Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu, 8 November 2026. Pertemuan itu direkam dan diunggah melalui akun YouTube resmi Sekretariat Presiden, dan langsung menyedot perhatian publik.
Yang membuat pertemuan ini istimewa bukan cuma jumlahnya. Sepuluh purnawirawan jenderal yang hadir mencakup hampir tiga dekade kepemimpinan Polri, dari era akhir Orde Baru sampai era pemerintahan Joko Widodo. Mereka diperkenalkan satu per satu oleh Kapolri aktif, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yang turut mendampingi Presiden menyambut para tamu.
Turut hadir dalam pertemuan itu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Presiden Prabowo sendiri terlihat mengenakan setelan safari cokelat saat menyambut para mantan Kapolri.
Siapa Saja 10 Mantan Kapolri yang Hadir?
Berikut daftar lengkapnya, sesuai yang diumumkan dalam pertemuan tersebut:
1. Jenderal Polisi (Purn.) Roesmanhadi — Kapolri periode 1998-2000, memimpin Polri pada masa awal reformasi.
2. Jenderal Polisi (Purn.) Surojo Bimantoro — Kapolri 2000-2001.
3. Jenderal Polisi (Purn.) Da'i Bachtiar — Kapolri 2001-2005.
4. Jenderal Polisi (Purn.) Sutanto — Kapolri 2005-2008.
5. Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri — Kapolri 2008-2010.
6. Jenderal Polisi (Purn.) Timur Pradopo — Kapolri 2010-2013.
7. Jenderal Polisi (Purn.) Sutarman — Kapolri 2013-2015.
8. Jenderal Polisi (Purn.) Badrodin Haiti — Kapolri 2015-2016.
9. Jenderal Polisi (Purn.) Rusdiharjo — Kapolri 2000, dengan masa jabatan singkat pada masa transisi.
10. Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian — Kapolri 2016-2019, yang kemudian menjabat Menteri Dalam Negeri.
Rentang pengalaman mereka sangat panjang. Ada yang memimpin Polri saat institusi itu baru memisahkan diri dari ABRI, ada yang mengawal pemilu-pemilu besar, ada pula yang menangani terorisme dan reformasi internal Polri. Mengumpulkan mereka dalam satu ruangan bukan hal yang sering terjadi.
Apa yang Dibahas? Istana Belum Mengumumkan Substansinya
Bagian yang paling ditunggu publik justru belum terjawab: apa isi pembicaraannya? Sampai artikel ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Istana soal agenda dan hasil pertemuan tersebut. Dokumentasi video yang diunggah Sekretariat Presiden memperlihatkan suasana penyambutan, bukan isi diskusi.
Beberapa media menyebut pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus momentum memperkuat komunikasi antara Presiden dan para purnawirawan Polri. Penafsiran itu masuk akal, tapi tetaplah penafsiran. Tanpa pernyataan resmi, substansi pembahasan tidak bisa dipastikan.
Konteksnya memang menarik. Pertemuan berlangsung di tengah sorotan publik terhadap institusi Polri, termasuk berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan. Mengundang sepuluh mantan Kapolri sekaligus di momen seperti ini mudah dibaca sebagai sinyal: Presiden ingin mendengar langsung dari orang-orang yang pernah memimpin institusi tersebut.
Kenapa Pertemuan Seperti Ini Penting?
Dalam tradisi ketatanegaraan Indonesia, mantan pejabat tinggi kerap dimintai pandangan secara informal oleh presiden yang sedang menjabat. Mereka tidak lagi memegang jabatan, tapi pengalaman mereka tidak hilang. Seorang mantan Kapolri tahu cara kerja institusi dari dalam: kultur, tantangan, dan titik rawan yang tidak selalu terlihat dari luar.
Pertemuan semacam ini juga punya fungsi politik. Ia menunjukkan bahwa Presiden menjaga hubungan dengan para senior Polri, bukan hanya dengan pejabat yang sedang aktif. Di institusi yang sangat hierarkis seperti Polri, sinyal semacam itu dibaca dengan saksama oleh jajaran di bawahnya.
Namun ada batasnya. Pertemuan informal tidak menghasilkan keputusan. Kalau Presiden memang ingin mengambil langkah terkait Polri, langkah itu tetap harus diwujudkan lewat keputusan formal: pergantian pejabat, kebijakan, atau instruksi resmi. Silaturahmi bisa menjadi awal, tapi bukan pengganti keputusan.
Apa yang Perlu Diperhatikan Selanjutnya?
Ada tiga hal yang patut diikuti setelah pertemuan ini. Pertama, apakah Istana mengeluarkan pernyataan lanjutan soal hasil pertemuan. Jika ya, isinya akan menunjukkan apakah pertemuan ini sekadar silaturahmi atau ada agenda yang lebih konkret.
Kedua, apakah ada langkah lanjutan yang melibatkan para mantan Kapolri, misalnya pembentukan tim atau forum konsultasi. Sejauh ini belum ada tanda-tanda ke arah sana.
Ketiga, bagaimana respons publik dan internal Polri. Pertemuan yang melibatkan sepuluh mantan Kapolri sekaligus jarang terjadi, dan penafsirannya bisa bermacam-macam. Sebagian melihatnya sebagai penguatan soliditas, sebagian lain menunggu bukti nyata bahwa pertemuan ini berdampak pada perbaikan institusi.
Hambalang sendiri adalah kediaman pribadi Presiden Prabowo di Kabupaten Bogor, dan kerap dipakai untuk menerima tamu-tamu penting di luar Istana. Memilih Hambalang ketimbang Istana Kepresidenan memberi pertemuan ini nuansa yang lebih personal: bukan rapat resmi kenegaraan, melainkan pertemuan seorang presiden dengan para senior yang pernah memimpin Polri.
Sampai ada perkembangan resmi, pertemuan di Hambalang ini sebaiknya dibaca apa adanya: Presiden bertemu para pendahulunya di Polri, mendengarkan, dan menjaga silaturahmi. Selebihnya masih menunggu.
Baca juga: TNI Kerahkan Pasukan Amankan Jakarta Jelang Demo 10 November.
FAQ
Kapan Prabowo menerima 10 mantan Kapolri?
Minggu, 8 November 2026, di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Siapa saja mantan Kapolri yang hadir?
Roesmanhadi, Surojo Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, Rusdiharjo, dan Tito Karnavian.
Siapa saja pejabat aktif yang mendampingi Presiden?
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Apa hasil pertemuannya?
Belum diumumkan. Istana belum merilis keterangan resmi soal substansi dan hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Sumber: Akun YouTube Sekretariat Presiden (8 November 2026); Tribun Jakarta via YouTube (8 November 2026); Nasional Suara Merdeka (8 November 2026). Artikel ini ditulis dan diterbitkan pada 9 November 2026.



