BBC News Indonesia, Jumat 20 November 2026, menurunkan laporan berjudul "Pemerintah klaim layar interaktif jadi solusi perbaikan pendidikan, 'Tidak ada listrik di sini, anak-anak lebih butuh buku'". Judul itu merangkum perdebatan seputar layar interaktif sekolah: apakah perangkat canggih di depan kelas benar-benar bisa memperbaiki mutu pendidikan, atau justru melewatkan kebutuhan yang lebih mendasar?
Pertanyaannya bukan apakah teknologi itu berguna. Layar besar yang bisa disentuh dan menampilkan materi secara visual memang dapat membuat pelajaran lebih menarik. Pertanyaannya adalah soal urutan dan kondisi di lapangan. Apa gunanya layar pintar bila listrik belum stabil, atap masih bocor, atau buku pelajaran masih kurang?
Seberapa besar program ini
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengedepankan pengadaan Interactive Flat Panel (IFP), atau layar datar interaktif, sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sepanjang 2025, lebih dari 288.865 papan interaktif digital (IFP) telah dikirimkan ke satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Pada 2026, pemerintah menargetkan distribusi lebih dari 700.000 perangkat tambahan. Bila target itu tercapai, totalnya melampaui satu juta perangkat dalam dua tahun.
Distribusi perangkat berjalan beriringan dengan revitalisasi sekolah. Menurut siaran pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 926/sipers/A6/XI/2026 yang diterbitkan di Jakarta pada 1 November 2026, Kemendikdasmen telah merevitalisasi lebih dari 55.000 satuan pendidikan dalam dua tahun pertama pemerintahan. Jumlah itu diproyeksikan meningkat menjadi hampir 80.000 satuan pendidikan hingga akhir 2026.
Revitalisasi tersebut diprioritaskan bagi sekolah dengan kerusakan berat, sekolah di wilayah 3T, serta satuan pendidikan yang terdampak bencana. Siaran pers yang sama mencatat, sebanyak 98 persen sekolah terdampak bencana telah dibangun kembali dan seluruhnya sudah melaksanakan pembelajaran secara normal, meski sebagian masih menerapkan sistem pergantian waktu belajar.
Apa yang diklaim pemerintah dan logika di baliknya
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan tidak boleh ada sekolah yang atapnya roboh, tidak boleh ada toilet yang kotor, dan tidak boleh ada kelas yang rusak. Pernyataan itu menjadi penanda arah kebijakan: perbaikan fisik sekolah diposisikan sebagai prasyarat, bukan sekadar pelengkap.
Mu'ti juga menegaskan bahwa teknologi bukan tujuan akhir, melainkan sarana meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemerintah tidak mengklaim bahwa layar itu sendiri adalah pendidikan yang lebih baik. Klaimnya adalah layar dapat menjadi alat untuk mencapai pendidikan yang lebih baik, bila dipakai dengan benar dan bila kondisi pendukungnya tersedia.
Untuk itulah program digitalisasi dirancang sebagai paket empat bagian: perangkatnya, laptop, pelatihan guru, dan fasilitas pendukung seperti internet, listrik, dan materi pembelajaran. Perangkat tanpa guru yang terlatih hanya akan menjadi pajangan. Layar tanpa listrik dan internet hanya akan menjadi papan tulis yang mahal.
Kemendikdasmen juga menyiapkan Studio Guru untuk puncak Hari Guru 2026. Peluncurannya dijadwalkan pada 26 November di Sentul. Studio ini dirancang untuk menghubungkan guru terbaik dengan murid di berbagai daerah lewat pembelajaran interaktif, sehingga kesenjangan kualitas pengajaran antar daerah bisa dipersempit.
Keberatan yang muncul: listrik, buku, dan kebutuhan dasar
Di sinilah laporan BBC hari ini menekan. Frasa "Tidak ada listrik di sini, anak-anak lebih butuh buku" yang muncul dalam judul laporan itu menangkap keberatan yang paling sering terdengar. Keberatan ini bukan penolakan terhadap teknologi. Ia adalah pertanyaan tentang prioritas.
Di sekolah yang aliran listriknya belum stabil, layar interaktif betapa pun canggihnya tidak bisa menyala setiap hari. Di sekolah yang koleksi bukunya terbatas, siswa tetap membutuhkan bahan bacaan yang bisa mereka bawa pulang, baca ulang, dan pelajari tanpa bergantung pada perangkat yang menyala. Kritik ini tidak membantah manfaat layar. Ia mempertanyakan apakah layar seharusnya datang lebih dulu, atau setelah kebutuhan dasar terpenuhi.
Keberatan ini sulit dijawab hanya dengan angka distribusi. Angka 288.865 perangkat yang sudah terkirim dan target 700.000 perangkat tambahan pada 2026 menunjukkan kecepatan, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa setiap perangkat itu berfungsi setiap hari di setiap sekolah.
Di sisi lain, program revitalisasi sekolah yang berjalan bersamaan adalah jawaban pemerintah terhadap sebagian keberatan tersebut. Pertanyaannya kemudian bergeser: apakah perbaikan itu tiba di sekolah yang sama, pada waktu yang sama, dengan layar yang dikirimkan? Siaran pers Kemendikdasmen tidak merinci sinkronisasi per sekolah.
Perangkat saja tidak cukup: paket empat bagian dan sisi guru
Bagian program yang paling menentukan mungkin bukan perangkatnya, melainkan gurunya. Layar interaktif hanya sebagus guru yang mengoperasikannya. Guru yang tidak terlatih akan memakai layar mahal itu seperti papan tulis biasa, atau bahkan membiarkannya tidak terpakai. Inilah sebabnya pelatihan guru masuk sebagai salah satu dari empat komponen paket digitalisasi pendidikan.
Pemerintah juga menempuh pendekatan 3K untuk peningkatan kualitas guru, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan. Bagi lebih dari 200.000 guru yang belum berkualifikasi D4 atau S1, pemerintah memberi kesempatan melanjutkan pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dengan beasiswa Rp3 juta per semester per guru. Angka ini memberi gambaran tentang skala persoalan: ratusan ribu guru masih perlu peningkatan kualifikasi formal.
Namun kualifikasi formal dan kemampuan memakai layar di kelas adalah dua hal yang tidak selalu berjalan seiring. Seorang guru bisa memiliki ijazah S1 tetapi belum terbiasa merancang pembelajaran interaktif. Program RPL menjawab sisi kualifikasi, sementara pelatihan guru dalam paket digitalisasi menjawab sisi keterampilan. Keduanya perlu dinilai secara terpisah.
Apa yang masih perlu dibuktikan
Setelah angka, klaim, dan keberatan diuraikan, tersisa pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh data yang tersedia saat ini. Pertama, berapa banyak dari ratusan ribu layar yang sudah dikirim benar-benar menyala dan dipakai setiap hari? Angka distribusi tidak sama dengan angka pemakaian. Tanpa data pemakaian, publik hanya tahu berapa banyak perangkat yang tiba, bukan berapa banyak yang mengubah cara belajar.
Kedua, apakah sekolah penerima layar juga menerima listrik yang memadai, internet yang stabil, dan materi pembelajaran yang sesuai? Paket empat bagian yang dirancang pemerintah mensyaratkan semua komponen itu hadir bersama. Ketiga, apakah pelatihan guru menghasilkan perubahan nyata di dalam kelas? Yang perlu diukur adalah apakah cara mengajar berubah dan apakah hasil belajar siswa ikut berubah. Keempat, apakah Studio Guru yang dijadwalkan meluncur pada 26 November di Sentul benar-benar menjangkau murid di berbagai daerah? Program ini masih dalam tahap persiapan, sehingga penilaiannya harus menunggu setelah peluncuran.
Penilaian redaksi
Fakta: pemerintah telah mendistribusikan lebih dari 288.865 perangkat IFP sepanjang 2025, menargetkan lebih dari 700.000 perangkat tambahan pada 2026, merevitalisasi lebih dari 55.000 satuan pendidikan dengan target hampir 80.000 hingga akhir 2026, serta menyiapkan beasiswa RPL Rp3 juta per semester bagi lebih dari 200.000 guru yang belum berkualifikasi D4 atau S1. BBC News Indonesia pada 20 November 2026 menyoroti perdebatan seputar program ini, dengan menekankan pertanyaan soal listrik dan buku.
Analisis: program ini memiliki skala dan desain yang serius, terutama karena perangkat dibarengi perbaikan bangunan dan pelatihan guru. Namun skala distribusi bukan bukti keberhasilan. Keberhasilan baru bisa dinilai bila ada data pemakaian perangkat, kesiapan listrik dan internet di sekolah penerima, serta dampaknya terhadap hasil belajar. Sampai data itu tersedia, layar interaktif layak disebut sebagai investasi besar yang janjinya masih harus dibuktikan.
Bagi orang tua dan siswa, sikap yang paling masuk akal saat ini adalah mengikuti dua hal sekaligus: apakah layar di sekolah mereka benar-benar dipakai, dan apakah kebutuhan dasar seperti listrik, buku, dan ruang kelas yang layak ikut terpenuhi. Bila keduanya berjalan bersama, program ini punya peluang menjadi perubahan nyata.
Artikel ini diterbitkan pada 20 November 2026 dan disusun berdasarkan laporan BBC News Indonesia serta siaran pers Kemendikdasmen Nomor 926/sipers/A6/XI/2026. Untuk informasi seputar pendidikan lainnya, baca juga cara daftar SNBP 2027 dan jadwal dan syarat TKA susulan 2026.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu Interactive Flat Panel (IFP)?
Interactive Flat Panel, atau IFP, adalah layar datar interaktif yang bisa disentuh dan menampilkan materi pembelajaran secara digital. Pemerintah mengedepankannya sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan sejak pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dilantik pada 20 Oktober 2024.
Berapa banyak layar interaktif yang sudah dibagikan ke sekolah?
Sepanjang 2025, lebih dari 288.865 papan interaktif digital telah dikirimkan ke satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Pada 2026, pemerintah menargetkan distribusi lebih dari 700.000 perangkat tambahan sehingga totalnya melampaui satu juta perangkat dalam dua tahun.
Apa saja isi paket digitalisasi pendidikan pemerintah?
Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, paket digitalisasi terdiri dari empat bagian: perangkatnya, laptop, pelatihan guru, dan fasilitas pendukung seperti internet, listrik, dan materi pembelajaran.
Apa itu Studio Guru?
Studio Guru adalah program Kemendikdasmen yang disiapkan untuk puncak Hari Guru 2026, dengan peluncuran dijadwalkan pada 26 November di Sentul. Program ini dirancang untuk menghubungkan guru terbaik dengan murid di berbagai daerah lewat pembelajaran interaktif.
Berapa beasiswa RPL untuk guru yang belum berkualifikasi D4 atau S1?
Pemerintah memberi kesempatan bagi lebih dari 200.000 guru yang belum berkualifikasi D4 atau S1 untuk melanjutkan pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dengan beasiswa Rp3 juta per semester per guru.
Sumber
BBC News Indonesia, "Pemerintah klaim layar interaktif jadi solusi perbaikan pendidikan, 'Tidak ada listrik di sini, anak-anak lebih butuh buku'", 20 November 2026. https://www.bbc.com/indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Siaran Pers Nomor 926/sipers/A6/XI/2026, "Lebih Dari 55 Ribu Sekolah Diperbaiki, Anak Indonesia Mendapatkan Ruang Belajar Lebih Layak", Jakarta, 1 November 2026. https://bpmpriau.kemendikdasmen.go.id/wp-content/uploads/2026/11/Siaran-Pers-926-Lebih-Dari-55-Ribu-Sekolah-Diperbaiki-Anak-Indonesia-Mendapatkan-Ruang-Belajar-Lebih-Layak.pdf



