Indonesia tidak mau hanya menjadi pasar bagi teknologi kecerdasan buatan (AI) buatan negara lain. Dalam forum Artificial Intelligence Impact Summit 2026 di Jakarta, Rabu 21 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan empat prioritas strategis untuk mewujudkan apa yang pemerintah sebut sebagai kedaulatan AI atau Sovereign AI.
Taruhan ekonominya besar. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan bernilai 100–130 miliar dolar AS tahun ini, dengan potensi kontribusi AI yang naik ke 360–400 miliar dolar AS pada 2030. Pertanyaannya: seberapa besar dari nilai itu yang dinikmati Indonesia sendiri, dan seberapa besar yang sekadar lewat sebagai pasar?
Baca juga: Aturan AI Indonesia: Perpres Etika dan Peta Jalan
Prioritas 1: listrik dulu, AI kemudian
Prioritas pertama terdengar tidak glamor, tetapi justru paling menentukan: energi. Kapasitas pusat data nasional saat ini baru 0,45–0,58 gigawatt. Bandingkan dengan rencana dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang akan menambah kapasitas listrik hingga 70 gigawatt, didukung program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt puncak (GWp).
Logikanya sederhana. Model AI dilatih dan dijalankan di pusat data yang rakus listrik. Tanpa pasokan listrik yang cukup dan andal, ambisi AI apa pun akan mentok di level presentasi. Karena itu pemerintah menempatkan infrastruktur energi sebagai fondasi, bukan pelengkap.
Prioritas 2: 9 juta talenta digital pada 2030
Prioritas kedua menyasar manusia. Pemerintah menargetkan pemenuhan 9 juta talenta digital pada 2030 lewat program Beasiswa Digital Talent dan potongan pajak hingga 200 persen bagi perusahaan yang membiayai pelatihan vokasi karyawan. Kolaborasi Danantara bersama Arm untuk melatih 15.000 insinyur desain cip semikonduktor dalam tiga tahun juga masuk dalam kerangka ini.
Angka 9 juta memang ambisius. Tetapi perlu dicatat, "talenta digital" adalah kategori yang luas: dari operator yang bisa memakai perangkat AI sampai insinyur yang bisa membangunnya. Keberhasilan program ini nantinya perlu diukur bukan dari jumlah peserta pelatihan, melainkan dari berapa banyak yang benar-benar bekerja di bidang teknologi setelahnya.
Prioritas 3: AI harus bekerja di sektor riil
Prioritas ketiga adalah adopsi di sektor riil: manufaktur, rantai pasok, dan layanan publik seperti sistem perizinan OSS, logistik, perpajakan, dan kesehatan. Modal dasarnya tidak kecil: 229 juta pengguna internet dan 22 juta UMKM yang sudah terdigitalisasi. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diarahkan menjadi pusat riset dan komersialisasi.
Di sinilah janji AI diuji. Bagi UMKM, AI yang berguna bukan chatbot yang bisa menulis puisi, melainkan alat yang membantu mencatat stok, memprediksi permintaan, atau mengurus perizinan tanpa antre berjam-jam. Kalau adopsi berhenti di perusahaan besar dan instansi pusat, kedaulatan AI hanya akan menjadi jargon baru.
Prioritas 4: tata kelola dan kawan global
Prioritas keempat menyangkut tata kelola dan kerja sama global. Indonesia menjadi anggota pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), yang menurut pemerintah berpotensi membuka peluang investasi senilai 8–12 miliar dolar AS. Indonesia juga menjalin Project NUSA, kolaborasi AI dengan Singapura, serta meluncurkan inisiatif berbahasa Indonesia seperti AI.ID dan KORIKA.
Di jalur regulasi, Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan dua rancangan Peraturan Presiden: tentang Etika Kecerdasan Artifisial dan tentang Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026–2029. Per 20 Oktober 2026, keduanya masih berstatus rancangan dan belum berlaku. Artinya, sampai aturan itu ditetapkan, tata kelola AI Indonesia masih berjalan dengan perangkat regulasi yang ada.
Apa yang layak ditagih dari janji ini?
Tiga tolok ukur yang bisa dipegang publik. Pertama, apakah kapasitas pusat data benar-benar tumbuh, bukan sekadar diumumkan. Kedua, apakah 9 juta talenta itu terserap ke pekerjaan nyata. Ketiga, apakah UMKM dan layanan publik benar-benar merasakan manfaatnya, misalnya perizinan yang lebih cepat atau biaya logistik yang turun.
Sampai tolok ukur itu terlihat, "Sovereign AI" sebaiknya dibaca sebagai arah kebijakan yang sudah dipetakan dengan cukup rinci, bukan sebagai capaian yang sudah terjadi.
FAQ: Sovereign AI Indonesia
Apa itu Sovereign AI?
Istilah pemerintah untuk kedaulatan kecerdasan buatan: Indonesia mampu mengembangkan, mengendalikan, dan menikmati nilai ekonomi AI, bukan sekadar menjadi pasar.
Apa empat prioritasnya?
Infrastruktur energi dan digital, talenta digital, adopsi di sektor riil, serta tata kelola dan kerja sama global.
Apakah aturan AI sudah berlaku?
Belum. Dua rancangan Perpres tentang etika AI dan peta jalan AI 2026–2029 masih dalam penyelarasan.
Berapa potensi ekonomi AI Indonesia?
Menurut pemerintah, kontribusi AI berpotensi mencapai 360–400 miliar dolar AS pada 2030.
Sumber: siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada AI Impact Summit 2026 (21 Oktober 2026), pernyataan Menkomdigi pada Bali Tech Week 2026. Artikel ini diterbitkan 30 Oktober 2026.
