Di tengah pencarian pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, muncul gagasan yang langsung menyulut perdebatan. Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan Indonesia memiliki tiga wakil presiden. Usulan itu disampaikan pada Jumat, 20 November 2026, dan dalam dua hari saja sudah ditolak keras oleh DPR dan PDIP.

Gagasan ini bukan sekadar komentar pinggir. Ia datang dari Ketua DPD, lembaga yang mewakili daerah, di saat kursi wakil presiden sedang kosong dan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon pengganti kepada MPR pada 25 November 2026. Pertanyaannya: apa sebenarnya yang diusulkan, dan apakah mungkin diwujudkan?

Gedung DPR MPR RI di Jakarta

Apa sebenarnya yang diusulkan Sultan?

Sultan mengusulkan agar Indonesia memiliki maksimal tiga wakil presiden. Masing-masing berkantor di wilayah berbeda: Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Dalam pernyataannya, ia menyebut nama konkret: Papua, Kalimantan, dan Sumatera.

Alasannya soal representasi daerah dan pembagian tugas. Dengan tiga wakil presiden yang berkantor di tiga kawasan, pemerintah pusat dinilai bisa lebih dekat dengan persoalan daerah. Sultan juga menegaskan gagasan ini bukan hal baru. Menurutnya, ide tersebut sudah ada sejak 2019 dan ia nilai masih relevan dibicarakan sekarang, ketika bangsa ini sedang mencari sosok wakil presiden yang baru.

Sultan kemudian menambahkan bahwa wacana itu memerlukan kajian mendalam dan bukan untuk diterapkan dalam waktu dekat. Pernyataan itu penting dicatat, karena membedakan antara wacana ketatanegaraan dan kebijakan yang siap dijalankan.

Apa kata UUD 1945?

Jawaban singkatnya: konstitusi yang berlaku sekarang tidak memberi ruang untuk tiga wakil presiden. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, presiden dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Ketentuan itu tegas dan tidak multitafsir.

Artinya, usulan Sultan tidak bisa diwujudkan lewat keputusan politik, kesepakatan antarlembaga, atau peraturan biasa. Satu-satunya jalan adalah mengubah UUD 1945 melalui amendemen yang diatur Pasal 37. Mekanismenya berlapis: usulan perubahan harus diajukan sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR, sidang perubahan harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota MPR, dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota MPR yang hadir.

Dengan kata lain, tiga wakil presiden bukan soal setuju atau tidak setuju semata. Ini soal mengubah struktur ketatanegaraan, dan prosesnya memang dirancang tidak mudah.

Gedung DPR MPR RI dari depan

Siapa saja yang menolak?

Penolakan paling keras datang dari DPR. Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai usulan itu tidak sesuai konstitusi, teori, maupun prinsip ketatanegaraan modern. "Tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan teori, dan tidak sesuai dengan logika ketatanegaraan yang bergerak maju dan modern, serta pengembangan demokrasi substansial," ujar Doli pada Sabtu, 21 November 2026, seperti dikutip Kompas.com.

Doli juga menyinggung pentingnya memahami perbedaan antara negara dan lembaga negara sebelum mengajukan perubahan struktur pemerintahan. Ia mengingatkan agar polemik semacam ini tidak dipakai untuk adu domba dan memperkeruh suasana politik.

PDIP bersikap senada, bahkan lebih tajam. Politikus PDIP Deddy Sitorus menyebut usulan itu diajukan tanpa memahami isi undang-undang dan bertentangan dengan konstitusi. "Ini jelas bertentangan dan sangat tidak pantas, meski sekadar wacana," kata Deddy kepada Tribunnews.com pada Minggu, 22 November 2026. Ia menyesalkan wacana itu justru datang dari Ketua DPD, yang seharusnya paham betul isi konstitusi.

Kenapa usul ini ramai justru sekarang?

Waktunya bukan kebetulan. Kursi wakil presiden kosong setelah Gibran mengundurkan diri, dan proses pengisian penggantinya sedang berjalan. Baca juga penjelasan soal mekanisme pengganti wapres pasca Gibran mundur dan penyerahan surat pengunduran diri Gibran ke MPR. Dalam suasana seperti itu, setiap gagasan soal jabatan wakil presiden langsung mendapat panggung.

Media sosial ikut memperpanas suasana. Di tengah polemik ini, beredar pula video yang diklaim menunjukkan ribuan massa menuntut Presiden Prabowo mundur usai Gibran turun. Faktanya, rekaman itu adalah aksi unjuk rasa warga etnis Meitei dan Naga di Imphal, Manipur, India, pada 31 Oktober 2026, bukan demonstrasi di Indonesia. Hoaks semacam ini menunjukkan betapa cepatnya polemik wapres dipelintir menjadi narasi yang menyesatkan.

Gedung DPR RI dengan atap hijau khas

Jadi, bisakah Indonesia punya tiga wapres?

Dengan konstitusi yang berlaku hari ini, tidak bisa. Untuk mewujudkannya, UUD 1945 harus diamendemen dulu, dan itu butuh dukungan politik yang sangat besar di MPR. Sejauh ini, tidak ada satu pun fraksi besar yang menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut. DPR menolak, PDIP menolak, dan Sultan sendiri mengakui wacananya masih butuh kajian serius.

Yang tersisa dari polemik ini adalah pelajaran soal cara berwacana ketatanegaraan. Gagasan besar soal struktur negara memang boleh dilontarkan. Tapi publik berhak tahu batasnya: mana yang masih wacana, mana yang bertentangan dengan konstitusi, dan mana yang benar-benar bisa dijalankan.

FAQ

Siapa yang mengusulkan tiga wakil presiden?

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, pada Jumat, 20 November 2026. Ia mengusulkan maksimal tiga wakil presiden yang berkantor di Papua, Kalimantan, dan Sumatera.

Apa kata UUD 1945 soal jumlah wakil presiden?

Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Penambahan jumlah wapres membutuhkan amendemen konstitusi.

Siapa saja yang menolak usulan ini?

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dan politikus PDIP Deddy Sitorus, keduanya menilai usulan itu bertentangan dengan UUD 1945.

Apakah usulan tiga wapres akan segera diterapkan?

Tidak. Sultan sendiri menyatakan wacana itu memerlukan kajian mendalam dan bukan untuk diterapkan dalam waktu dekat. Selain itu, tidak ada dukungan politik besar sejauh ini.

Sumber

NTV News, "Doli DPR: Usulan Wapres 3 Orang Tak Sesuai UUD", 22 November 2026, ntvnews.id. Suara Garut, "Ahmad Doli Tolak Usulan Tiga Wakil Presiden", 22 November 2026, suaragarut.id. Tribunnews via Tribun Video, "PDI Perjuangan Tolak Usulan Jumlah Wapres Menjadi Tiga Orang", 22 November 2026. Sulselinfo, "Usulan Tiga Wakil Presiden Tuai Polemik, Anggota DPR Ahmad Doli Ingatkan Konstitusi dan Bahaya Adu Domba", 22 November 2026, sulselinfo.com. Diakses 23 November 2026.