Iuran BPJS gratis bisa menjangkau jauh lebih banyak orang. Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan skema baru Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang memperluas penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan hingga warga desil 8. Sekitar 188 juta jiwa diproyeksikan bisa diusulkan sebagai penerima, dengan kebutuhan anggaran Rp94,78 triliun per tahun.
Skema ini mengubah cara lama pembiayaan PBI-JK. Selama ini iuran peserta bantuan ditanggung pemerintah pusat lewat APBN. Dalam rancangan baru, beban itu dibagi bersama pemerintah daerah sesuai tingkat kesejahteraan warga. Tapi ada satu hal yang wajib dicatat sejak awal: skema ini masih dalam tahap simulasi dan pembahasan. Belum ada keputusan final.
Apa itu PBI-JK dan siapa yang dibantu?
PBI-JK adalah program bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Iuran bulanan peserta dibayarkan pemerintah langsung ke BPJS Kesehatan, bukan ditransfer tunai ke rekening warga. Sasarannya selama ini adalah warga kurang mampu yang terdaftar sebagai penerima bantuan.
Dalam skema baru, sasaran diperluas ke warga desil 1 sampai 8 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), basis data kesejahteraan yang dipakai pemerintah untuk menentukan penerima bantuan. Desil adalah pembagian penduduk ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari desil 1 yang paling rendah sampai desil 10 yang paling tinggi.
Pemetaan Kemensos mencatat penduduk desil 1-8 mencapai 223,4 juta jiwa. Dari jumlah itu, sekitar 188 juta jiwa atau 84 persen diproyeksikan dapat diusulkan sebagai penerima bantuan iuran. Sisanya, sekitar 35,3 juta jiwa, sudah terlindungi karena iurannya dibayar pemberi kerja atau mereka terdaftar sebagai peserta mandiri kelas I dan II.
Pembagian biaya: pusat, kabupaten/kota, dan provinsi
Dalam simulasi yang dipaparkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, pembiayaan dibagi tiga. Desil 1-4 tetap ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Desil 5-6 menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota melalui APBD. Desil 7-8 dibiayai pemerintah provinsi melalui APBD.
Perhitungannya memakai asumsi iuran Rp42.000 per orang per bulan. Rinciannya: desil 1-4 mencakup 104,15 juta jiwa dengan kebutuhan Rp52,49 triliun per tahun; desil 5-6 mencakup 46,06 juta jiwa dengan kebutuhan Rp23,22 triliun; desil 7-8 mencakup 37,84 juta jiwa dengan kebutuhan Rp19,07 triliun. Totalnya 188,05 juta jiwa dengan kebutuhan Rp94,78 triliun per tahun. Komposisinya kira-kira 55 persen dari APBN, 25 persen dari pemerintah kabupaten/kota, dan 20 persen dari pemerintah provinsi.
Masih simulasi, jangan dulu berharap daftar
Gus Ipul berkali-kali menegaskan status rancangan ini. Dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (3/11/2026), ia menyebut skema tersebut masih dalam tahap simulasi dan pembahasan, dan merupakan salah satu dari beberapa skema yang sedang didalami bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
Artinya, belum ada pendaftaran baru yang dibuka, belum ada daftar penerima yang ditetapkan, dan belum ada tanggal berlaku. Warga yang menerima pesan berantai atau tawaran pendaftaran berbayar atas nama skema ini patut waspada, karena programnya sendiri belum diputuskan.
Yang bisa dilakukan sekarang justru langkah dasar: pastikan status kepesertaan JKN aktif dan data kependudukan tercatat dengan benar. Warga yang sudah menjadi peserta PBI-JK tetap terlindungi seperti biasa selama skema baru ini masih dibahas. Cara mengecek status kepesertaan bisa dibaca di panduan cek BPJS Kesehatan aktif atau tidak.
Kenapa skema ini penting?
Selama ini, warga yang ekonominya pas-pasan tapi tidak masuk kategori miskin ekstrem sering berada di posisi sulit: tidak cukup miskin untuk menerima bantuan iuran, tapi juga berat membayar iuran mandiri tiap bulan. Perluasan ke desil 8 menyasar kelompok inilah, termasuk warga menengah bawah yang selama ini luput dari bantuan.
Tantangannya tidak kecil. Anggaran Rp94,78 triliun per tahun bukan angka ringan, dan pembagian beban ke daerah menuntut kesiapan APBD provinsi serta kabupaten/kota. Akurasi data DTSEN juga menentukan: bantuan hanya tepat sasaran bila data penerimanya benar. Itu sebabnya Kemensos menyebut simulasi ini masih perlu kajian lebih lanjut sebelum ditetapkan.
FAQ: Iuran BPJS Gratis Desil 8
Apakah iuran BPJS gratis untuk desil 1-8 sudah berlaku?
Belum. Skema ini masih dalam tahap simulasi dan pembahasan di Kemensos bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Belum ada keputusan final atau tanggal berlaku.
Siapa saja yang diproyeksikan menerima bantuan iuran?
Sekitar 188 juta jiwa dari kelompok desil 1-8 DTSEN yang belum memiliki sumber pembiayaan JKN lain. Warga yang iurannya sudah dibayar pemberi kerja atau terdaftar sebagai peserta mandiri kelas I-II tidak termasuk.
Berapa besar anggaran yang dibutuhkan?
Dalam simulasi, total kebutuhan mencapai Rp94,78 triliun per tahun, dengan asumsi iuran Rp42.000 per orang per bulan. Angka ini adalah dasar perhitungan simulasi, bukan pengumuman tarif baru.
Apakah warga perlu mendaftar untuk skema baru ini?
Belum ada pendaftaran. Karena skema masih dibahas, warga diminta menunggu pengumuman resmi dari Kemensos atau BPJS Kesehatan dan tidak mudah percaya pada tawaran pendaftaran berbayar.
Baca juga: Cek Kesehatan Gratis Sudah Dipakai 109 Juta Warga, Tapi Hanya 11 Persen yang Berobat
Sumber: Kemensos via Cirebon Times, 4 November 2026; Newshive, 4 November 2026; Bukamata, 5 November 2026. Artikel ini bersifat informasi umum dan akan diperbarui begitu ada keputusan resmi.
