Mulai tahun ajaran 2027/2028, Bahasa Inggris resmi menjadi pelajaran wajib untuk siswa kelas 3 hingga 6 SD di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diumumkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti sebagai bekal generasi muda menghadapi persaingan global. Tapi di tengah persiapan besar-besaran itu, sebuah keluhan yang viral di TikTok justru membuka luka lama: para guru Bahasa Inggris di SD merasa terjebak aturan 24 jam pelajaran (JP) per minggu.
Dari situlah lahir anggapan keliru: kalau cuma mengajar dua jam per kelas dalam seminggu, berarti guru Bahasa Inggris SD kerjanya santai? Faktanya, jumlah jam mengajar yang kecil itu bukan pilihan mereka. Dan ironi terbesarnya: puluhan ribu sekolah di Indonesia bahkan belum punya guru Bahasa Inggris sama sekali.
Mitos yang beredar: "cuma dua jam seminggu, enak dong"
Narasi yang ramai di media sosial menyederhanakan persoalan ini. Guru Bahasa Inggris SD disebut kurang bekerja karena alokasi mengajarnya cuma 2 JP per kelas per minggu. Keluhan para guru yang viral di TikTok malah dibaca sebagai "protes karena jam kerjanya sedikit". Padahal keluhannya justru sebaliknya: jam yang sedikit itu membuat mereka tidak diakui.
Di jenjang SD tidak ada sistem guru tunggal per mata pelajaran seperti di SMP atau SMA. Guru kelas adalah pemegang utama pembelajaran. Guru berlatar belakang Pendidikan Bahasa Inggris yang hanya mengajar 2 JP per kelas, kalaupun memegang enam kelas, totalnya baru 12 JP. Angka ini jauh di bawah syarat 24 JP per minggu untuk menerima tunjangan profesi. Akibatnya, mereka terpaksa mengajar di dua sampai tiga sekolah berbeda, atau status jam mengajarnya tidak terhitung sama sekali.
Jadi yang diprotes bukan beban kerja yang ringan. Yang diprotes adalah struktur aturan yang tidak memberi mereka jalan untuk diakui sebagai guru penuh.
Fakta pertama: 90 ribu SD belum punya gurunya
Menurut data Ditjen GTK Kemendikdasmen tahun 2025, dari total 150.447 SD di Indonesia, sebanyak 90.447 sekolah — sekitar 60 persen — belum memiliki guru dengan latar belakang Bahasa Inggris. Bahkan di 60 ribu sekolah yang "sudah punya", belum tentu gurunya mengajar di kelas 3 yang akan menjadi titik awal kewajiban baru ini.
Angka inilah yang menjadi sasaran Program Pengembangan Kompetensi Guru SD Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI): 90.447 satuan pendidikan, masing-masing diwakili satu guru kelas 3, 4, 5, atau 6 yang berlatar belakang non-Bahasa Inggris, di sekolah yang belum menerapkan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran.
Artinya, pemerintah sadar betul kekurangan gurunya. Strategi yang diambil bukan menunggu lulusan baru Pendidikan Bahasa Inggris, melainkan melatih guru kelas yang sudah ada. Target kompetensinya jelas: dari level A1-A2 menuju minimal B1 menurut standar CEFR — sesuai Perdirjen GTK Nomor 1668 Tahun 2024 yang mensyaratkan kompetensi minimal B1 bagi guru Bahasa Inggris di tingkat SD.
Fakta kedua: apa yang disiapkan sampai 2027
Dasar kebijakannya adalah Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, perubahan atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Pasal 33 aturan itu menyebut Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan sampai tahun ajaran 2026/2027, lalu beralih menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027/2028. Alokasinya 2 JP per minggu untuk kelas 3 sampai 6.
Untuk masa transisi, kementerian meluncurkan PKGSD-MBI: program pelatihan enam bulan yang menggabungkan in-service training lewat LMS Ruang GTK dan on-the-job training dengan mengajar 1-2 JP per minggu. Tahap awal diikuti 5.777 guru dari 177 kabupaten/kota di 34 provinsi. Sebanyak 1.100 fasilitator daerah disiapkan untuk melatih 90.000 guru.
Direktur Guru Pendidikan Dasar Ditjen GTKPG, Rachmadi Widdiharto, menyebut pelatihan ini sebagai ruang kolaborasi. "Kami memahami bahwa bagi sebagian guru, mengajar Bahasa Inggris mungkin terasa sebagai tantangan baru. Namun saya ingin mengajak Bapak/Ibu melihatnya bukan sebagai beban tambahan, melainkan kesempatan untuk berkembang bersama murid-murid kita," ujarnya.
Pendekatannya juga dibuat ramah anak: Mindful, Meaningful, Joyful Learning lewat storytelling dan game-based learning. Prioritasnya bukan tata bahasa yang sempurna, melainkan keberanian anak berkomunikasi. Abdul Mu'ti menegaskan filosofi itu dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) di Nusa Dua, Bali, 2-4 Oktober 2026: "Kita ingin membuat anak-anak ini belajar dengan gembira walaupun salah."
Baca juga: kebijakan baru lain di dunia pendidikan 2027.
Fakta ketiga: yang masih bisa salah
Di sinilah mitos "guru malas" paling berbahaya: ia menutupi masalah yang sebenarnya. Kesenjangan kesiapan antara sekolah kota dan desa masih lebar. Guru kelas di daerah terpencil yang kemampuan Bahasa Inggrisnya masih di level A1 kini dituntut naik ke B1 dalam enam bulan — sambil tetap mengajar semua mata pelajaran lain.
Dan persoalan 24 JP tadi belum tersentuh kebijakan baru. Selama struktur pengakuan jam mengajar tidak diubah, guru Bahasa Inggris lulusan pendidikan yang mengajar di SD tetap berada dalam posisi serba salah: jamnya sedikit karena aturannya memang begitu, lalu tidak diakui karena jamnya sedikit.
Jadi, siapa yang sebenarnya "malas"?
Bukan guru-gurunya. Mereka justru sedang diminta mengejar standar baru di tengah keterbatasan yang bukan mereka ciptakan. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, itu bukan etos kerja para guru — melainkan kesiapan sistem: cukupkah gurunya, adilkah aturan pengakuannya, dan realistiskah target waktunya untuk 90 ribu sekolah.
Bahasa Inggris wajib 2027 bisa jadi lompatan besar untuk anak Indonesia. Tapi lompatan itu akan pincang kalau orang-orang yang diminta mengajarnya justru tidak diakui negara sebagai guru penuh.
FAQ
Kapan Bahasa Inggris menjadi pelajaran wajib di SD?
Mulai tahun ajaran 2027/2028, untuk siswa kelas 3 hingga 6 SD/MI, dengan alokasi 2 JP per minggu. Sampai tahun ajaran 2026/2027 statusnya masih mata pelajaran pilihan berdasarkan kesiapan sekolah.
Apa itu PKGSD-MBI?
Program Pengembangan Kompetensi Guru SD Mengajar Bahasa Inggris: pelatihan enam bulan dari Kemendikdasmen untuk melatih guru kelas (bukan lulusan Bahasa Inggris) agar mampu mengajar Bahasa Inggris, dengan target kompetensi minimal B1 (CEFR).
Mengapa guru Bahasa Inggris SD sulit memenuhi 24 JP?
Karena di SD guru kelas adalah pemegang utama pembelajaran dan alokasi Bahasa Inggris hanya 2 JP per kelas. Enam kelas pun baru menghasilkan 12 JP — setengah dari syarat tunjangan profesi. Akibatnya mereka harus mengajar di 2-3 sekolah atau statusnya tidak terhitung.
Apakah guru kelas boleh mengajar Bahasa Inggris?
Boleh, dan memang itu strategi pemerintah saat ini karena kekurangan guru berlatar belakang Bahasa Inggris. Mereka dilatih lewat PKGSD-MBI dengan metode pembelajaran yang menyenangkan untuk anak.
Sumber: Pusat Informasi Kemendikdasmen — program PKGSD-MBI dan siaran pers Kemendikdasmen perkuat kompetensi guru SD mengajar Bahasa Inggris (kemendikdasmen.go.id); "Bahasa Inggris Wajib Kelas 3 Tapi Guru SD Tak Diakui 24 JP" (bicarainfo.com, 21 Oktober 2026); "Kemendikdasmen Dorong Guru SD Siap Mengajar Bahasa Inggris Tahun 2027" (teropongbisnis.id). Tanggal akses: 21 Oktober 2026.
