penyetaraan itu tidak sah. Putusan MK terkait dokumen yang sama juga menjadi bagian dari dinamika yang dirujuk Istana.
Tekanan politik kemudian bergerak ke parlemen. Sejumlah anggota DPR mulai menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik tersebut. Laporan yang mengutip Detik menyebut lebih dari 25 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan hingga Selasa, 10 November 2026. Sejumlah laporan lain menyebut angka 50 anggota dari enam fraksi, namun angka yang lebih besar ini belum terkonfirmasi oleh sumber resmi DPR, sehingga layak dibaca sebagai klaim yang masih perlu diverifikasi.
Baca juga: Kronologi polemik ijazah Gibran dan aksi 9 November dan Putusan MA soal suket Gibran dan dampak politiknya.
Kalau Gibran benar-benar mundur, bagaimana prosedurnya?
Yusril menjelaskan, bila Gibran memutuskan mengundurkan diri secara resmi, diperlukan pernyataan tertulis yang ditujukan kepada MPR. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diajukan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Dengan kata lain, prosesnya berlapis dan melibatkan MPR, bukan keputusan sepihak dalam satu pertemuan.
Di sisi DPR, usulan HMP juga masih jauh dari kata final. Usulan itu baru ditampung dan harus melalui mekanisme kelembagaan, termasuk pembahasan dan penjadwalan melalui Badan Musyawarah, sebelum bisa dibahas di rapat paripurna. HMP sendiri bukan pemakzulan: ia adalah pernyataan sikap DPR yang, bila menyangkut dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden, masih harus melalui Mahkamah Konstitusi sebelum sampai ke MPR.
Untuk saat ini, posisi yang paling aman untuk dipegang publik adalah yang sudah terkonfirmasi: Gibran menyampaikan niat mundur, Prabowo tidak menolak dan menyarankan jalur PTUN, dan Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Selebihnya, tunggu pernyataan resmi berikutnya.
FAQ
Apakah Gibran sudah resmi mundur sebagai Wakil Presiden?
Belum. Yang terkonfirmasi adalah Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo pada 10 November 2026. Belum ada surat pengunduran diri resmi maupun pernyataan tertulis ke MPR, dan Gibran masih menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden.
Apa kata Prabowo soal niat mundur Gibran?
Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, Prabowo tidak menolak niat tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah saran, salah satunya agar Gibran memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
Kenapa Gibran menyampaikan niat mundur?
Kata Istana, niat itu muncul karena dinamika yang berkembang usai putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan Gibran, khususnya surat keterangan penyetaraan SMA yang dinyatakan tidak sah oleh MA pada 30 Oktober 2026.
Apa itu Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR?
HMP adalah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atas kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau dugaan pelanggaran hukum oleh presiden/wakil presiden. Usulannya harus diajukan minimal 25 anggota DPR dan disetujui rapat paripurna. Baca penjelasan lengkapnya di Hak Menyatakan Pendapat DPR: Pengertian dan Prosedurnya.
Sumber: Magdalene, "Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres kepada Prabowo" (10 November 2026); CNA Indonesia, "Gibran sampaikan niat mundur kepada Prabowo" (10 November 2026); The Iconomics, "Istana Luruskan Isu Prabowo Tolak Pengunduran Diri Gibran" (10 November 2026); Bulatantimes, "Istana: Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, Masih Menjabat Wapres" (10 November 2026, sumber: Antara dan detikNews); RCTI+, "Prabowo Tak Menolak Niat Gibran Mundur dari Kursi Wapres" (10 November 2026); Telegraf, "Gibran Disebut Akan Mundur, Begini Aturan Mainnya" (10 November 2026); Lensa Hukum, "Puan Maharani Minta Publik Tak Berspekulasi soal Gibran" (10 November 2026, mengutip Detik). Artikel ini disusun Redaksi Klik Fakta pada 11 November 2026.



