Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan baru untuk industri asuransi. Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, atau POJK 18/2026, diumumkan lewat siaran pers pada 21 November 2026. Aturan ini ditetapkan pada 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada 26 Oktober 2026.

Buat nasabah, kabar ini mungkin terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal isinya menyentuh hal yang paling mendasar dari asuransi: apakah perusahaan punya cukup modal untuk membayar klaim saat dibutuhkan. Berikut enam aturan utama di dalamnya, dan apa artinya buat pemegang polis.

Tangan menandatangani dokumen kontrak asuransi

1. Rasio solvabilitas minimum 120 persen

Aturan pertama, dan yang paling penting, adalah Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum atau KRSM sebesar 120 persen. Rasio ini membandingkan modal yang tersedia di perusahaan dengan modal minimum berbasis risiko yang wajib disediakan. Sederhananya, perusahaan asuransi wajib memiliki modal sedikitnya 120 persen dari kebutuhan minimumnya.

Perusahaan besar yang ditetapkan sebagai Domestic Significantly Important Insurer, disingkat D-SII, mendapat kewajiban tambahan. Mereka wajib membentuk tambahan modal sebesar 15 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko, sehingga KRSM-nya menjadi 135 persen. Logikanya, perusahaan yang terlalu besar untuk gagal harus punya bantalan modal yang lebih tebal, agar kegagalannya tidak mengguncang seluruh industri dan merugikan jutaan pemegang polis.

2. Modal dibagi Tier 1 dan Tier 2

POJK 18/2026 mengelompokkan modal yang tersedia menjadi modal inti atau Tier 1 dan modal pelengkap atau Tier 2. Modal inti sendiri terbagi lagi menjadi modal inti tidak terbatas dan modal inti terbatas.

Pembedaan ini bukan sekadar urusan istilah. OJK menilai modal berdasarkan kemampuannya menyerap kerugian. Modal yang paling mudah dipakai menanggung kerugian, seperti modal disetor, mendapat perlakuan berbeda dari instrumen modal yang lebih rumit. Batasnya pun diatur: instrumen modal inti terbatas paling tinggi 100 persen dari modal inti tidak terbatas atau modal disetor, sedangkan modal pelengkap paling tinggi 50 persen dari modal inti. Dengan cara ini, perusahaan tidak bisa menggelembungkan angka modalnya dengan instrumen yang sebenarnya lemah.

3. Pinjaman subordinasi bisa dihitung sebagai modal

Aturan ketiga mengatur pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang pembayarannya didahulukan oleh kewajiban lain bila perusahaan bermasalah. Pinjaman semacam ini dapat diakui sebagai modal inti terbatas atau modal pelengkap, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan OJK.

Ketentuan ini memberi perusahaan jalur tambahan untuk memperkuat permodalan, tapi dengan pagar yang jelas. Tidak semua pinjaman bisa diklaim sebagai modal. Hanya yang memenuhi syarat, termasuk soal kemampuan menyerap kerugian, yang diakui.

Gedung perkantoran perusahaan asuransi di kawasan bisnis Jakarta

4. Perhitungan risiko makin detail

Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko atau MMBR disempurnakan. Perhitungan wajib memperhitungkan sedikitnya empat jenis risiko: risiko kredit, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional, dengan pendekatan pengukuran yang lebih mencerminkan profil risiko masing-masing perusahaan.

Yang menarik, risiko asuransi kini dihitung dengan mempertimbangkan korelasi antar risiko dan antar lini usaha. Artinya, OJK tidak lagi menilai risiko secara terpisah-pisah, melainkan melihat bagaimana risiko-risiko itu saling terkait di dalam satu perusahaan. Perusahaan dengan lini usaha yang risikonya saling memperbesar akan diminta modal lebih besar dibanding perusahaan yang risikonya tersebar.

5. Perusahaan wajib menilai risikonya sendiri

Aturan kelima adalah penerapan Own Risk and Solvency Assessment atau ORSA. Perusahaan wajib melakukan dan mendokumentasikan penilaian kecukupan rasio solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan, termasuk stress test, paling sedikit satu kali dalam setahun. Mereka juga wajib menetapkan strategi pemeliharaan rasio solvabilitas.

Ini perubahan cara kerja yang cukup mendasar. OJK tidak hanya menunggu laporan, tapi mewajibkan perusahaan menguji dirinya sendiri terhadap skenario buruk, misalnya saat pasar jatuh atau klaim melonjak, lalu menyiapkan rencana jika skenario itu terjadi. Hasil penilaian ini menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan OJK.

6. Laporan berkala, audit, dan sanksi

Aturan keenam mengatur kewajiban pelaporan. Perusahaan wajib menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas secara triwulanan dan tahunan. Laporan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik. Pelanggaran terhadap ketentuan solvabilitas, permodalan, perhitungan MMBR, dan kewajiban lain dikenai sanksi administratif.

Untuk memberi waktu penyesuaian, OJK memperpanjang batas penyampaian laporan perhitungan rasio solvabilitas triwulanan selama 2027 menjadi paling lambat 45 hari setelah triwulan berakhir. Perhitungan dengan ketentuan baru ini sendiri mulai diterapkan pada laporan keuangan kuartal I 2027.

Kenapa aturan ini muncul sekarang?

OJK menyebut tiga pendorong. Pertama, dinamika ekonomi, termasuk fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, dan ketidakpastian ekonomi global, yang memengaruhi profil risiko perusahaan asuransi. Kedua, penyelarasan dengan standar internasional soal kontrak asuransi dan permodalan. Ketiga, penyesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 tentang Kontrak Asuransi, yang berlaku sejak 1 Januari 2025 dan mengubah cara kontrak asuransi diakui, diukur, dan dilaporkan.

Dengan kata lain, aturan akuntansi berubah, dunia berubah, dan aturan permodalan harus ikut berubah. Modal yang dihitung dengan cara lama tidak lagi cukup mencerminkan risiko yang dihadapi perusahaan hari ini. Buat yang ingin memahami cara OJK mengawasi sektor keuangan dari sisi konsumen, baca juga cara cek SLIK OJK online gratis lewat iDebKu.

Apa artinya buat pemegang polis?

Dampak langsungnya tidak berupa perubahan premi atau manfaat polis. Dampaknya ada pada jaminan di balik layar. Perusahaan asuransi dengan modal yang dihitung lebih ketat dan diawasi lewat stress test tahunan cenderung lebih mampu membayar klaim, bahkan saat kondisi ekonomi memburuk.

Bagi calon nasabah, aturan ini juga memberi sinyal. Perusahaan yang kesulitan memenuhi KRSM 120 persen akan ketahuan lebih cepat lewat laporan triwulanan, dan OJK bisa bertindak lebih dini. Jadi, sebelum membeli polis, ada baiknya memeriksa reputasi dan kesehatan keuangan perusahaan, bukan hanya besarnya iming-iming manfaat.

Papan nama kantor perusahaan asuransi Prudential

FAQ

Apa itu POJK 18 Tahun 2026?

Peraturan OJK tentang perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi. Aturan ini ditetapkan 2 Oktober 2026, diundangkan 26 Oktober 2026, dan diumumkan OJK pada 21 November 2026.

Berapa rasio solvabilitas minimum perusahaan asuransi?

KRSM sebesar 120 persen. Perusahaan yang ditetapkan sebagai D-SII wajib membentuk tambahan modal 15 persen dari MMBR, sehingga KRSM-nya menjadi 135 persen.

Kapan aturan baru ini mulai diterapkan?

Perhitungan dengan ketentuan baru mulai diterapkan pada laporan keuangan kuartal I 2027. Batas penyampaian laporan triwulanan selama 2027 diperpanjang menjadi paling lambat 45 hari setelah triwulan berakhir.

Apakah POJK 18/2026 memengaruhi premi atau manfaat polis saya?

Tidak secara langsung. Aturan ini mengatur kecukupan modal perusahaan, bukan harga produk. Manfaatnya bagi nasabah adalah perusahaan yang lebih kuat secara finansial dan lebih mampu membayar klaim.

Sumber

Otoritas Jasa Keuangan, "Perkuat Ketahanan Keuangan Industri Asuransi, OJK Terbitkan POJK 18 Tahun 2026", siaran pers 21 November 2026, ojk.go.id. OJK, "Peraturan OJK 18 Tahun 2026 Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi", ojk.go.id. InvestorTrust, "Perkuat Ketahanan Keuangan Industri Asuransi, OJK Terbitkan POJK 18 Tahun 2026", 22 November 2026, investortrust.id. Investor Daily, "OJK Tetapkan Rasio Solvabilitas Minimum Asuransi 120%", 22 November 2026, investor.id. Diakses 23 November 2026.