Pertanyaan hukum yang dijawab AI dengan percaya diri belum tentu benar. Pasal yang dikutip bisa saja sudah dicabut, atau tidak pernah ada. Di dunia hukum, kesalahan seperti itu bukan sekadar memalukan, melainkan berisiko: kontrak bisa cacat, saran bisa menyesatkan klien, dan perkara bisa kalah sebelum sidang dimulai.
Itulah masalah yang coba dijawab Veritask lewat AiYU, asisten AI yang dibangun khusus untuk sistem hukum Indonesia. Pada 27 Oktober 2026, perusahaan itu mengumumkan hasil pengujian generasi terbaru AiYU: dari 150 pertanyaan hukum Indonesia, AiYU mencetak skor 82,1 persen, di atas tiga model AI serbaguna yang ikut diuji, yakni ChatGPT Astra (73,6 persen), Claude Opus 5.5 (74,7 persen), dan Gemini 3.8 Flash (66,4 persen).
Kenapa AI generik sering salah soal hukum Indonesia
Model AI serbaguna dilatih dengan teks dari seluruh dunia dan segala topik. Luas, tapi tidak dalam. Ketika ditanya soal hukum Indonesia, model seperti itu bisa merangkai jawaban yang terdengar meyakinkan dari potongan-potongan yang ia ingat, tanpa benar-benar memeriksa apakah peraturan itu masih berlaku, sudah diubah, atau hanya berlaku untuk kasus tertentu.
Padahal hukum Indonesia bergerak terus. Undang-undang diubah, peraturan pelaksana terbit, putusan pengadilan menumpuk setiap hari. Jawaban yang benar tahun lalu bisa keliru hari ini. Di sinilah letak jurang antara "tahu banyak hal" dan "tahu hukum yang berlaku".
Cara kerja AiYU: bukan menghafal, melainkan menelusur
AiYU tidak mengandalkan hafalan modelnya semata. Ia dibangun di atas Indonesian Legal Corpus, basis data yang menurut Veritask mencakup 99 persen regulasi Indonesia, dan dirancang memahami tiga hal yang sering luput dari AI generik: hierarki peraturan, hubungan antar peraturan, dan status keberlakuan tiap aturan.
Setiap jawaban disertai pasal, sumber, dan status keberlakuan yang bisa diperiksa langsung oleh pengguna. Dalam istilah industri hukum, kemampuan ini disebut traceability: dari jawaban, pengguna bisa menelusur balik ke sumbernya, satu klik dari keluaran ke dokumen aslinya. Bila jawabannya salah, kesalahannya bisa ditemukan, bukan sekadar dipercaya.
Di luar tanya-jawab, AiYU dipakai untuk penyusunan draf hukum, penerjemahan dokumen, penelaahan naskah, hingga penyusunan kajian hukum. Fitur regulatory intelligence-nya menghubungkan pengguna dengan regulasi dan putusan terbaru, dengan dukungan lebih dari 300.000 peraturan dan jutaan putusan pengadilan Indonesia yang terus bertambah.
Apa yang diuji, dan apa yang belum terjawab
Pengujian yang diumumkan Veritask memakai 150 pertanyaan hukum Indonesia dan menilai tiga hal: ketepatan dasar hukum, relevansi sitasi, dan pemahaman konteks regulasi Indonesia. Veritask mempublikasikan metodologi dan hasilnya di laman veritask.link/report, sehingga publik bisa menilai sendiri klaim tersebut.
Namun satu catatan penting perlu ditegaskan: pengujian ini bersifat internal, dilakukan oleh pembuat AiYU sendiri. Itu bukan pengujian independen oleh lembaga pihak ketiga. Selisih skornya meyakinkan, tapi pembaca yang cermat tetap patut menunggu uji banding independen sebelum menganggap hasilnya final. Skor 82,1 persen pun berarti masih ada hampir satu dari lima jawaban yang belum tepat, sebuah pengingat bahwa AI hukum tetaplah alat bantu, bukan pengganti advokat.
Veritask menyebut AiYU kini dipakai lebih dari 5.000 pengguna, dari in-house counsel dan advokat sampai konsultan hukum, baik perorangan maupun tim. Bagi firma kecil yang dulu tak sanggup membayar riset hukum mahal, kehadiran alat semacam ini mengubah persamaan biaya. Tapi tanggung jawab akhir atas nasihat hukum tetap berada di pundak manusia yang menandatanganinya.
Yang bisa dipelajari dari kasus AiYU
Kisah AiYU memberi pelajaran yang lebih luas dari sekadar satu produk. Di bidang yang penuh aturan khusus, data lokal, dan konsekuensi nyata, AI yang "spesialis" punya peluang mengalahkan AI yang "serba bisa". Pola yang sama berlaku di kedokteran, perpajakan, dan bidang-bidang lain yang bahasanya punya presisi sendiri.
Pertanyaan yang lebih menarik justru bukan siapa yang menang dalam satu pengujian, melainkan standar apa yang harus dipenuhi sebelum AI boleh dipakai untuk pekerjaan profesional. Jawaban yang bisa ditelusur sumbernya, yang mengakui batasnya, dan yang diuji secara terbuka, adalah fondasi minimumnya. AiYU menunjukkan satu cara mencapainya. Pengujian independen akan menunjukkan apakah cara itu cukup.
Untuk konteks aturan main AI di Indonesia secara umum, baca juga: Aturan AI Indonesia: Perpres, Etika, dan Peta Jalan. Penjelasan soal cara kerja agen AI bisa dibaca di AI Agent 2026: Apa Itu, Cara Kerja, dan Dampaknya.
FAQ
Apa itu AiYU?
AiYU adalah asisten AI agentic yang dikembangkan Veritask khusus untuk pekerjaan hukum dan kepatuhan di Indonesia, mulai dari riset regulasi hingga penyusunan draf hukum.
Berapa skor AiYU dalam pengujian terbaru?
Dalam pengujian internal 150 pertanyaan hukum Indonesia yang diumumkan 27 Oktober 2026, AiYU mencetak 82,1 persen, di atas ChatGPT Astra (73,6 persen), Claude Opus 5.5 (74,7 persen), dan Gemini 3.8 Flash (66,4 persen).
Apakah AiYU bisa menggantikan pengacara?
Tidak. AiYU adalah alat bantu riset dan penyusunan dokumen. Keputusan dan tanggung jawab hukum tetap berada pada advokat atau praktisi hukum yang menggunakannya, apalagi pengujian yang ada masih bersifat internal.
Dari mana AiYU mengambil dasar hukumnya?
Dari Indonesian Legal Corpus yang menurut Veritask mencakup 99 persen regulasi Indonesia, dengan setiap jawaban disertai pasal, sumber, dan status keberlakuan yang bisa diperiksa pengguna.
Sumber: Editorial Indonesia, "Veritask Luncurkan AiYU Generasi Terbaru, Ungguli Model AI Generik dalam Pengujian Hukum Indonesia" (27 Oktober 2026); SEA Online (artikel yang sama, 27 Oktober 2026); Cobisnis, "Veritask Luncurkan AiYU: Agentic AI Khusus Hukum dan Kepatuhan Pertama di Indonesia"; laman resmi Veritask (veritask.ai). Diakses 27 Oktober 2026.
