Pemerintah dan DPR menyepakati anggaran pendidikan 2027 sebesar Rp824 triliun. Angka itu disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Rapat Paripurna DPR ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2026-2027 pada 29 September 2026, dan naik 13,9 persen dibanding alokasi 2026 yang tercatat Rp720,8 triliun. Kenaikan hampir Rp103 triliun ini terdengar besar, tapi pertanyaan yang lebih penting bukan besarnya, melainkan jalurnya: siapa yang benar-benar menerima uang itu?
Catatan awal: ada dua angka yang beredar dan keduanya perlu dibaca berdampingan. Laporan rapat paripurna menyebut Rp824 triliun, sementara Nota Keuangan yang dianalisis sejumlah media menyebut Rp820,9 triliun. Selisih kecil itu kemungkinan berasal dari pembulatan dan perbedaan pos yang dihitung. Artikel ini memakai Rp824 triliun sebagai angka kesepakatan politik, dan Rp820,9 triliun saat merujuk rincian Nota Keuangan.
Tiga jalur penyaluran: pusat, daerah, pembiayaan
Menurut Nota Keuangan, anggaran pendidikan 2027 disalurkan lewat tiga jalur: belanja pemerintah pusat Rp490,7 triliun, transfer ke daerah Rp277,1 triliun, dan pos pembiayaan Rp53 triliun. Pembagian ini menjelaskan kenapa anggaran pendidikan tidak semuanya dikelola Kemendikdasmen atau Kemdiktisaintek. Sebagian besar justru mengalir lewat pemerintah daerah, yang mengelola langsung sekolah-sekolah di wilayahnya.
Sebagai pembanding, realisasi sampai 30 September 2026 sudah mencapai Rp574,2 triliun, naik 39,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (Rp411,7 triliun). Rinciannya: Rp184,3 triliun untuk siswa dan mahasiswa, Rp177,9 triliun untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik, serta Rp204,1 triliun untuk operasional dan fasilitas. Pola yang sama diperkirakan berlanjut pada 2027, dengan porsi besar tetap untuk manusia, bukan cuma gedung.
Program prioritas yang disebut pemerintah
Program yang disebut dalam kesepakatan antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, serta beasiswa LPDP. Di sisi kementerian, Kemdiktisaintek mendapat tambahan Rp1,276 triliun sehingga pagunya menjadi Rp66,44 triliun, sebagian untuk KIP Kuliah. Kemendikdasmen mendapat tambahan lebih dari Rp28 triliun, dari Rp61,1 triliun menjadi Rp89,1 triliun.
Angka Kemendikdasmen ini menarik. Kementerian yang mengurus ratusan ribu sekolah dasar dan menengah itu pagunya hanya sekitar 11 persen dari total anggaran pendidikan. Sisanya tersebar di transfer daerah, kementerian lain, dan program lintas sektor. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa sekolah di daerah masih kekurangan fasilitas meski anggaran pendidikan ratusan triliun, sebagian jawabannya ada di struktur ini: uangnya tidak menumpuk di satu kementerian.
Pos terbesar yang memicu debat: Makan Bergizi Gratis
Satu pos yang paling diperdebatkan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Analisis Nota Keuangan yang dikutip Askara News memperkirakan MBG menyerap sekitar Rp240 triliun untuk 60,6 juta penerima pada 2027, atau hampir sepertiga dari total anggaran pendidikan. Perlu ditegaskan: ini hitungan kasar dari angka yang dipublikasikan, bukan angka resmi pemerintah yang dirinci per program.
Debatnya makin tajam karena Mahkamah Konstitusi, lewat Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 pada 30 Juli 2026, menyatakan pendanaan MBG tidak lagi boleh memakai anggaran pendidikan. Tapi menurut analisis yang sama, larangan itu baru berlaku pada penyusunan APBN 2028, sehingga APBN 2027 masih boleh memuat MBG di pos pendidikan. Artinya, perdebatan soal definisi "anggaran pendidikan" belum selesai, dan 2027 menjadi tahun transisi yang patut diawasi.
Apa yang harus diawasi orang tua dan guru pada 2027?
Pertama, realisasi transfer ke daerah. Anggaran di atas kertas tidak otomatis sampai ke ruang kelas. Kedua, renovasi sekolah: apakah daftar sekolah yang direnovasi dipublikasikan dan bisa dicek warga? Ketiga, PIP dan KIP Kuliah: apakah penyalurannya tepat sasaran dan tepat waktu? Keempat, nasib MBG setelah 2027, ketika putusan MK mulai berlaku penuh. Empat hal ini lebih menentukan daripada besarnya angka Rp824 triliun itu sendiri.
Bagi pembaca yang mengikuti isu sekolah, baca juga revitalisasi sekolah 2026 senilai Rp26 triliun dan pencairan tunjangan profesi guru non-ASN di Klik Fakta.
FAQ
Berapa anggaran pendidikan 2027?
Rp824 triliun menurut kesepakatan pemerintah dan DPR pada 29 September 2026, naik 13,9 persen dari Rp720,8 triliun pada 2026.
Kenapa ada angka Rp820,9 triliun?
Angka itu berasal dari Nota Keuangan yang dianalisis media. Selisihnya kemungkinan karena pembulatan dan perbedaan cakupan pos yang dihitung.
Apakah semua anggaran pendidikan dikelola Kemendikdasmen?
Tidak. Pagu Kemendikdasmen 2027 hanya Rp89,1 triliun. Sebagian besar disalurkan lewat transfer ke daerah dan jalur lainnya.
Apakah MBG masih memakai anggaran pendidikan pada 2027?
Menurut analisis Askara News atas putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026, larangan pendanaan MBG dari anggaran pendidikan baru berlaku pada APBN 2028, sehingga APBN 2027 masih memuatnya.
Sumber: NTV News (melansir Antara, konferensi pers APBN KiTa, 9 Oktober 2026); KalderaNews (29 September 2026); IndonesiaOnline; Askara News (analisis Nota Keuangan dan Putusan MK 40/PUU-XXIV/2026). Angka MBG sekitar Rp240 triliun adalah estimasi dari analisis tersebut, bukan angka resmi pemerintah.
