Sejak awal November 2026, satu kabar beredar cepat di media sosial: pemerintah disebut akan memberlakukan pajak digital pada 9 November 2026, dan bank serta perusahaan teknologi finansial akan ikut memungutnya. Kabar itu memicu kekhawatiran yang mudah dipahami: apakah transfer uang antar rekening pribadi ikut kena pajak? Jawaban singkat dari otoritas pajak: tidak otomatis begitu.
Yang menjadi pangkal perbincangan adalah Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa sistem ini bukan jenis pajak baru. Ia adalah penataan atas pemungutan PPN yang sudah ada, khususnya atas transaksi digital luar negeri, agar lebih tertib dan berbasis teknologi.
Dari mana tanggal 9 November berasal?
Tanggal itu mencuat setelah Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyebut penerapan pemungutan pajak digital akan berjalan pada 9 November 2026, dengan bank dan perusahaan fintech dilibatkan dalam pemungutan dan penyetoran. Pernyataan itu kemudian dikutip luas dan dibaca seolah-olah semua transaksi digital akan dipajaki mulai tanggal tersebut.
Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menanggapi kabar itu dengan nada berbeda. Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 2 November 2026, ia menyebut mekanisme tersebut masih dalam pembahasan di Kementerian Keuangan dan memilih menunggu keputusan resmi Kemenkeu. "Nanti kita koordinasikan dengan Kementerian Keuangan," kata Airlangga, seperti dikutip dari pemberitaan yang beredar.
Apakah transfer pribadi kena PPN?
Ini bagian yang paling penting diluruskan. DJP menegaskan aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat tidak otomatis menjadi objek PPN dalam sistem SPP-TDLN. Dengan kata lain, sekadar mengirim uang ke keluarga atau teman lewat bank atau dompet digital tidak serta-merta berubah menjadi transaksi kena pajak.
Yang menjadi objek dalam skema ini adalah PPN atas transaksi digital luar negeri, misalnya pembelian layanan digital dari penyedia luar negeri yang selama ini belum tertib dipungut. Bank dan fintech berperan sebagai pihak yang membantu pemungutan dan penyetoran dalam skema itu, bukan sebagai pemajaki setiap pergerakan uang nasabah.
Jadi, apa yang masih belum pasti?
Dua hal masih terbuka. Pertama, tanggal pasti penerapan dan detail teknis SPP-TDLN, yang menurut Airlangga masih dikoordinasikan dengan Kemenkeu. Kedua, daftar lengkap jenis transaksi dan pihak pemungut yang akan terlibat pada tahap awal. Sampai Kemenkeu mengumumkan secara resmi, tanggal 9 November sebaiknya dibaca sebagai tanggal yang disebut dalam perbincangan publik, bukan sebagai tanggal resmi yang sudah dikonfirmasi pemerintah.
Sikap paling aman bagi masyarakat: jangan panik atas tangkapan layar yang beredar, dan jangan pula menyebarkan klaim bahwa semua transfer akan dipajaki. Tunggu pengumuman resmi DJP atau Kemenkeu, dan bila menerima pesan yang mengatasnamakan pajak dan meminta data pribadi atau pembayaran, perlakukan sebagai pesan mencurigakan sampai terbukti sebaliknya.
Untuk gambaran yang lebih luas soal beban ekonomi rumah tangga belakangan ini, baca juga inflasi Oktober 2026 yang mencapai 3,23 persen.
FAQ
Apakah pajak digital 9 November 2026 sudah resmi?
Belum dikonfirmasi sebagai tanggal resmi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 2 November 2026 menyebut mekanisme itu masih dibahas di Kementerian Keuangan.
Apakah transfer bank pribadi kena pajak digital?
Tidak otomatis. DJP menegaskan transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat tidak otomatis menjadi objek PPN dalam SPP-TDLN.
Apa itu SPP-TDLN?
Sistem Pemungutan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri, yaitu penataan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih tertib dan berbasis teknologi. DJP menegaskan ini bukan jenis pajak baru.
Siapa yang dilibatkan dalam pemungutan?
Menurut pernyataan yang beredar, bank dan perusahaan fintech akan dilibatkan dalam pemungutan dan penyetoran. Detail resminya menunggu pengumuman Kemenkeu.
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, pernyataan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti, 2 November 2026, dikutip Liputan6; pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, 2 November 2026, dikutip Liputan6. Publikasi: 3 November 2026.
