Banjir Pidie Jaya membuat pemerintah kabupaten menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari, terhitung 4 hingga 17 November 2026. Keputusan itu diambil setelah banjir susulan merendam 22 gampong di lima kecamatan, dengan sekitar 762 warga terdampak.
Penetapan status tersebut disepakati dalam rapat koordinasi penanganan bencana bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Cot Trieng 1 Lantai 3 Kantor Bupati, Kamis malam, 5 November 2026. Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi menegaskan status itu harus menjadi dasar gerak cepat pemerintah di lapangan, bukan sekadar keputusan administratif.
Kronologi: dari banjir susulan ke status tanggap darurat
Banjir susulan melanda sejumlah wilayah di Pidie Jaya pada awal November 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya kemudian melakukan kaji cepat untuk memetakan wilayah terdampak dan kebutuhan penanganannya.
Hasil kaji cepat itu dibawa ke rapat koordinasi pada Kamis malam, 5 November 2026. Hadir dalam rapat tersebut unsur Forkopimda dan sejumlah kepala perangkat daerah. Dari rapat itulah disepakati penetapan status tanggap darurat bencana selama 14 hari, berlaku surut sejak 4 November hingga 17 November 2026.
Menurut Bupati Sibral Malasyi, penetapan status didasarkan pada kondisi faktual di lapangan, hasil kaji cepat, serta rekomendasi instansi teknis terkait. Fokusnya tiga hal: keselamatan warga, penanganan dampak bencana, dan keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat.
"Status tanggap darurat ini harus menjadi dasar gerak cepat pemerintah di lapangan. Jangan sampai hanya berhenti pada dokumen, sementara warga masih menghadapi dampak banjir," kata Bupati dalam rapat tersebut.
Lima kecamatan, 22 gampong terdampak
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pidie Jaya, Okta Handifa, memaparkan wilayah terdampak berdasarkan kaji cepat. Sedikitnya lima kecamatan terdampak, yakni Bandar Baru, Meureudu, Panteraja, Meurah Dua, dan Bandar Dua.
Dari lima kecamatan itu, sebanyak 22 gampong terdampak dengan sekitar 762 warga terkena dampak. Sebanyak empat kepala keluarga mengungsi di Dayah Usen.
Dampak banjir tidak berhenti di permukiman. Tiga titik tanggul membutuhkan penanganan, dan pelayanan air bersih PDAM di wilayah Panteraja terganggu. Di sektor infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum mencatat kerusakan tanggul penanganan sementara di sejumlah lokasi, antara lain di Dayah Usen.
Sebanyak 11 gampong di dua kecamatan mengalami dampak berulang. Badan jalan di kawasan tersebut tertutup lumpur dan membutuhkan pembersihan agar akses warga tidak terputus.
"Dampak banjir tidak hanya menyentuh permukiman warga, tetapi juga infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu penanganannya harus lintas sektor," ujar Okta.
Yang disiapkan selama masa tanggap darurat
Bupati meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait memperkuat koordinasi dan bergerak secara terpadu. Setiap persoalan warga diminta segera ditangani sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, dan masa tanggap darurat dimanfaatkan maksimal agar pelayanan publik tidak terhenti.
Di sisi pemulihan, rapat juga membahas usulan penyesuaian bantuan hunian tahap kedua bagi sekitar 5.600 kepala keluarga, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp130 miliar. Selain itu, terdapat informasi bantuan PKH untuk Aceh sebesar Rp746 juta.
Berbagai paparan tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat langkah penanganan sekaligus kebutuhan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menekankan pentingnya sinergi agar bantuan dan penanganan tidak tumpang tindih.
BMKG: Aceh siaga hujan lebat 6-9 November
Penetapan tanggap darurat ini datang di tengah peringatan cuaca. Prakiraan BMKG untuk periode 6-9 November 2026 menempatkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kategori siaga terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Artinya, selama masa tanggap darurat berjalan, warga di wilayah terdampak tetap perlu mewaspadai hujan susulan.
Bupati menutup rapat dengan penekanan yang sama seperti saat membukanya: keberhasilan tanggap darurat tidak diukur dari status yang ditetapkan, melainkan dari kecepatan pemerintah menghadirkan solusi dan memastikan masyarakat terdampak tidak dibiarkan menghadapi bencana sendirian.
FAQ: banjir Pidie Jaya
Berapa lama status tanggap darurat banjir Pidie Jaya berlaku?
Status tanggap darurat bencana berlaku 14 hari, terhitung 4 hingga 17 November 2026.
Berapa wilayah yang terdampak banjir Pidie Jaya?
Sebanyak 22 gampong di lima kecamatan: Bandar Baru, Meureudu, Panteraja, Meurah Dua, dan Bandar Dua. Sekitar 762 warga terdampak dan empat kepala keluarga mengungsi di Dayah Usen.
Apa saja dampak banjir selain permukiman terendam?
Tiga titik tanggul membutuhkan penanganan, pelayanan air bersih PDAM di Panteraja terganggu, dan badan jalan di 11 gampong tertutup lumpur.
Apakah masih ada potensi hujan susulan?
Ya. BMKG menempatkan Aceh dalam kategori siaga hujan lebat hingga sangat lebat pada 6-9 November 2026, sehingga warga diminta tetap waspada.
Baca juga: Banjir Aceh Selatan Sepekan, 756 Jiwa Terdampak
Sumber: Acehpress.co.id, "Bupati Pidie Jaya Tetapkan Tanggap Darurat 14 Hari, 22 Gampong Terdampak Banjir di Lima Kecamatan Jadi Prioritas" (6 November 2026); prakiraan BMKG 6-9 November 2026. Artikel ini terbit 7 November 2026.
