Wacana memindahkan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur resmi ditunda. Pemerintah menegaskan tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah yang menyeluruh memastikan Alas Purwo benar-benar layak menjadi rumah kedua bagi satwa paling langka di Indonesia itu.

Keputusan ini mengakhiri sepekan polemik yang melibatkan DPR, pemerintah daerah, dan pegiat lingkungan. Relokasi badak Jawa awalnya diusulkan karena kekhawatiran atas ancaman bencana di Ujung Kulon, tetapi penolakan datang bertubi-tubi, dan pemerintah akhirnya memilih menahan diri.

Badak Jawa berendam di perairan dangkal di tengah hutan Taman Nasional Ujung Kulon

Kronologi: dari Usulan di Antalya sampai Penundaan

Gagasan relokasi pertama kali mencuat pada Kamis, 12 November 2026. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikannya dalam pertemuan media COP31 di Antalya, Turki. Alasannya: Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menyimpan risiko letusan dan tsunami yang bisa memusnahkan seluruh populasi badak Jawa, karena satwa itu kini hanya hidup di satu tempat, Ujung Kulon.

Usulan itu langsung memicu perdebatan. Pada Selasa, 17 November 2026, pemerintah lewat Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) mulai melunakkan nada. Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Muhamad Hidayat, menegaskan Alas Purwo baru sebatas kawasan potensial, bukan habitat kedua yang sudah ditetapkan. Sehari kemudian, Rabu, 18 November 2026, penundaan resmi diumumkan. Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, pada hari yang sama meminta pemerintah memperkuat perlindungan habitat asli ketimbang terburu-buru memindahkan satwa yang terancam punah.

Puncaknya datang Kamis, 19 November 2026. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menolak tegas wacana relokasi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Ia meminta kajian yang benar-benar komprehensif sebelum rencana apa pun dipertimbangkan.

Kenapa DPR Menolak: Tidak Ada Urgensi

Titiek mempertanyakan urgensi pemindahan. Menurutnya, badak Jawa sudah terbukti mampu bertahan di Ujung Kulon selama ratusan tahun, termasuk ketika Gunung Krakatau meletus dahsyat pada masa lalu. "Nggak ada urgensinya untuk harus dipindahkan saya rasa, ya," ujarnya, seperti dikutip sejumlah media.

Ia juga mengingatkan risiko paling nyata dari relokasi itu sendiri: habitat yang tidak cocok bisa membunuh badak yang dipindahkan. Populasinya sudah sangat sedikit, sehingga kehilangan satu ekor saja terasa berat. Dukungan terhadap pemindahan, kata Titiek, baru bisa dipertimbangkan bila ada laporan keberhasilan relokasi sebelumnya. Selama masih berupa wacana, keputusannya diminta ditunda dan dikaji ulang.

Penolakan serupa datang dari daerah. Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyampaikan keberatan karena badak Jawa dianggap bagian dari identitas Banten. Kesultanan Banten, organisasi masyarakat, dan pegiat lingkungan juga menyuarakan hal yang sama. Ujung Kulon sendiri berstatus Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991, dan badak Jawa adalah alasan utama kawasan itu dilindungi.

Alasan Pemerintah Menunda: Lima Syarat yang Belum Terpenuhi

Pemerintah tidak membantah kekhawatiran soal Anak Krakatau. Yang ditunda adalah eksekusinya, karena lima syarat ekologis di Alas Purwo belum terbukti terpenuhi. Menurut penjelasan Bakom RI, penelitian harus memastikan ketersediaan pakan sepanjang tahun, sumber air, kubangan lumpur, luas ruang jelajah, dan keamanan kawasan. Dua hal tambahan ikut diperhitungkan: kemungkinan konflik dengan masyarakat sekitar dan persaingan sumber daya dengan spesies lain, termasuk banteng Jawa.

"Pemerintah selalu memprioritaskan keselamatan setiap badak Jawa. Oleh karena itu, tidak akan ada relokasi sampai studi ilmiah komprehensif memastikan bahwa ketersediaan makanan dan keamanan habitat di Alas Purwo dapat mendukung upaya konservasi," kata Hidayat.

Juru bicara Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menambahkan bahwa pengembangan habitat kedua bertujuan membentuk populasi tambahan yang sehat, mampu berkembang biak, mempertahankan perilaku alami, dan bertahan secara berkelanjutan. Tanpa bukti ilmiah, tujuan itu tidak bisa dijamin.

Badak Jawa berendam di kubangan di kawasan hutan Ujung Kulon, Banten

Populasi Sekitar 100 Ekor, Perkawinan Sedarah 58,5 Persen

Di balik polemik ini ada angka yang menjelaskan kenapa setiap keputusan soal badak Jawa begitu sensitif. Menurut Hidayat, populasi badak Jawa diperkirakan sekitar 100 ekor dan seluruhnya terkonsentrasi di Ujung Kulon. Tidak ada populasi liar lain di dunia. Satu bencana besar di satu titik bisa menghapus spesies ini selamanya.

Masalah kedua sama seriusnya: tingkat perkawinan sedarah yang dilaporkan mencapai 58,5 persen. Ketika seluruh populasi berasal dari kelompok yang sama dan hidup di satu kawasan sempit, keragaman genetik menyusut dan keturunan menjadi lebih rentan terhadap penyakit serta gangguan reproduksi. Inilah alasan ilmiah di balik gagasan habitat kedua, meski pelaksanaannya masih diperdebatkan.

Sebagai pembanding, kasus badak bernama Musofa kembali diungkit dalam polemik ini. Musofa, yang juga ditulis Mustofa di sejumlah laporan, dipindahkan dari Semenanjung Ujung Kulon menuju Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), fasilitas konservasi semi-in-situ yang masih berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, pada November 2025. Ia mati setelah masuk ke lubang jebakan pada 3 November 2025. Pengalaman itu dipakai para penolak sebagai bukti bahwa pemindahan, bahkan dalam jarak dekat, menyimpan risiko kematian.

Isu Tambahan: Wilayah Pertambangan di Sekitar Ujung Kulon

Polemik relokasi juga menyeret isu lain. Titiek menyoroti kabar kemungkinan pemanfaatan kawasan Ujung Kulon untuk kegiatan pertambangan, dan meminta habitat badak Jawa tetap dipertahankan, bukan dialihkan untuk kepentingan tersebut.

Kementerian ESDM membenarkan adanya penetapan wilayah pertambangan di sebagian perairan sekitar kawasan tersebut. Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan ketentuan itu tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Isu ini menambah alasan para penolak untuk menuntut perlindungan habitat asli diperkuat, apa pun keputusan soal Alas Purwo nantinya.

Apa yang Terjadi Selanjutnya

Untuk saat ini, statusnya jelas: Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama badak Jawa dan harus terus dilindungi. Alas Purwo hanya dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua bila semua persyaratan ekologis dan keamanan sudah dibuktikan lewat studi ilmiah. Tanpa itu, relokasi tidak akan dilaksanakan.

Yang belum jelas adalah jadwal kajiannya. Pemerintah belum mengumumkan kapan studi kelayakan Alas Purwo dimulai dan berapa lama prosesnya. Selama kajian itu berjalan, pengawasan terhadap Ujung Kulon, termasuk ancaman perburuan dan gangguan habitat, tetap menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah penting dari perdebatan soal pemindahan.

Badak Jawa berdiri di antara pepohonan di kawasan hutan Taman Nasional Ujung Kulon

FAQ: Relokasi Badak Jawa

Apakah badak Jawa jadi dipindah ke Alas Purwo?

Tidak, untuk saat ini. Pemerintah menunda rencana itu pada 18 November 2026 sampai ada kajian ilmiah menyeluruh yang membuktikan Alas Purwo layak sebagai habitat kedua.

Kenapa muncul wacana relokasi badak Jawa?

Karena seluruh populasi badak Jawa, sekitar 100 ekor, hanya hidup di Ujung Kulon. Ancaman letusan Gunung Anak Krakatau dan tsunami dikhawatirkan bisa memusnahkan spesies ini sekaligus.

Berapa populasi badak Jawa saat ini?

Diperkirakan sekitar 100 ekor, seluruhnya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Tingkat perkawinan sedarah dilaporkan mencapai 58,5 persen.

Siapa saja yang menolak relokasi badak Jawa?

Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto, anggota DPR Bonnie Triyana, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Kesultanan Banten, organisasi masyarakat, dan pegiat lingkungan.

Sumber: Berita898, Titiek Soeharto Tolak Wacana Relokasi Badak Jawa: Tak Ada Urgensi, 19 November 2026, berita898.com; BSI News, Titiek Soeharto Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, 19 November 2026, bsinews.id; Lima Pagi, Pemerintah Tunda Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, 18 November 2026, limapagi.id. Artikel ini disusun Redaksi Klik Fakta pada 20 November 2026. Ancaman letusan Anak Krakatau juga pernah dibahas di laporan tim BKSDA yang dihujani abu Anak Krakatau.