Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi menetapkan Rabu, 9 Desember 2026, sebagai hari sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, dan melantik Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sidang itu sekaligus menjadi penutup dari rangkaian proses pengisian kursi wakil presiden yang kosong sejak Gibran mengundurkan diri.
Jadwal ini mundur satu pekan dari rencana awal, 2 Desember 2026. Perubahan disepakati dalam rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026, setelah Presiden Prabowo Subianto mengirim surat permintaan perubahan jadwal.
Kronologi: dari surat mundur sampai tanggal baru
12 November 2026. Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada MPR. Sejak saat itu, kursi wakil presiden resmi kosong dan proses penggantian berjalan. Detail penyerahan surat itu kami bahas dalam artikel Gibran serahkan surat mundur ke MPR 12 November 2026.
13 November 2026. Rapat gabungan MPR pertama kali menetapkan jadwal sidang paripurna pada 2 Desember 2026, dengan tenggat penyerahan dua nama calon pada 18 November. Rapat yang sama membentuk tim verifikasi dan panitia ad hoc, yang beranggotakan 36 orang.
13 November 2026. Presiden Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai koalisi di Istana Bogor. Pertemuan itu belum memutuskan nama calon, kata Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron, melainkan menyamakan persepsi soal situasi politik. Prabowo memberi waktu sepekan bagi partai untuk berunding internal, dan sebagian besar ketua umum menyatakan tidak mengajukan kadernya sendiri. Baca juga Prabowo kumpulkan ketum parpol di Istana Bogor bahas cawapres.
16 November 2026. MPR menerima surat Presiden Prabowo yang mengusulkan sidang diundur menjadi 9 Desember. Rapat gabungan menyetujui usulan itu. Tenggat penyerahan dua nama calon ikut bergeser menjadi 25 November 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, Presiden membutuhkan waktu tambahan karena padatnya agenda kenegaraan, baik di dalam maupun luar negeri, serta untuk berkomunikasi dengan partai pengusung, partai koalisi, dan sejumlah tokoh sebelum menentukan kandidat.
Ketua Fraksi Gerindra di MPR Habiburokhman menambahkan, jadwal semula juga berbenturan dengan agenda komisi dan kunjungan kerja anggota DPR dan DPD. Dua alasan itu berjalan beriringan, surat Presiden sebagai dasar formal, dan benturan agenda sebagai pertimbangan praktis.
Aturan mainnya: Pasal 136 dan batas 60 hari
Pergeseran tenggat bukan keputusan sembarangan. Merujuk Pasal 136 Tata Tertib MPR (Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024), Presiden dapat mengirim dua usulan nama paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Karena sidang jatuh pada 9 Desember, tenggatnya menjadi 25 November.
Dasar konstitusional proses ini ada di Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan itu menyebut, bila jabatan Wakil Presiden kosong, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna. Kedua calon berasal dari usulan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan presiden sebelumnya.
Konstitusi juga memberi batas waktu. MPR wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari setelah kursi wakil presiden dinyatakan kosong, sehingga batas akhirnya jatuh pada 11 Januari 2027. Jadwal 9 Desember masih berada jauh di dalam batas itu. Mekanisme lengkap pengisian kursi ini juga kami uraikan dalam artikel mekanisme pengganti Wapres pasca Gibran mundur.
Tim verifikasi dan tim ad hoc sudah terbentuk
Rapat gabungan 16 November juga menetapkan susunan dua tim yang akan mengawal proses ini. Tim ad hoc, yang menyiapkan rangkaian persidangan hingga pemilihan dan pelantikan, diketuai Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, yang dikenal dengan nama Bambang Pacul.
Tim verifikasi bertugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dua calon yang diajukan Presiden. Koordinatornya adalah Lestari Moerdijat, dengan Habiburokhman sebagai ketua dan sekretaris dari PDI Perjuangan. Tim ini bekerja pada 25 November hingga 8 Desember 2026, tepat sehari sebelum sidang paripurna.
Habiburokhman menegaskan verifikasi tidak akan sekadar formalitas. Tim akan proaktif berkoordinasi dengan instansi terkait agar seluruh dokumen yang diserahkan calon sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ada 22 syarat yang harus dipenuhi calon wakil presiden, menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, meski ia tidak merinci semuanya. Sebagian merujuk Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mencantumkan 20 ketentuan, antara lain berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat dan berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah dan sedang menjabat jabatan hasil pemilu. Wakil Ketua MPR Sohibul Iman meminta pemeriksaan dilakukan hingga detail, termasuk riwayat pendidikan, agar tidak menimbulkan kontroversi seperti sebelumnya.
Siapa saja yang disebut-sebut?
Menjelang penetapan jadwal, sejumlah nama mulai beredar dalam pembicaraan politik. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjadi figur yang paling banyak disebut, termasuk oleh Sohibul Iman. Dua kader Gerindra lainnya, Ketua MPR Ahmad Muzani dan Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, juga disebut sebagai kandidat potensial. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut ketiga nama itu sebagai kader Gerindra yang berpotensi.
Namun, perlu ditegaskan, semua nama itu belum resmi. Dukungan dari pengurus daerah atau kelompok masyarakat bukan penetapan. Penentuan dua kandidat tetap menunggu keputusan Presiden Prabowo, yang wajib mengajukan dua nama, bukan satu, sesuai UUD. Setelah menerima kedua nama, MPR menjalankan verifikasi, lalu kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan dalam sidang paripurna sebelum 732 anggota MPR, yang terdiri dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD, memilih satu di antaranya. Wakil presiden terpilih langsung dilantik dalam sidang yang sama.
Proses ini tergolong baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Seperti dikatakan Muzani, mekanisme pemilihan wakil presiden melalui MPR merupakan praktik yang belum pernah terjadi sejak reformasi. Jadwal awal yang ditetapkan pada 2 Desember, sebagaimana diberitakan sebelumnya dalam artikel MPR tetapkan 2 Desember 2026 pilih Wapres pengganti Gibran, kini resmi digantikan tanggal 9 Desember. Perhatian publik kini tertuju pada satu hal, dua nama yang akan diajukan Prabowo sebelum 25 November.
FAQ
Kapan pemilihan Wapres pengganti Gibran digelar?
Rabu, 9 Desember 2026. Sidang paripurna MPR akan memilih, mengesahkan, dan melantik Wakil Presiden baru dalam satu agenda.
Kenapa jadwalnya mundur dari 2 Desember?
Presiden Prabowo mengirim surat kepada MPR meminta pengunduran karena padatnya agenda kenegaraan dan perlunya waktu berkomunikasi dengan partai koalisi. Rapat gabungan MPR pada 16 November menyetujui permintaan itu.
Kapan batas akhir penyerahan nama calon?
Paling lambat Rabu, 25 November 2026, sesuai Pasal 136 Tata Tertib MPR yang mewajibkan nama diserahkan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Siapa yang sudah resmi jadi calon?
Belum ada. Nama seperti Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono baru sebatas disebut-sebut. Dua nama resmi baru diketahui setelah Presiden Prabowo menyerahkannya ke MPR.
Berapa lama proses verifikasi calon berlangsung?
Tim verifikasi yang diketuai Habiburokhman bekerja pada 25 November hingga 8 Desember 2026, memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon.
Sumber: Informasi.com (informasi.com), MercuSwaraNews (mercuswara.com), AFU.id (afu.id). Diakses 17 November 2026.



