Irjen Eko Hadi dipecat dari keanggotaan Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada Selasa, 17 November 2026. Majelis etik menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah sidang yang berlangsung sekitar sembilan jam. Putusan ini menjadi babak baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat perwira tinggi Polri.

Eko Hadi Santoso langsung menyatakan banding atas putusan tersebut. Ia juga kembali ditahan di Mako Brimob Depok, sementara proses pidananya tetap berjalan di Bareskrim Polri. Berikut kronologi lengkap kasus ini, dari sidang etik sampai daftar nama yang terseret.

Gedung Mabes Polri di Jakarta

Sidang Etik Sekitar Sembilan Jam

Sidang etik terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso digelar di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung Presisi Mabes Polri, Jakarta. Sidang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo dan menghadirkan sembilan saksi. Setelah sekitar sembilan jam, majelis membacakan putusan.

Majelis menyatakan Eko terbukti melakukan pemufakatan illegal access, yaitu penyadapan memakai alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural. Dengan kata lain, alat milik institusi diduga dipakai untuk menyadap di luar prosedur yang berlaku.

Putusan itu diumumkan Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Ia menjelaskan ada dua sanksi yang dijatuhkan sekaligus, yaitu sanksi etika karena perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH.

Eko Langsung Banding

Eko tidak menerima putusan tersebut. Ia langsung menyatakan banding di ruang sidang. Banding diproses mengacu pada Pasal 69 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.

Banding berarti putusan PTDH belum serta-merta final sampai proses banding selesai. Namun, status Eko sebagai anggota Polri sudah berada di ujung tanduk. Sambil menunggu proses banding, ia kembali ditahan di Mako Brimob Depok.

Di sisi lain, proses pidana terhadap Eko tetap berjalan di Bareskrim Polri. Sidang etik dan proses pidana adalah dua jalur yang berbeda. Putusan etik tidak menghentikan penyidikan pidana, begitu pula sebaliknya.

Empat Perwira Tinggi Terseret

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menjerat empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta.

Irjen Ahrie Sonta lebih dulu dijatuhi PTDH pada Selasa, 10 November 2026. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2026, sekitar dua pekan sebelum Eko menyusul dipecat. Urutan ini menunjukkan penyidikan berjalan bertahap, dari satu perwira ke perwira lain.

Selain keempat nama itu, Brigjen Pol TK juga ditempatkan khusus atau patsus terkait kasus ini. Statusnya masih saksi, bukan tersangka. Penempatan khusus adalah langkah pengamanan internal sambil penyidikan terus berjalan.

Gerbang Markas Besar Polri di Jakarta

Dugaan Operasi Penyadapan Klandestin 2025-2026

Penyidik menduga ada operasi penyadapan klandestin pada periode 2025-2026. Sasaran yang diduga disadap meliputi Presiden Prabowo Subianto, pimpinan KPK, pejabat negara, jurnalis, dan masyarakat sipil. Perlu ditegaskan, semua itu masih berstatus dugaan dari penyidik dan belum terbukti di pengadilan.

Jika dugaan itu terbukti, kasus ini menyangkut penyalahgunaan alat negara untuk memata-matai pihak yang seharusnya tidak disadap tanpa dasar hukum. Penyadapan terhadap presiden, pimpinan lembaga antirasuah, dan jurnalis adalah tuduhan yang sangat serius, karena menyangkut keamanan negara, independensi lembaga, dan kebebasan pers.

Kasus ini juga memicu desakan agar aturan penyadapan diperjelas. Klik Fakta sebelumnya membahas desakan tersebut dalam artikel MUI desak RUU Penyadapan ke DPR. Aturan yang tegas dibutuhkan supaya alat sadap tidak bisa dipakai sembarangan oleh siapa pun, termasuk aparat sendiri.

Jabatan Eko Sebelum Dipecat

Saat kasus ini mencuat, Eko menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Dirtipnarkoba Bareskrim Polri, posisi yang berkaitan dengan pemberantasan narkoba.

Latar belakang jabatan itu membuat kasus ini makin disorot. Seorang perwira yang pernah memegang posisi strategis di Bareskrim kini dipecat karena dugaan penyalahgunaan alat teknologi milik Polri sendiri.

Apa yang Terjadi Selanjutnya

Ada tiga jalur yang berjalan paralel setelah putusan ini. Pertama, proses banding Eko atas putusan PTDH, yang mengacu pada Pasal 69 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Kedua, proses pidana di Bareskrim Polri yang terus berjalan. Ketiga, kemungkinan sidang etik lanjutan untuk nama-nama lain yang masih berstatus tersangka.

Publik juga menunggu kejelasan soal dugaan operasi penyadapan itu sendiri, termasuk siapa saja yang benar-benar menjadi sasaran dan bagaimana alat negara bisa dipakai di luar prosedur. Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat menentukan kepercayaan publik terhadap Polri ke depan.

Perkembangan politik lain yang berjalan beriringan adalah pengisian kursi wakil presiden yang kosong. Klik Fakta membahasnya dalam artikel pemilihan wapres 9 Desember 2026. Dua isu besar ini sama-sama menyita perhatian publik pada pekan yang sama.

Gedung Mabes Polri di Jakarta

Kenapa Kasus Ini Penting

Kasus ini bukan sekadar soal satu perwira yang dipecat. Ia menyentuh pertanyaan mendasar tentang pengawasan internal Polri. Alat teknologi milik negara, jika dipakai tanpa prosedur, bisa menjadi alat pengawasan terhadap siapa saja, termasuk pejabat negara dan jurnalis.

Putusan PTDH terhadap dua jenderal dalam waktu seminggu menunjukkan institusi berusaha menegakkan disiplin dari dalam. Namun, ujian sesungguhnya ada pada proses pidana dan transparansi penyidikan. Publik berhak tahu sejauh mana dugaan operasi itu berjalan dan siapa yang bertanggung jawab.

Sampai proses hukum selesai, semua pihak yang berstatus tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah. Yang sudah pasti adalah Eko dipecat secara etik, mengajukan banding, dan tetap menjalani proses pidana di Bareskrim Polri.

Sumber

Investor Trust, Tak Terima Dipecat sebagai Anggota Polri, Irjen Eko Hadi Ajukan Banding. Diakses 18 November 2026.

Investor Daily, Dipecat Tak Hormat, Putusan Etik Eko Hadi Ungkap Pemufakatan Penyadapan Ilegal. Diakses 18 November 2026.