Sri Hartati dan Ai Fatimah adalah dua guru di SDN Sukatani 1, Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang hari-harinya terbagi untuk dua kelas sekaligus. Bukan karena mereka mengejar jam tambahan, melainkan karena sekolahnya kehabisan guru. Inilah wajah paling nyata dari krisis guru yang sedang melanda pendidikan dasar di Tangerang Raya.
Angka di Baliknya: 19 Rombel, 13 Guru
Kepala SDN Sukatani 1 Rajeg, Bahrul Ulum, membeberkan datanya kepada wartawan pada Jumat (16/10/2026): sekolah yang dipimpinnya memiliki 19 rombongan belajar (rombel) yang hanya diampu 13 guru. "Rasio saat ini 19 rombel dengan 13 guru, dan 2 tahun depan ada 3 guru yang akan pensiun," ujarnya.
Dan daftar pensiun itu sudah di depan mata: Raden R Cucu Cakra Kusuma pensiun November 2026, Sri Hartati dan Ai Fatimah — dua guru yang kini memegang dua rombel — menyusul pada 2027, lalu Romlah (2029) dan Sundari (2030). Artinya, lubang yang ada sekarang justru akan melebar.
"Kami Menunggu Kiriman Guru"
Untuk menyiasati kekosongan, pihak sekolah mengaku hanya bisa bersikap pasif. "Kami menunggu kiriman guru dari Dinas Pendidikan atau pemerintah," tutur Bahrul. Sementara menunggu, beberapa guru ditugaskan memegang dua rombel sekaligus agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Langkah ekstrem berikutnya sudah direncanakan: pada tahun pelajaran 2027/2028, sekolah ini hanya akan menerima 1 rombel murid baru — padahal tahun-tahun sebelumnya rutin membuka 3 rombel untuk kelas 1. "Bahkan saat membuka 3 rombel saja, kami terpaksa menolak sekitar 150 calon siswa saat SPMB. Dengan rencana penerimaan 1 rombel nanti, tentu daya tampung akan semakin terbatas," kata Bahrul.
Pengamat pendidikan Dr. Muh Turizal Husein memperhitungkan dampaknya: jika peminat mencapai 240 anak, lebih dari 200 calon siswa berpotensi tertolak. "Dampaknya ada dua, potensi angka putus sekolah meningkat jika masyarakat enggan ke sekolah swasta, serta maraknya krisis kepercayaan," ujarnya.
Dua Versi soal Beban Mengajar
Menariknya, ada dua versi soal seberapa berat beban para guru ini. Bahrul menegaskan jam mengajar tetap dijaga tidak lebih dari 40 jam pelajaran (JP) per pekan, mengacu pada Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru. Ia juga tidak menampik bahwa membagi fokus untuk dua kelas membuat kinerja guru tidak bisa optimal.
Sementara itu, Turizal menilai praktik dua rombel berpotensi mendorong beban hingga 60–64 JP per pekan — jauh di atas batas maksimal 40 JP. "Ini membuat waktu perencanaan dan penilaian hilang, memicu kelelahan emosional dan merusak pelayanan prima ke murid," tegasnya. Dua pernyataan ini menunjukkan jurang antara aturan di atas kertas dan realita di lapangan.
Akar Masalahnya Bukan di Sekolah
Menurut Turizal, krisis ini berpangkal pada dua masalah mendasar di tingkat regulasi dan anggaran. Pertama, data dan anggaran tidak sinkron: data Dapodik Kemendikdasmen menunjukkan kebutuhan guru, tetapi data BKN dan anggaran DAU Kemenkeu tidak sejalan. Formasi yang diajukan pemkab sering tidak disetujui pusat — atau disetujui tapi anggarannya tidak ada.
Kedua, kekosongan selama ini ditambal tenaga honorer, bukan formasi definitif. Pemda baru melantik sekitar 8 ribuan PPPK paruh waktu — sekitar 3.000 di antaranya guru — pada akhir 2025. Ketika gelombang pensiun datang, sistemnya kelabakan. Ada pula dilema anggaran: gaji PNS yang pensiun beralih ke dana pensiun pusat, tetapi penggantinya yang berstatus PPPK menjadi beban baru DAU — sehingga pemda "ketakutan" membuka formasi karena khawatir gagal bayar gaji.
Solusi yang Diusulkan
Turizal mendesak langkah cepat: membolehkan guru ditugaskan di satuan pendidikan lain sesuai kebutuhan, menarik guru PPPK kembali ke sekolah induk, dan merotasi ASN yang menumpuk di sekolah favorit ke pinggiran kota secara bergilir. Jangka panjangnya, pemetaan kebutuhan guru harus prediktif — bukan reaktif: setiap SD punya dashboard, data BKN terintegrasi dengan Dapodik, dan mahasiswa PPG Prajabatan dari kampus mitra dilibatkan sebagai guru bantu.
Sampai solusi itu berjalan, Sri Hartati, Ai Fatimah, dan rekan-rekannya tetap masuk kelas setiap pagi — dua kelas sekaligus. Pertanyaannya tinggal satu: sampai kapan?
Soal kebijakan pendidikan dasar lainnya, baca juga skema pendidikan gratis tiga klaster yang sedang disiapkan pemerintah.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Mengapa guru SDN Sukatani 1 harus memegang dua kelas?
Karena kekurangan guru ASN. Sekolah ini punya 19 rombel tetapi hanya 13 guru, sehingga beberapa guru ditugaskan mengampu dua rombel agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Berapa beban mengajar maksimal seorang guru?
Mengacu Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025, beban kerja guru maksimal 40 jam pelajaran per pekan. Pengamat pendidikan menilai praktik dua rombel berpotensi mendorong beban hingga 60–64 JP per pekan.
Apa dampaknya bagi calon siswa baru?
Sekolah berencana memangkas penerimaan siswa baru dari 3 rombel menjadi 1 rombel pada tahun pelajaran 2027/2028. Pengamat memperkirakan lebih dari 200 calon siswa berpotensi tertolak jika peminat mencapai 240 anak.
Apa akar masalah krisis guru ini?
Ketidaksinkronan data kebutuhan guru (Dapodik) dengan data kepegawaian (BKN) dan anggaran (DAU), formasi yang tidak disetujui atau tanpa anggaran, serta gelombang pensiun yang tidak diantisipasi dengan rekrutmen definitif.
Sumber: Bantenekspres.co.id (16/10/2026 dan 21/10/2026). Seluruh kutipan berasal dari wawancara media tersebut dengan Kepala SDN Sukatani 1 Rajeg Bahrul Ulum dan pengamat pendidikan Dr. Muh Turizal Husein. Diakses 22 Oktober 2026.
