Presiden Prabowo Subianto menjanjikan tambahan anggaran Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar untuk setiap kabupaten/kota. Janji itu disampaikan di Palu pada Sabtu, 14 November 2026, dan langsung disambut antusias pemerintah daerah. Seminggu kemudian, satu hal sudah jelas: uangnya dijanjikan. Satu hal lain belum jelas: kapan cair, dari pos mana, dan dengan aturan pakai seperti apa.

Kementerian Keuangan, yang memegang kunci teknis kebijakan ini, masih mengkaji sumber pendanaan, pos anggaran, dan jalur penyalurannya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakuinya secara terbuka pada Selasa, 17 November 2026. Di tengah sambutan positif dari daerah, kajian yang belum selesai itu membuat janji Rp100 miliar tersebut masih berstatus rencana, bukan kepastian yang sudah bisa dibelanjakan.

Presiden Prabowo Subianto berpidato di podium bermotif Garuda Pancasila

Apa yang sebenarnya dijanjikan Prabowo

Janji itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026. Di hadapan jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan peserta yang hadir, ia berkata, "Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar."

Perlu dicermati redaksinya. Yang disebut Rp100 miliar adalah untuk ibu kota provinsi, bukan untuk provinsi secara umum, dan angka Rp20 miliar untuk kabupaten adalah angka minimal. Prabowo menambahkan, kabupaten yang wilayahnya lebih luas atau kebutuhannya lebih besar dapat menerima lebih dari Rp20 miliar. Jadi skemanya bukan pembagian rata yang kaku, melainkan ada ruang penyesuaian, meski kriteria penyesuaiannya belum diumumkan.

Sumber dananya, kata Prabowo, berasal dari hasil efisiensi belanja negara, khususnya penghematan belanja barang dan jasa pemerintah. Ini sejalan dengan narasi efisiensi yang diusung pemerintah sejak awal tahun. Sebagai contoh hasil efisiensi itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaporkan alokasi renovasi sekolah tahun 2026 yang semula ditargetkan menjangkau 71.000 sekolah kini diproyeksikan mampu menjangkau hingga 88.000 sekolah.

Hitung-hitungan totalnya: bisa belasan triliun

Kalau dihitung kasar, angka keseluruhannya tidak kecil. Indonesia punya 38 provinsi. Jika masing-masing ibu kota provinsi mendapat Rp100 miliar, kebutuhannya sekitar Rp3,8 triliun. Sementara itu, 514 kabupaten/kota yang masing-masing mendapat minimal Rp20 miliar membutuhkan sekitar Rp10,28 triliun. Totalnya mendekati Rp14 triliun, dan itu pun sebelum penyesuaian untuk kabupaten yang lebih besar.

Hitung-hitungan itu adalah perhitungan media, bukan angka resmi pemerintah. Justru di sinilah muncul ganjalan pertama. Tito Karnavian sempat menyampaikan estimasi awal lebih dari Rp4 triliun, angka yang jauh di bawah hitungan Rp14 triliun di atas. Perbedaan ini belum diklarifikasi pemerintah, dan kemungkinan penjelasannya ada pada cakupan penerima atau skema penyaluran yang berbeda dari yang dipahami publik. Sampai Kemenkeu merilis rincian resminya, total nilai program ini masih berupa tafsir.

Ganjalan kedua adalah waktu pencairan. Tito mengaku belum mengetahui secara pasti apakah tambahan transfer ke daerah ini dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026 atau baru disalurkan pada 2027. Kalau akhirnya baru cair Januari 2027, uang itu praktis menjadi anggaran tahun depan, bukan suntikan akhir tahun seperti kesan awal pengumumannya. Bagi pemerintah daerah yang sedang menyusun APBD 2027, kepastian soal tahun anggaran ini jauh lebih penting daripada besar nominalnya.

Dua suara yang berbeda: DPD mendukung, FITRA mengkritik

Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menyambut baik rencana tersebut pada Senin, 16 November 2026. Ia menilai tambahan insentif fiskal itu mencerminkan perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan di daerah. Pesannya kepada kepala daerah cukup spesifik: segera menyiapkan rencana belanja modal yang lebih berdampak bagi warga. Dengan kata lain, DPD tidak hanya mendukung uangnya, tetapi juga mengingatkan agar uangnya dipakai untuk belanja yang hasilnya terasa, bukan sekadar terserap.

Presiden Prabowo Subianto berpidato di mimbar parlemen dengan jari telunjuk terangkat

Suara yang berbeda datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Manajer Riset dan Data Seknas FITRA, Badiul Hadi, menilai skema pembagian dana tambahan tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan fiskal. Menurut dia, rencana kucuran dana tambahan menjelang akhir tahun berisiko menciptakan kebijakan tambal sulam, berpotensi memicu resentralisasi terselubung, serta melemahkan kemandirian fiskal daerah yang sudah terencana matang dalam dokumen anggaran resmi tahun berjalan.

Kritik FITRA menyentuh inti persoalan tata kelola. Pemerintah daerah sudah menetapkan APBD 2026 sejak akhir tahun lalu, lengkap dengan program dan prioritasnya. Suntikan dana di penghujung tahun anggaran memaksa daerah menyusun ulang rencana belanja dalam waktu singkat, dan belanja yang diputuskan terburu-buru cenderung tidak optimal. Ada juga kekhawatiran soal keadilan: pembagian rata Rp100 miliar dan Rp20 miliar tidak membedakan daerah kaya dan daerah miskin, daerah luas dan daerah kecil, daerah dengan kebutuhan mendesak dan daerah yang sebenarnya sudah cukup.

Yang perlu diawasi dari janji ini

Pertama, aturan pakainya. Prabowo menyebut dana harus diarahkan sesuai kebutuhan pembangunan, tetapi belum ada petunjuk teknis soal pos belanja apa yang boleh dibiayai. Pengalaman program transfer ke daerah sebelumnya menunjukkan bahwa tanpa aturan yang jelas, dana tambahan rawan dipakai untuk belanja rutin atau kegiatan seremonial, bukan belanja modal yang berdampak jangka panjang. Peringatan DPD soal belanja modal yang berdampak menjadi relevan di sini.

Kedua, transparansi penyalurannya. Presiden berencana mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati untuk membahas mekanisme penyaluran. Pertemuan itu akan menjadi momen penting: apakah skemanya diumumkan terbuka dengan kriteria yang bisa diuji, atau hanya disampaikan secara internal. Mengingat nilainya yang bisa mencapai belasan triliun rupiah, publik berhak tahu siapa menerima berapa dan untuk apa.

Ketiga, konsistensi dengan kebijakan transfer ke daerah yang sedang berjalan. Rencana ini muncul ketika banyak pemerintah daerah tengah menyusun APBD 2027 dan menyesuaikan diri dengan kebijakan transfer ke daerah. Kalau tambahan ini ternyata berasal dari pos yang sama dengan transfer reguler, atau justru mengurangi alokasi tahun depan, maka yang terlihat seperti bonus bisa berubah menjadi pergeseran anggaran biasa. Penjelasan Kemenkeu soal sumber pendanaan akan menentukan apakah kekhawatiran ini beralasan atau tidak.

Janji yang layak ditagih, bukan sekadar dirayakan

Tidak ada yang salah dengan janji menambah dana daerah. Pemerintah daerah memang membutuhkan ruang fiskal lebih besar, terutama untuk belanja modal seperti jalan, air bersih, dan fasilitas pendidikan. Yang perlu dijaga adalah jarak antara pengumuman dan realisasi. Janji yang diumumkan di panggung besar dengan angka yang mudah diingat publik, Rp100 miliar dan Rp20 miliar, menciptakan ekspektasi yang juga besar. Kalau realisasinya molor ke 2027, menyusut karena keterbatasan anggaran, atau tersendat aturan teknis, kekecewaan yang muncul akan sebanding dengan antusiasme awalnya.

Karena itu, ukuran keberhasilan janji ini bukan pada tepuk tangan saat pengumuman, melainkan pada tiga hal yang bisa dicek dalam beberapa minggu ke depan: rincian teknis dari Kemenkeu, jadwal pencairan yang pasti, dan daftar penerima beserta peruntukannya. Sampai tiga hal itu ada, status janji dana daerah Rp100 miliar ini adalah janji yang sedang menunggu bukti.

Uang rupiah pecahan 50.000 dan 100.000 yang tersusun rapi

FAQ

Berapa tambahan dana daerah yang dijanjikan Prabowo?
Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar untuk setiap kabupaten/kota. Kabupaten yang lebih luas atau kebutuhannya lebih besar bisa menerima lebih dari Rp20 miliar.

Kapan dana tambahan daerah cair?
Belum pasti. Mendagri Tito Karnavian pada 17 November 2026 mengaku belum tahu apakah dana itu cair pada tahun anggaran 2026 atau baru pada 2027. Kemenkeu masih mengkaji aspek teknisnya.

Dari mana sumber dana tambahan itu?
Menurut Presiden Prabowo, dari hasil efisiensi APBN, khususnya penghematan belanja barang dan jasa pemerintah.

Berapa total anggaran yang dibutuhkan?
Hitungan media memperkirakan sekitar Rp3,8 triliun untuk 38 ibu kota provinsi dan sekitar Rp10,28 triliun untuk 514 kabupaten/kota. Pemerintah belum merilis angka resmi, dan estimasi awal yang disampaikan Mendagri justru lebih dari Rp4 triliun, sehingga masih perlu klarifikasi.

Apa kritik terhadap rencana ini?
FITRA menilai pembagian rata belum mencerminkan keadilan fiskal dan berisiko menjadi kebijakan tambal sulam menjelang akhir tahun anggaran. Sementara itu, Ketua DPD RI mendukung rencana ini dan meminta kepala daerah menyiapkan belanja modal yang berdampak.

Sumber: Investor.id, Kanal24, KabarBisnis, Lensa-Indo, Lapor.co.id. Baca juga: Rakornas TPAKD 2026, Prabowo Bicara Dana Daerah dan Dua Tahun Prabowo, Fondasi Kemandirian 2026.