KPK geledah Sumatera Utara pada 9–10 November 2026. Enam lokasi disisir penyidik dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara. Dokumen dan barang bukti elektronik disita, kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Penggeledahan ini bukan perkara baru. Ia adalah kelanjutan dari operasi tangkap tangan pada Juni 2025 yang sudah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Yang baru kali ini adalah jangkauannya: penyidik masuk ke dua kantor pemerintah sekaligus empat rumah, termasuk kediaman dua kontraktor dan dua mantan pejabat.
Enam Lokasi yang Digeledah
Dua lokasi pertama adalah kantor: Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I dan Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumatera Utara. Empat lokasi lainnya adalah rumah: dua rumah kontraktor pembangunan jalan, rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, serta rumah mantan kepala satuan kerja pada BBPJN Sumatera Utara.
KPK belum menyampaikan isi dokumen yang disita, rincian barang bukti elektronik dari masing-masing lokasi, maupun identitas pemilik rumah dan alamat rinci lokasi penggeledahan. Yang dikonfirmasi Budi Prasetyo hanya jenisnya: sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan penyidikan.
Delapan Tersangka, Tujuh Sudah Ditahan
Perkara ini sudah berjalan jauh sebelum penggeledahan pekan ini. Pada 13 Oktober 2026, KPK mengungkapkan identitas delapan tersangka yang sudah ditetapkan sejak September 2026. Tujuh di antaranya ditahan pada 22 Oktober 2026. Satu orang, Dicky Erlangga (DE), tidak ditahan.
Kedelapan tersangka itu adalah mantan Kepala BBPJN Sumut Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja; mantan Kepala Satker PJN Wilayah I Rahmad Parulian dan Dicky Erlangga; mantan Kepala Satker PJN Wilayah II T. Rahmansyah Putra; serta para Pejabat Pembuat Komitmen Faisal, Heri Handoko, Munson Ponter Paulus, dan Manaek Manalu.
Perkara ini diduga melibatkan praktik pemotongan commitment fee secara terstruktur berdasarkan jenjang jabatan di lingkungan BBPJN Sumut. Dua penyedia jasa yang memenangkan tender, M. Akhirun Efendi Siregar selaku Direktur Utama PT DNG dan M. Rayhan Dulasmi Pilang selaku Direktur PT RN, diduga diminta menyetor sejumlah uang agar perusahaan mereka tetap mendapat proyek pembangunan jalan. Dugaan itu masih dalam tahap penyidikan dan belum diputus pengadilan.
Akar Perkara: OTT 26 Juni 2025
Kasus dugaan korupsi proyek jalan Sumut pertama kali mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 26 Juni 2025. OTT itu terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka: Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting; Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar; PPK di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto; Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun; dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
Pada 5 Mei 2026, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan atas perkara tersebut. Pengembangan itulah yang berujung pada penetapan delapan tersangka pada September 2026 dan penggeledahan enam lokasi pada 9–10 November 2026.
Mengapa Penggeledahan Ini Penting
Dalam perkara korupsi proyek infrastruktur, dokumen dan jejak elektronik sering kali lebih menentukan daripada kesaksian. Penggeledahan ke kantor satker berarti penyidik mencari dokumen pengadaan, kontrak, dan pencatatan pembayaran di sumbernya. Penggeledahan ke rumah kontraktor dan mantan pejabat berarti penyidik menelusuri sisi lain: siapa menerima, berapa, dan lewat jalur apa.
Namun perlu dicatat batasnya. Penggeledahan adalah bagian dari penyidikan, bukan vonis. KPK sendiri belum membeberkan isi dokumen yang disita, dan hubungan barang bukti itu dengan dugaan tindak pidana masih menjadi bagian dari pendalaman. Publik perlu menunggu keterangan resmi berikutnya sebelum menyimpulkan peran masing-masing pihak.
Langkah KPK di Sumut ini menambah daftar panjang penggeledahan lembaga antirasuah sepanjang 2026. Sebelumnya, KPK juga menggeledah sejumlah lokasi dalam perkara lain, seperti dilaporkan dalam artikel KPK geledah Djarum terkait cukai triliunan dan KPK sita 4 mobil kasus korupsi dana BNPB.
FAQ
Berapa lokasi yang digeledah KPK di Sumatera Utara?
Enam lokasi, digeledah pada 9–10 November 2026: dua kantor Satker PJN Wilayah I dan II BBPJN Sumut, serta empat rumah milik dua kontraktor, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, dan mantan kepala satker BBPJN Sumut.
Apa yang disita dalam penggeledahan itu?
Sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan penyidikan. KPK belum merinci isi dokumen maupun data elektronik yang ditemukan.
Berapa tersangka dalam kasus proyek jalan Sumut?
Delapan orang. Tujuh di antaranya ditahan pada 22 Oktober 2026, sementara Dicky Erlangga tidak ditahan.
Kapan kasus ini bermula?
Kasus bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 26 Juni 2025, lalu dikembangkan pada 5 Mei 2026 dan berlanjut hingga penggeledahan November 2026.
Apakah para tersangka sudah terbukti bersalah?
Belum. Perkara masih berada pada tahap penyidikan pengembangan, sehingga dugaan KPK belum menjadi kesalahan yang diputus pengadilan.
Sumber: ValidNews — KPK Geledah 6 Tempat di Sumut; Journalarta — KPK Geledah 6 Lokasi Terkait Kasus Proyek Jalan Sumut; Lensa Hukum — KPK Geledah Enam Lokasi Terkait Korupsi Proyek Jalan Sumut; Suar Kabar — KPK Amankan Bukti Elektronik dan Dokumen dari Enam Lokasi di Sumut. Diakses 11 November 2026.



