Warga Lambale Raya di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, berencana turun ke jalan pada Kamis, 5 November 2026. Persoalannya satu: ruas jalan provinsi Lambale–Ereke yang tak kunjung diaspal, ditambah perubahan titik koordinat pekerjaan yang menurut warga tidak pernah dijelaskan secara terbuka.
Aksi ini direncanakan oleh Persatuan Masyarakat Lambale Raya. Perwakilannya, Andrian, menyampaikan pada Rabu, 4 November 2026, bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan terbuka dan kepastian, bukan sekadar janji pembangunan. Bagi warga, jalan itu bukan proyek abstrak di dokumen perencanaan, melainkan jalur harian menuju sekolah, pasar, dan layanan kesehatan.
Tiga tuntutan warga
Dalam aksi yang direncanakan, warga menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Buton Utara diminta membuka secara transparan dasar perubahan titik koordinat pekerjaan peningkatan jalan ruas Lambale–Ereke. Kedua, titik koordinat itu diminta dikembalikan, dengan titik awal pelaksanaan di Desa Lambale. Ketiga, pemerintah diminta segera merealisasikan pekerjaan peningkatan dan pengaspalan jalan tersebut, juga dengan titik awal di Desa Lambale.
Inti tuntutan itu sederhana: warga ingin tahu kenapa titik pekerjaan berubah, dan ingin pekerjaan dimulai dari kampung mereka. Perubahan titik koordinat dalam proyek jalan bukan detail teknis kecil. Titik awal menentukan segmen mana yang dikerjakan lebih dulu, dan bagi warga di ujung ruas, pergeseran titik bisa berarti penantian yang makin panjang.
Kenapa jalan ini masuk prioritas di atas kertas
Menurut pemberitaan yang sama, kebijakan prioritas pembangunan infrastruktur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sultra 2024–2026, diarahkan pada penanganan ruas jalan kewenangan provinsi yang mengalami kerusakan berat, kawasan permukiman, sentra ekonomi dan pertanian, serta akses pelayanan publik.
Di atas kertas, ruas seperti Lambale–Ereke masuk dalam logika prioritas itu: jalan provinsi yang rusak berat dan menghubungkan permukiman serta sentra pertanian. Kesenjangan antara prioritas di dokumen dan realisasi di lapangan inilah yang menjadi bahan bakar kekecewaan warga.
Musim hujan membuat jalan rusak terasa dua kali lipat
Waktu aksi ini juga penting. Awal November adalah masa peralihan menuju musim hujan di sebagian besar Indonesia, dan BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk pekan ini. Jalan tanah atau jalan rusak yang masih bisa dilalui saat kemarau bisa berubah menjadi kubangan saat hujan deras turun. Bagi warga yang mengangkut hasil pertanian, kondisi itu berarti ongkos lebih mahal, waktu tempuh lebih lama, dan sebagian hasil panen berisiko rusak di jalan.
Karena itu tuntutan warga bukan sekadar soal aspal. Ini soal akses: apakah anak bisa berangkat sekolah tepat waktu, apakah warga sakit bisa cepat sampai ke fasilitas kesehatan, dan apakah hasil kebun bisa sampai ke pasar dalam kondisi baik.
Yang masih perlu dijawab pemerintah
Sampai pemberitaan ini ditulis, belum ada jawaban resmi pemerintah provinsi maupun kabupaten atas tiga tuntutan tersebut dalam sumber yang sama. Warga berharap aksi 5 November menjadi momentum dibukanya ruang dialog dan jawaban resmi soal perubahan titik koordinat serta kepastian pelaksanaan proyek.
Redaksi mencatat, artikel ini memberitakan rencana aksi berdasarkan pernyataan perwakilan warga sebagaimana dikutip media lokal. Perkembangan setelah aksi berlangsung, termasuk tanggapan resmi pemerintah daerah, perlu diverifikasi dari sumber lanjutan.
FAQ
Di mana ruas Lambale–Ereke?
Ruas jalan provinsi di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, dengan titik awal pekerjaan yang dipermasalahkan berada di Desa Lambale.
Apa yang dituntut warga?
Tiga hal: penjelasan terbuka soal perubahan titik koordinat pekerjaan, pengembalian titik awal ke Desa Lambale, dan realisasi segera pengaspalan ruas tersebut.
Kapan aksi direncanakan?
Kamis, 5 November 2026, oleh Persatuan Masyarakat Lambale Raya.
Kenapa perubahan titik koordinat dipersoalkan?
Karena titik awal menentukan segmen jalan yang dikerjakan lebih dulu. Pergeseran titik bisa menunda giliran wilayah yang semula menjadi prioritas.
Sumber: Archipelago Times, "Jalan Lambale–Ereke Tak Kunjung Diaspal, Warga Siap Guncang Pemprov Sultra!" (4 November 2026); dokumen Rencana Pembangunan Daerah Sultra 2024–2026 sebagaimana dikutip sumber tersebut; peringatan dini cuaca BMKG pekan 3–9 November 2026. Artikel ini terbit 5 November 2026.
