Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Rabu, 9 Desember 2026 sebagai hari sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, dan melantik Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Jadwal ini mundur satu pekan dari rencana awal 2 Desember 2026. Presiden Prabowo Subianto meminta penundaan itu lewat surat resmi, dan MPR menyetujuinya.

Foto udara kompleks gedung DPR dan MPR di Jakarta

Garis waktu: dari surat mundur sampai sidang

12 November 2026. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, sekitar pukul 11.20 WIB. Dalam surat itu ia menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Surat yang sama juga disampaikan kepada Presiden Prabowo.

16 November 2026. Rapat gabungan pimpinan MPR memutuskan sidang paripurna digelar 9 Desember 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut padatnya agenda kenegaraan Presiden menjadi salah satu pertimbangan penundaan.

25 November 2026. Tenggat terakhir bagi Presiden untuk menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden ke MPR. Batas ini mengikuti Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, yang mewajibkan dua nama diserahkan paling lambat dua pekan sebelum sidang paripurna.

25 November sampai 8 Desember 2026. Verifikasi dokumen calon, dipimpin tim MPR di bawah Habiburokhman. Panitia ad hoc pemilihan diketuai Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, yang dikenal sebagai Bambang Pacul.

9 Desember 2026. Sidang paripurna memilih satu nama dari dua calon, lalu mengesahkan dan melantiknya sebagai Wakil Presiden. Jadwal ini masih 33 hari lebih cepat dari tenggat konstitusional 11 Januari 2027.

Dasar hukumnya: Pasal 8 ayat (2) UUD 1945

Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuannya: bila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Hitungannya, 60 hari sejak Gibran mundur pada 12 November jatuh pada 11 Januari 2027. Dengan sidang 9 Desember, MPR menyelesaikan proses ini jauh sebelum batas akhir.

Satu perdebatan hukum masih berjalan. Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang MD3 mewajibkan calon berasal dari partai atau gabungan partai pengusung pasangan presiden dan wakil presiden. Sejumlah pakar menilai penjelasan itu bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Presiden dinilai bisa mengusulkan nama dari luar koalisi. Perdebatan ini belum diputuskan.

Foto udara gedung parlemen Jakarta dengan kubah hijau

Siapa saja yang disebut-sebut

Sampai 18 November 2026, belum ada nama yang resmi diserahkan Presiden ke MPR. Yang beredar baru bursa nama.

Tiga kader Gerindra disebut paling depan: Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono. Daftar yang beredar juga memuat Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Zulkifli Hasan menyebut pimpinan koalisi sepakat Wakil Presiden pengganti berasal dari Gerindra.

Empat pimpinan DPD RI juga dinilai layak dipertimbangkan, yakni Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin serta tiga wakil ketua: GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Semua ini masih sebatas penilaian dan spekulasi, bukan pengumuman resmi.

Latar pengunduran diri

Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah polemik ijazahnya. Mahkamah Agung memutus surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum, sedangkan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah dari luar negeri.

Gibran sendiri, dalam video pernyataannya, menyebut keputusan mundur merupakan pilihan pribadinya dan tidak berkaitan dengan ijazah. Pernyataan itu dikutip sejumlah media dari video yang ia sampaikan setelah menyerahkan surat.

Bagaimana cara pemilihannya

Cara pemilihan di sidang 9 Desember belum diputuskan. MPR masih menyiapkan apakah pemungutan suara dilakukan lewat voting atau musyawarah mufakat. Panitia ad hoc yang membahas mekanisme ini diketuai Bambang Wuryanto.

Yang sudah pasti: Presiden mengajukan dua nama, MPR memilih satu. Itu mekanisme yang diatur konstitusi, dan itu pula yang akan dijalankan pada 9 Desember.

Gedung parlemen Jakarta dilihat dari depan dengan halaman hijau

Pertanyaan yang sering diajukan

Kapan Wapres pengganti Gibran dipilih?

Sidang paripurna MPR dijadwalkan Rabu, 9 Desember 2026, untuk memilih, mengesahkan, dan melantik Wakil Presiden baru.

Kapan dua nama calon diserahkan?

Presiden Prabowo wajib menyerahkan dua nama calon ke MPR paling lambat Rabu, 25 November 2026.

Kenapa jadwalnya mundur dari 2 Desember?

Presiden Prabowo meminta penundaan lewat surat resmi karena padatnya agenda kenegaraan, dan MPR menyetujuinya dalam rapat gabungan 16 November 2026.

Apakah calon harus dari partai pengusung?

Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 mewajibkannya, tapi sejumlah pakar menilai aturan itu bertentangan dengan UUD 1945. Perdebatan ini belum diputuskan.

Sumber: AsatuNews, MPR Siapkan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 9 Desember; Journalarta, Pemilihan Wapres Pengganti Gibran 9 Desember; Lensa Hukum, MPR Setujui Penundaan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran. Diakses 19 November 2026. Baca juga: RUU Perampasan Aset Lolos Komisi III, Siap ke Paripurna.