Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tambahan anggaran besar untuk daerah. Setiap ibu kota provinsi akan mendapat tambahan Rp100 miliar, sementara setiap kabupaten dan kota mendapat minimal Rp20 miliar. Dananya, kata Presiden, berasal dari penghematan belanja negara, bukan dari utang baru atau pajak baru.

Pengumuman itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Di hadapan ribuan kader Muhammadiyah, ia memaparkan rencana yang menurutnya bisa menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.

Presiden Prabowo Subianto

Berapa Tambahannya?

Rinciannya cukup sederhana. Pertama, setiap ibu kota provinsi memperoleh tambahan Rp100 miliar. Kedua, setiap kabupaten memperoleh tambahan minimal Rp20 miliar. Untuk ibu kota kabupaten, besarannya berpeluang lebih besar apabila wilayah dan kebutuhannya lebih luas.

"Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar," kata Prabowo dalam pidatonya, seperti dikutip dari laman presidenri.go.id.

Presiden juga menyebut pemerintah akan mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati dalam waktu dekat untuk membahas penyaluran dana tersebut. Penggunaan dana akan diarahkan melalui koordinasi dengan kepala daerah, dan sebagian dialokasikan untuk memperluas perbaikan sekolah serta penambahan papan interaktif digital hingga empat sampai lima ruang kelas per sekolah.

Dari Mana Uangnya?

Ini bagian yang paling menarik dari pengumuman tersebut. Prabowo mengklaim sumber dananya adalah efisiensi belanja barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 30 persen diperkirakan menguap karena mark-up dan penggelembungan harga, alias korupsi.

"Belanja barang dan jasa dari APBN kita sekitar Rp1.200 triliun. Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus karena mark up, penggelembungan-penggelembungan, alias korupsi," ujar Prabowo.

Solusi yang ia tawarkan adalah menyatukan sistem pengadaan pemerintah menjadi satu pintu. Selama ini, masing-masing provinsi dan kabupaten belanja sendiri-sendiri barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Dengan pengadaan terpusat, pemerintah menargetkan penghematan hingga Rp400 triliun, atau sekitar 40 persen dari total pagu belanja barang dan jasa. Angka penghematan itu yang kemudian dialirkan kembali ke daerah.

Gedung pemerintahan dan langit kota Jakarta

Apa yang Belum Jelas?

Sebuah pengumuman sebesar ini wajar diuji dari sisi yang belum terjawab. Sampai 15 November 2026, pemerintah belum mengumumkan rincian resmi mengenai tanggal pasti pencairan, formula pembagian berdasarkan kebutuhan daerah, maupun persyaratan penggunaan dana tersebut. Yang disampaikan sejauh ini adalah besaran dan sumber dananya, plus janji bahwa anggaran sudah siap dan akan dikucurkan dalam waktu dekat.

Konteks fiskalnya juga patut dicatat. Sehari sebelum pidato Prabowo, Jumat (13/11/2026), Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN hingga Oktober 2026 membengkak menjadi Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), naik dari 1,24 persen pada bulan sebelumnya. Artinya, tambahan anggaran daerah ini diumumkan di tengah defisit yang sedang melebar, sehingga realisasi dan pengawasannya akan menjadi ujian nyata bagi klaim efisiensi tersebut.

Pertanyaan lain yang mengemuka adalah soal mekanisme pengadaan satu pintu itu sendiri. Sentralisasi pengadaan bisa menekan harga, tetapi juga bisa menimbulkan persoalan baru, seperti lambatnya distribusi ke daerah terpencil atau menumpuknya kewenangan di pusat. Sejauh ini belum ada penjelasan teknis tentang bagaimana sistem baru itu akan berjalan.

Kenapa Ini Penting?

Transfer ke Daerah (TKD) adalah salah satu saluran utama uang pusat mengalir ke daerah. Tambahan Rp100 miliar per ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar per kabupaten, bila benar-benar cair dan tepat sasaran, bisa berarti perbaikan jalan, sekolah, dan layanan dasar yang selama ini tertunda karena keterbatasan anggaran daerah.

Tetapi sejarah anggaran daerah juga mengajarkan hal lain: uang yang besar tanpa pengawasan yang ketat rawan bocor di tengah jalan. Justru karena sumber dana ini diklaim berasal dari pemberantasan mark-up, publik punya alasan kuat untuk menagih transparansi yang sama pada penyalurannya. Apakah daftar penerima akan dibuka? Apakah penggunaannya bisa dilacak warga? Itu pertanyaan yang jawabannya belum ada, dan layak terus ditanyakan.

Pemandangan kota Jakarta

Untuk saat ini, yang pasti adalah janjinya: tambahan anggaran untuk semua daerah, bersumber dari efisiensi, dan akan segera dikucurkan. Sisanya, soal jadwal, formula, dan pengawasan, masih menunggu tindak lanjut resmi pemerintah.

Artikel terkait: agenda Presiden Prabowo di KTT ASEAN Manila dan target penetapan UMP 2027 akhir November.

FAQ

Berapa tambahan anggaran yang akan diterima daerah?

Setiap ibu kota provinsi mendapat tambahan Rp100 miliar, dan setiap kabupaten mendapat minimal Rp20 miliar. Besaran untuk ibu kota kabupaten bisa lebih besar sesuai wilayah dan kebutuhan.

Dari mana dana tambahan itu berasal?

Menurut Presiden Prabowo, dananya berasal dari penghematan belanja barang dan jasa APBN melalui penyatuan sistem pengadaan menjadi satu pintu, dengan target hemat hingga Rp400 triliun.

Kapan dana tambahan itu cair?

Belum ada tanggal pasti. Presiden menyebut dana sudah siap dan akan dikucurkan dalam waktu dekat, setelah mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati.

Untuk apa saja dana itu bisa dipakai?

Penggunaannya akan diarahkan melalui koordinasi dengan kepala daerah, antara lain untuk pembangunan daerah, perbaikan sekolah, dan penambahan papan interaktif digital di ruang kelas.

Sumber

Investor.id, "Hasil Efisiensi APBN, Prabowo Tambah TKD Rp 100 Miliar per Ibu Kota Provinsi", 14 November 2026. StockWatch, "Prabowo Ungkap Potensi Kebocoran APBN Rp400 Triliun Akibat Markup Pengadaan", 14 November 2026. BSI News dan ANTARA/CNBC Indonesia, "Prabowo Siapkan Tambahan Anggaran Daerah dari Efisiensi APBN", 14 November 2026. Laman resmi presidenri.go.id, pidato Presiden pada Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Palu, 14 November 2026.