DJP gandeng Singapura untuk memburu dua modus penghindaran pajak yang selama ini paling sulit dijangkau: transfer pricing dan misinvoicing. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan rencana itu dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Kamis (12/11). Kerja sama ini bukan sekadar diplomasi pajak — ia menyasar jalur utama kebocoran penerimaan negara yang sudah bertahun-tahun dibicarakan, tapi jarang disentuh sampai ke akar.

Yang membuat langkah kali ini berbeda: pengawasan tidak lagi menunggu pemeriksaan setelah transaksi tercatat. DJP menyiapkan pengawasan yang menempel pada titik dokumen ekspor dibentuk, jauh sebelum barang meninggalkan pelabuhan. Berikut penjelasan lengkapnya: apa itu transfer pricing dan misinvoicing, mengapa Singapura menjadi kunci, dan seberapa jauh kerja sama ini bisa menutup kebocoran.

Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI

Apa Itu Transfer Pricing dan Misinvoicing?

Transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara perusahaan yang masih satu grup — misalnya anak perusahaan di Indonesia menjual ke perusahaan dagang milik grup yang sama di Singapura. Karena pembeli dan penjualnya "satu keluarga", harga jual itu bisa ditentukan secara internal, bukan oleh pasar.

Di sinilah celahnya. Kalau harga jual di Indonesia ditekan serendah mungkin, laba yang tercatat di dalam negeri ikut mengecil — dan pajak yang dibayar pun kecil. Laba yang sesungguhnya justru muncul di Singapura, lewat perusahaan dagang yang menjual kembali barang itu ke pembeli akhir dengan harga pasar. Barang yang sama, kapal yang sama, tapi "kertasnya" berbeda.

Misinvoicing bekerja dengan logika serupa, tapi lewat manipulasi nilai pada dokumen ekspor-impor. Underinvoicing berarti nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari harga sebenarnya, sehingga sebagian penerimaan tidak tercatat di Indonesia. Praktik ini sering berjalan beriringan dengan transfer pricing, dan keduanya sama-sama sulit dibuktikan tanpa akses ke data di seberang.

Mengapa Singapura Menjadi Kunci?

Singapura bukan sekadar tetangga. Negara itu adalah pusat perdagangan dan keuangan regional tempat banyak grup usaha Indonesia menempatkan perusahaan dagang mereka. Tarif pajak yang lebih rendah, jaringan perjanjian dagang, dan posisi sebagai hub logistik membuat Singapura menjadi titik transit yang wajar — sekaligus titik rawan.

Skala masalahnya sudah diungkap ke publik. Pada Februari 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kepada Komisi XI DPR bahwa ekspor minyak sawit mentah yang tujuan akhirnya Amerika Serikat hanya dilaporkan kepada otoritas Indonesia sampai Singapura, dengan harga rata-rata separuh harga di Amerika. Keuntungannya diambil perusahaan perantara di Singapura.

Pada Mei 2026, Purbaya menambahkan bahwa sekitar sepuluh eksportir terbesar sedang diperiksa, dan dua di antaranya telah masuk tahap penyidikan bersama Kejaksaan Agung. Kasus-kasus sebelumnya juga sudah terbukti di pengadilan, antara lain putusan Mahkamah Agung dalam kasus Asian Agri pada 2012 dan perkara korporasi CPO pada 2025.

Karena itu, tanpa kerja sama Singapura, pengawasan DJP selalu mentok di perbatasan. Data harga jual lanjutan, margin perusahaan dagang, dan aliran dana antar-afiliasi berada di luar jangkauan fiskus Indonesia.

Tiga Agenda dari Perdana Menteri Singapura

Menurut Bimo Wijayanto, ada niat baik dari Perdana Menteri Singapura untuk membahas tiga hal. "Pertama, penyelesaian bersama terkait karhutla. Kedua, transfer pricing. Ketiga, misinvoicing. Ini sudah menjadi isu antarnegara, bahasanya untuk keadilan pemajakan dan persaingan pajak yang adil," kata Bimo.

Kerja sama ini dipimpin langsung oleh Kementerian Luar Negeri, dengan melibatkan DJP serta kementerian dan lembaga terkait. Salah satu agenda utama yang dimatangkan adalah integrasi pertukaran data perpajakan, agar kepatuhan korporasi di kedua yurisdiksi bisa diperkuat secara bersamaan.

"Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura," ujar Bimo dalam acara di Bogor itu.

Kerangka hukumnya sebenarnya sudah tersedia. Indonesia dan Singapura memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda, dan pada 2024 kedua negara juga sudah memiliki perjanjian ekstradisi. Pada akhir Oktober 2026, Indonesia menandatangani perjanjian pertukaran informasi GloBE (GIR MCAA) yang mendukung pajak minimum global — dengan pertukaran otomatis dijadwalkan mulai 2027.

Kawasan distrik keuangan Singapura

Satgas Bersama dan Peran Danantara

Penguatan kerja sama perpajakan ini berjalan beriringan dengan rencana pembentukan Joint Task Force on Strengthening Business Responsibilities antara Indonesia dan Singapura. Pembentukan satgas itu dibahas dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta, 27 Oktober 2026.

Fokus awal satgas adalah penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut asap lintas batas. Ke depan, kerja sama itu diharapkan meluas ke praktik underinvoicing oleh korporasi.

Di sisi domestik, DJP juga berkolaborasi dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Tujuannya menekan underinvoicing dan transfer pricing lewat rekonsiliasi data ekspor-impor — bahkan sebelum proses ekspor berlangsung. Langkah ini penting karena selama ini pengawasan pajak umumnya baru bekerja setelah transaksi selesai dan tercatat.

Bimo juga menyebut modus lain yang diawasi: perusahaan membebankan biaya pemasaran dalam jumlah besar sehingga tampak merugi di dalam negeri, sementara laba dialihkan ke negara lain. Reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam termasuk sawit disebut sebagai kerangka yang melengkapi langkah ini.

Apa yang Belum Dijelaskan

Sejauh ini, pemerintah belum merinci mekanisme operasional khusus dari kerja sama dengan Singapura: belum ada target pemeriksaan yang diumumkan, belum ada daftar perusahaan yang menjadi sasaran, dan belum jelas bentuk pertukaran datanya.

Kesepakatan yang ada masih berada pada tahap penjajakan dan pembahasan antarnegara. Artinya, efektivitas langkah ini baru bisa dinilai ketika pertukaran data benar-benar berjalan dan pemeriksaan terhadap eksportir besar membuahkan hasil.

Yang jelas, arahnya sudah berubah. Dari sekadar wacana, persoalan transfer pricing dan misinvoicing kini menjadi agenda bilateral resmi — dibahas di tingkat menteri luar negeri, didukung satgas bersama, dan dikaitkan dengan reformasi tata kelola sumber daya alam. Bagi korporasi yang selama ini mengandalkan perusahaan dagang di Singapura untuk memindahkan margin, ruang geraknya mulai menyempit.

Dokumen pajak, kalkulator, dan uang rupiah di atas meja

FAQ

Apa itu transfer pricing?

Transfer pricing adalah penetapan harga dalam transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, misalnya anak perusahaan di Indonesia dengan perusahaan dagang afiliasinya di Singapura. Skema ini diawasi ketat fiskus bila dimanfaatkan untuk menggeser keuntungan ke negara bertarif pajak rendah.

Apa itu misinvoicing?

Misinvoicing adalah manipulasi nilai barang pada dokumen ekspor-impor. Underinvoicing, salah satu bentuknya, melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya sehingga sebagian penerimaan dan pajak tidak tercatat.

Siapa yang memimpin kerja sama pajak Indonesia-Singapura?

Koordinasi berada di bawah Kementerian Luar Negeri, dengan melibatkan Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait. Di sisi domestik, DJP juga berkolaborasi dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Apakah sudah ada perusahaan yang diperiksa?

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Mei 2026, sekitar sepuluh eksportir terbesar sedang diperiksa dan dua di antaranya telah masuk penyidikan bersama Kejaksaan Agung. Pemerintah belum mengumumkan daftar perusahaan sasaran kerja sama baru ini.

Sumber: BeritaHoki, Feedberry, DDTC News, Receh.in. Artikel ini ditulis 13 November 2026 berdasarkan pemberitaan yang tersedia hingga pagi hari. Baca juga: Pajak Digital Rp5.875 Triliun dari PPh Marketplace.