Proyek investasi mandek ternyata bukan cerita satu-dua daerah. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat ada 126 proyek investasi di seluruh Indonesia yang sampai hari ini belum bisa berjalan. Biang keroknya klasik dan itu-itu saja: perizinan yang berbelit dan lahan yang belum beres.

Angka itu diungkap Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, saat menghadiri kegiatan Desk Investasi di Makassar, Sabtu (14/11/2026). "Kita punya 126 proyek bottle neck ini seluruh nasional yang enggak berjalan sampai sekarang," katanya.

Derek konstruksi besar di lokasi proyek industri di Indonesia

Rp2.500 triliun yang tidak jadi uang

Yang membuat angka 126 ini berat adalah nilainya. Sejak awal menjabat pada Oktober 2024, Todotua menyebut BKPM sudah memetakan dana segar senilai sekitar Rp2.500 triliun yang mandek belum tergarap. Itu bukan uang yang hilang — itu uang yang sebenarnya sudah ada niatnya, tapi tidak bisa berubah jadi pabrik, lapangan kerja, dan pajak karena tersangkut masalah paling dasar: tanah dan legalitas perizinan.

Sebagai pembanding, realisasi investasi nasional sepanjang Januari sampai September 2026 tercatat Rp1.539,2 triliun, atau 75,4 persen dari target setahun Rp2.041,3 triliun. Artinya, nilai proyek yang tertahan itu lebih besar dari seluruh investasi yang berhasil direalisasikan dalam sembilan bulan. Kalau 126 proyek itu bergerak, dampaknya bukan main-main.

Masalahnya bukan investor tidak mau masuk. Di tengah pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 yang mencapai 5,47 persen secara tahunan dan PMI manufaktur yang ekspansif di level 54,0, minat investasi sebenarnya ada. Yang macet adalah eksekusi di lapangan.

Dua sumbatan utama: izin dan lahan

Todotua menyebut dua ganjalan yang paling sering muncul. Pertama, perizinan usaha yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga, dengan prosedur yang tidak selalu sinkron. Kedua, pengadaan tanah — mulai dari status lahan yang belum jelas sampai ketidaksesuaian dengan tata ruang daerah.

Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan jawaban untuk sumbatan pertama. Layanan perizinan dari 38 kementerian dan lembaga sudah diintegrasikan lewat sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah juga menetapkan kepastian tenggat masa tunggu bagi 287 klaster izin usaha komersial. Tujuannya jelas: investor tidak lagi menunggu tanpa kepastian kapan izinnya keluar.

Tapi integrasi sistem di pusat tidak otomatis menyelesaikan masalah di daerah. Izin kawasan industri, misalnya, tetap butuh kesesuaian tata ruang, kesiapan lahan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Di titik inilah banyak proyek akhirnya mentok.

Crane crawler besar mengangkat beban di proyek industri Indonesia

Desk Investasi: posko pengurai macet

Untuk mengurai kemacetan itu, pemerintah membentuk Desk Investasi. Di Makassar, desk ini diresmikan sebagai simpul integrasi yang mengoordinasikan 14 provinsi di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua. Fungsinya menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk menyelesaikan hambatan perizinan, persoalan lahan, hingga kesiapan infrastruktur.

Pemerintah membidik total pengawalan realisasi investasi sebesar Rp100 triliun melalui persebaran lima wilayah Desk Investasi. Pemulihan proyek mandek menjadi jurus pokok untuk menggenjot capaian penanaman modal sekaligus mengejar target pertumbuhan ekonomi delapan persen.

Contoh konkretnya terlihat di Jawa Tengah. Rabu (11/11/2026), Todotua berjanji menyelesaikan perizinan 12 kawasan industri baru di provinsi itu paling lambat dalam 30 hari. Janji itu disampaikan setelah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengeluhkan lambannya perizinan yang menghambat masuknya investasi ke daerah. "Paling lama 30 hari. 12 kawasan industri itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari," kata Todotua.

Kedua belas kawasan itu tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan. Masing-masing diproyeksikan seluas minimal 50 hektare dan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jawa Tengah menjadi daerah keempat pembentukan Desk Investasi setelah Batam, Bali, dan Sumatera Utara. Desk di sana menangani proyek bernilai di atas Rp1 triliun di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Kenapa ini penting buat pencari kerja

Proyek investasi yang mandek bukan sekadar angka di laporan BKPM. Setiap proyek yang tertahan berarti lapangan kerja yang tidak jadi dibuka. Sebagai gambaran, realisasi investasi Jawa Tengah sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp72,54 triliun dari 82.420 proyek dan menyerap 340.334 tenaga kerja. Khusus triwulan III 2026, realisasi Rp24 triliun tumbuh 16,78 persen dibanding periode yang sama tahun lalu dan menyerap 127.117 pekerja.

Di Jawa Tengah saja, ada sejumlah rencana investasi yang sedang dikawal: industri garmen senilai Rp4,6 triliun yang dijadwalkan peletakan batu pertama pada Desember 2026, ekspansi perusahaan asal Vietnam senilai Rp2,9 triliun, serta rencana relokasi industri asal Tiongkok senilai Rp2,17 triliun. Kalau proyek-proyek seperti ini tersangkut izin dan lahan, yang tertunda bukan cuma angka investasi, tapi juga ribuan lowongan kerja.

Karena itu, janji "izin 30 hari" untuk 12 kawasan industri di Jawa Tengah layak ditagih. Kalau pola yang sama diterapkan ke 126 proyek yang mandek di seluruh Indonesia, Rp2.500 triliun yang hari ini cuma tercatat di atas kertas bisa berubah jadi sesuatu yang jauh lebih nyata: pabrik berdiri, pekerja direkrut, dan ekonomi daerah bergerak.

Pembangunan smelter dan fasilitas industri besar di Gresik Jawa Timur

FAQ

Berapa proyek investasi yang mandek di Indonesia?

BKPM mencatat 126 proyek investasi di seluruh Indonesia masih tertahan dan belum bisa berjalan, terutama karena masalah perizinan dan pengadaan lahan.

Berapa nilai investasi yang tertahan?

Sekitar Rp2.500 triliun, menurut pemetaan BKPM sejak Oktober 2024. Nilai itu mencakup proyek-proyek yang belum terealisasi karena masalah struktural, khususnya pertanahan dan legalitas perizinan.

Apa itu Desk Investasi?

Desk Investasi adalah ruang koordinasi yang dibentuk pemerintah untuk mengurai hambatan investor, mulai dari perizinan, persoalan lahan, hingga kesiapan infrastruktur. Desk sudah dibentuk di Batam, Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Makassar sebagai simpul untuk 14 provinsi di Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Apa target penyelesaian perizinan kawasan industri di Jawa Tengah?

Wamen Investasi Todotua Pasaribu menargetkan perizinan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah rampung paling lambat 30 hari, sejak 11 November 2026.

Untuk konteks investasi nasional yang lebih luas, baca juga perbandingan PMA dan PMDN kuartal III 2026 dan ekonomi RI kuartal III 2026 tumbuh 5,47 persen.

Sumber: Berita898, "BKPM Ungkap 126 Proyek Investasi Tertahan Masalah Lahan dan Izin" (14/11/2026), berita898.com; Jawawa, "BKPM Identifies 126 Stalled Investment Projects, with Permits and Land as Key Obstacles" (14/11/2026), jawawa.id; Jateng Pos, "Dulu Urus Izin Butuh Dua Tahun, Kini 12 Kawasan Industri Jateng Ditarget Rampung 30 Hari" (11/11/2026), jatengpos.co.id; Industry.co.id, "Airlangga ke Diplomat dan Pengusaha: Ekonomi RI Kuat, Jangan Ragu Investasi" (14/11/2026), industry.co.id. Artikel ini diterbitkan 14 November 2026.